Sebagai salah satu daerah penghasil pangan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, berharap agar akselerasi pertanian di wilayah yang terletak dibagian selatan Jawa Barat ini dapat digarap dari hulu hingga hilir.
“Pertanian terbukti menjadi sektor yang paling mampu bertahan di tegah pandemi covid 19, dan saya harap kinerja ini mampu memperkuat akselerasi pertanian dari hulu hingga hilir, sejauh ini ketahanan pangan di Sukabumi cukup terjamin cukup baik, hanya akselerasinya yang harus kita terus bangun dan jaga,” jelas Syahrul saat meninjau lokasi Peternakan Kambing, Domba dan Sapi di Yayasan Adzkia, Desa Sukaresmi, Cisaat, Sukabumi – Jawa Barat.
Syahrul berharap petani Sukabumi dapat mengembangkan usaha taninya secara komprehensif dari budidaya (on farm) hingga pengolahan dan pemasaran (off farm).
Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani di wilayah tersebut.
“Saya harus pastikan proses korporasi dari on farm hingga off farm diberbagai wilayah terkoneksi dengan kuat, kita tidak mau petani sudah lelah menanam, kemudian tidak tau siapa yang harus menyerap, siapa yang harus membeli,” terang Syahrul.
Ia mengatakan persoalan pangan adalah persoalan yang perlu dikerjakan secara bersama – sama.
“Kita harus sama – sama kerja di lapangan, ada pemda, kelompok tani, kementerian, BUMN dalam hal ini Bulog, semua harus sinergi untuk kesejahteraan petani,” katanya.
Sebagai informasi, Sukabumi tercatat memiliki luas lahan baku sawah 56.782 ha, yang sebagian besar lahannya ditanami komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai.
Dari luas panen padi di Sukabumi yang mencapai 93.378 ha pada tahun 2019, wilayah ini mampu memproduksi padi hingga 468.764 ton GKG atau setara 268.930 ton beras.
Saat ini Kementerian Pertanian tengah mengejar produksi pangan terutama beras lewat 5,8 juta ha lahan yang ditanami pada musim tanam II tahun ini.
Syahrul menambahkan, proses produksi yang berjalan ini membutuhkan penyerapan produksi beras secara masif, hal ini penting agar kestabilan harga selama masa panen tetap terjaga dan kesejahteraan petani meningkat.(*)
Mengurangi bahkan menghilangkan bau di peternakan sangat penting untuk kesehatan lingkungan maupun unggas yang dipelihara. Sebelum memulai upaya menghilangkan bau pada peternakan, baik untuk mengetahui penyebab bau tersebut.
Menurut Chastin (2004), bau pada peternakan unggas merupakan campuran gas yang kompleks. Dekomposisi anaerob dari kotoran adalah penyebab yang paling sering menimbulkan bau tidak sedap. Bau yang tercium berasal dari kombinasi 60-150 senyawa berbeda. Beberapa senyawa penting yang menyebabkan bau antara lain volatile fatty acid (VFA), ester, karbonil, aldehid, alkohol, amina dan amonia.
Amonia merupakan gas yang menjadi perhatian utama dalam industri peternakan. Gas ini sangat volatil, dalam artian sangat mudah menguap terutama pada suhu dan kelembapan tinggi. Amonia pada peternakan utamanya berasal dari feses. Peningkatan jumlah amonia dapat disebabkan oleh penumpukan feses dan litter yang basah.
Penumpukan Feses Feses yang terlalu banyak menumpuk akan meningkatkan kelembapan terutama tumpukan feses bagian dasar. Feses yang menumpuk pada kandang postal broiler harus sesegera mungkin diangkat. Jika diperlukan taburlah sekam yang baru. Perhatikan sekam yang digunakan untuk litter. Sekam tersebut harus kering dan tidak hancur agar dapat menyerap air dengan optimal. Untuk kandang layer diperlukan saluran pembuangan kotoran yang baik agar mempermudah pengeluaran feses dari kandang.
Pemberian beberapa senyawa kimia, herbal, ataupun effective microorganism yang ditemukan dipasaran dapat disebar pada litter untuk membantu mengurangi bau. Senyawa tersebut menghambat penguraian anaerob pada litter ataupun bereaksi dengan senyawa penyebabnya untuk menekan bau.
Litter yang basah disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kualitas feses, konstruksi kandang, lingkungan dan manajemen peternakan. Dekomposisi anaerob akan semakin cepat terjadi pada litter basah. Hal ini akan diperburuk dengan suhu dan kelembapan lingkungan yang tinggi.
Masalah penumpukan feses dan keadaan litter yang basah merupakan hal klasik yang selalu terjadi di kandang. Menurut penuturan Jarwadi seorang manajer kandang di salah satu farm kemitraan di Bogor, faktor human error dalam kondisi ini masih besar… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Oktober 2020) (CR)
Di saat seperti ini kita sadar bahwa kita tidak bisa menikmati makanan yang tersedia meja maka tanpa para pahlawan pangan. Mereka ada di sekitar kita – petani, nelayan, peternak dan pekerja di seluruh sistem pangan termasuk penggerak pangan dan pertanian masyarakat di perkotaan. Mereka mendorong ketangguhan masyarakat dalam memroduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi pangan yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Tindakan kepahlawanan dalam pangan termasuk tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Misalnya dengan melakukan yang sederhana seperti menghargai makanan, membeli produk lokal, bertani di halaman belakang rumah dan menghindari pemborosan makanan.
Dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, FAO Indonesia mengadakan rangkaian kampanye digital, antara lain
Social Media Giveaway: You can be a food hero too! ( 3 – 24 Oktober)
Netizen diminta untuk mempublikasikan foto dan cerita mereka dengan hastagh: #WorldFoodDay #HariPanganSedunia #FoodHeroes.
Pameran Virtual: Pameran virtual untuk menampilkan #pahlawanpangan dalam proyek FAO di Indonesia (16 Oktober)
Kontes Poster Global: Kontes poster tradisional yang diadakan setiap tahun untuk merayakan Hari Pangan Sedunia. Anak-anak Indonesia termasuk di antara pemenang kompetisi poster global FAO sejak tahun 2015
Food Hero Day: Workshop virtual dan talkshow tentang #Pahlawanpangan di Indonesia (31 Oktober)
Media dipersilahkan meliput semua kampanye digital melalui media sosial FAO twitter dan IG @FAOIndonesia.
Semua produk unggas yang mencapai Lithuania dan mengandung Salmonella telah ditarik dari pasar dan perusahaan yang terlibat menerima sanksi dari inspektur State Food and Veterinary Service karena menempatkan produk unggas yang tidak aman ke pasar.
Baru-baru ini, 3 peringatan publik telah dibuat oleh otoritas Polandia tentang Salmonella dalam produk unggas dan telur. Sebelumnya pada bulan September 2020, Chief Sanitary Inspectorate Polandia mengumumkan penarikan kembali merek fillet ayam beku setelah pihak berwenang Italia menemukan Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport, dan Salmonella Virchow pada produk tersebut. Penarikan lain dipicu oleh dugaan Salmonella Enteritidis yang ditemukan di kulit telur dan pada akhir Agustus, Salmonella Enteritidis dalam sekumpulan daging ayam memunculkan peringatan lain.
Peternak unggas di Chelyabinsk Oblast dan Omsk Oblast tidak diizinkan mengekspor unggas di dalam Customs Union, dan Chelyabinsk Oblast juga kehilangan izin untuk menjual produk unggas ke Cina, kata Davleyev.
Epidemi telah berdampak negatif pada beberapa perusahaan. Perusahaan agrikultur Ravis dan Zdorvaya Ferma, keduanya terletak di Chelyabinsk Oblast, menjual daging ayam broiler ke Cina tetapi terkena pemberlakuan pembatasan ekspor.
Badan kedokteran hewan Rusia Rosselhoznador telah bernegosiasi dengan layanan bea cukai Cina, membahas kemungkinan mengizinkan peternakan unggas Rusia dengan tingkat perlindungan sanitasi tertinggi untuk melanjutkan ekspor. Davleyev menambahkan bahwa bahkan tanpa izin ini, pembatasan ekspor tidak akan terlalu merugikan peternakan yang terkena dampak, karena penjualan mereka ke pelanggan non-Rusia dibatasi hingga 10% dari keseluruhan penjualan.
Pada tahun 2020, peternak unggas Rusia berencana untuk menjual 280.000 ton daging unggas kepada pelanggan non-Rusia, naik 33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kata Sergey Lakhtykhov, direktur umum serikat produsen unggas Rusia.
Rusia berencana untuk meningkatkan ekspor unggasnya dalam beberapa tahun mendatang, kata Lakhtykhov. Fokus utamanya adalah pada produk unggas halal. Pada 2019, keseluruhan penjualan di pasar unggas halal global bernilai sekitar US $ 1,17 triliun. Rusia hanya menyumbang Rub 34 miliar (US $ 500 juta) dari pasar ini. Rusia memproduksi sekitar 650.000 ton unggas halal per tahun.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah pada saat membuka acara Webinar Hari Rabies Sedunia dengan tema Vaksin Rabies Oral: Inovasi dalam Pemberantasan Rabies.
Rabies atau penyakit anjing gila masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Tercatat delapan provinsi dan beberapa kabupaten serta pulau di Indonesia bebas penyakit ini, sedangkan sisanya masih merupakan wilayah tertular.
“Saya berharap, webinar ini dapat memberikan masukan untuk upaya yang lebih baik dalam pemberantasan rabies di Indonesia ke depan,” ucapnya.
Dalam webinar yang dihadir sekitar 400 orang peserta melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube tersebut juga hadir Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Allaster menyampaikan dukungannya untuk berbagai upaya pemberantasan rabies di Indonesia. Ia berharap bahwa dengan program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), kerjasama di bidang ketahanan kesehatan di antara kedua negara makin kuat.
Webinar yang diselenggarakan selama hampir tiga jam tersebut menghadirkan berbagai ahli di bidang rabies dan penggunaan vaksin oral rabies baik di tingkat nasional maupun internasional.
Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan dalam paparannya menyampaikan program dan strategi pengendalian rabies di Indonesia. Ia mengakui bahwa pengendalian rabies di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai macam tantangan, namun ia mencatat juga bahwa ada banyak pembelajaran dan kisah sukses pelaksanaan program ini.
“Beberapa wilayah berhasil kita nyatakan bebas dari rabies dengan implementasi program pengendalian dan surveilans intensif. Kita optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat, target bebas rabies 2030 dapat kita capai” ungkapnya.
Potensi Penggunaan Vaksin Rabies Oral
Sementara itu, Katinka de Balogh, Senior Animal Health and Production Officer, FAO Regional Office for Asia Pacific di Bangkok, Thailand yang mewakili Tripartite FAO/OIE/WHO, menjelaskan tentang situasi rabies dan tantangan yang dihadapi di kawasan Asia. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kawasan regional juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti anjing sebagai penyebab utama penyebaran rabies yang masih dilepasliarkan, keterbatasan sumberdaya, dan masih rendahnya tingkat vaksinasi.
“Ada potensi penggunaan vaksin oral rabies untuk meningkatkan tingkat vaksinasi pada anjing,” tambahnya.
Karoon Chanachai, Development Assistance Specialist, Regional Animal Health Advisor, USAID Regional Development Mission Asia, menyampaikan pengalamannya saat masih bekerja di Pemerintah Thailand dalam proyek percontohan pemanfaatan vaksin oral rabies untuk meningkatkan jumlah dan cakupan vaksinasi pada anjing di beberapa wilayah di Thailand.
Karoon memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies dengan vaksin oral menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Hal serupa disampaikan oleh Ad Vos, Scientific Expert Rabies, Department of Veterinary Public Health, Ceva Sante Animale, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Ia mencontohkan beberapa percobaan lapangan yang telah dilakukan di beberapa negara selain Thailand, yang menunjukkan bahwa dengan penanganan sesuai standar vaksin oral ini aman dan dapat menimbulkan kekebalan yang diharapkan.
Catatan terkait kemanan vaksin oral rabies juga disampaikan Gyanendra Gongal, Regional Advisor WHO Regional Office for South East Asia (SEARO), yang menekankan pentingnya pemenuhan standar internasional dalam penggunaan vaksin rabies oral.
Dalam ucapan penutupan, Fadjar yang mewakili Dirjen PKH menegaskan komitmen Kementan dalam mendukung target bebas rabies di Indonesia dan global pada tahun 2030, dan menekankan pentingnya mempertahankan daerah bebas serta secara bertahap membebaskan daerah tertular. Ia yakin bahwa masih banyak yang peduli dan mendukung pengendalian rabies, terbukti dengan lebih dari 100 pertanyaan/tanggapan pada dua platform yang digunakan.
“Kita akan gaungkan PReSTaSIndonesia 2030, yakni pemberantasan rabies secara bertahap di seluruh Indonesia dengan target bebas pada tahun 2030,” pungkasnya.
Kegiatan penilaian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap rumpun atau galur ternak untuk menjaga kelestarian dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan, 6 proposal yang dinilai pada tahap II ini terdiri dari 4 usulan penetapan rumpun ternak dan 2 usulan pelepasan galur ternak. Usulan penetapan rumpun yaitu sapi Krui dari Pesisir Barat provinsi Lampung, sapi PO Merauke dari Merauke provinsi Papua.
“Ada juga domba Doser dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Kambing Saanen Baturraden dari BBPTU HPT Baturraden. Sementara, untuk usulan pelepasan galur yaitu ayam Arbor Acres Plus (AA+) dari PT. Expravet Nasuba Medan dan ayam Gaosi-1 Agrinak dari Balitnak Bogor,” ungkap Nasrullah.
Nasrullah menerangkan, dalam proses penilaian, tim penilai memberikan tanggapan yang beragam atas paparan dan proposal ternak yang akan ditetapkan sebagai rumpun atau galur ini. Namun, semua tanggapan tersebut mengarah ke hasil yang positif.
“Secara umum tim penilai memberikan apresiasi kepada seluruh pengusul yang memiliki kemauan untuk menjaga kelestarian ternak lokalnya,” imbuh Nasrullah.
Meski hasilnya positif, namun secara umum semua proposal usulan pelepasan galur atau penetapan rumpun ternak ini perlu diperbaiki dan dilengkapi terkait dengan data-data secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, perlu penegasan pola pengembangan rumpun atau galur, serta dilakukan uji observasi oleh KP3RGT.
Sebagai informasi, sampai saat ini, rumpun atau galur ternak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian ada sebanyak 83 ternak. Jika tim penilai menerima 6 usulan ini maka nantinya akan ada sebayak 89 ternak yang terdata dan ini akan menjadi pengembangan ternak yang cukup positif.
“Ternak-ternak hasil pelepasan galur atau penetapan rumpun tersebut harapannya akan menambah variasi galur dan rumpun ternak lokal Indonesia serta memberikan pilihan pada pembibit untuk pengembangan lebih lanjut,” jelas Nasrullah.****
Mungkin saja, maksud sang Pejabat mengirimkan pesan singkat itu sekedar berbasa-basi. Sekedar menjalin komunikasi dengan para anggota WAG, atau bisa jadi bersifat “intimidasi” yang tersembunyi.
Pada tanggal yang sama pukul 14:50, Beliau mem-posting pesan panjang. Isinya mengimbau kepada bapak/ibu pimpinan perusahaan pembibitan dan pakan ayam ras agar dapat menaikkan serta melaksanakan penyerapan live bird (LB) berdasarkan alokasi penyerapan masing-masing perusahaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bersama, sehingga stabilisasi perunggasan dapat tercapai dengan lebih baik.
Landasan yang dipergunakan adalah Surat Himbauan No. B-22007/PK.230/F2.5/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang penyerapan LB peternak UMKM. Selain itu, juga Surat Himbauan No. B-12005/TU.020/F2.5/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang penyerapan LB internal dan eksternal perusahaan pembibit ayam ras pedaging.
Tunggu punya tunggu, lebih dari 5 jam sejak pesan panjang itu tayang, (mungkin) membuat sang Pejabat penasaran dan bertanya-tanya. Eksekusinya adalah, tayangan sepenggal kalimat ambigu di WAG itu: “Wa saya tdk di respon trima kasih. Gmna hp sy nt rusak tidak bisa klik rekomendasi impor GPS.”
Ajaib, dalam hitungan menit, malam itu juga muncul respon positif: Siap. Keesokan paginya, respon pertama pukul 04:25. Selanjutnya, berurutan muncul respon-respon positif lainnya hingga sore pukul 17:38.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7 November 2019, merilis data “Demand Daging dan Telur Ayam Ras 2020.” BPS mengestimasikan bahwa demand daging ayam ras tahun 2020 sebesar 3.442.558 ton. Bila dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, berarti konsumsi daging ayam ras pada 2020 tersebut mencapai 12,79 kg/kapita/tahun.
Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Tak terkecuali tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging ayam ras. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada 14 Juli 2020, menerbitkan skenario baru konsumsi daging ayam menjadi 9,08 kg/kapita/tahun. Berdasarkan revisi itu, demand-nya menjadi 2.447.691 ton. Surplus sekitar 1 juta ton.
Bila ditarik ke arah hulu, berarti juga terjadi kelebihan produksi DOC broiler. Semula diprediksi bahwa produksi DOC broiler pada 2020 sekitar 3,6 miliar ekor. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tersebut menjadikan produksi DOC broiler berlebihan.
Dampak akhir dari semuanya itu adalah terpuruknya harga LB, khususnya di pulau Jawa. Kegaduhan pun timbul di mana-mana, apalagi di media sosial. Beraneka macam komen bermunculan di berbagai WAG perunggasan. Seperti halnya kejadian-kejadian terdahulu, Ditjen PKH pun turun tangan. Ujung-ujungnya adalah terbitnya suatu kebijakan. Kali ini bukan lagi berbentuk Surat Edaran (SE), tapi Surat Himbauan (SH).
Alih-alih memanfaatkan momentum perlunya pemenuhan gizi guna meningkatkan daya tahan tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian (Kementan) justru me-launching kalung Anti Virus Corona Eucalyptus pada 8 Mei 2020. Promosinya luar biasa. Melibatkan berbagai media massa. Tayang di mana-mana. Bahkan, promosi lintas departemental dan institusional.
Tak ayal lagi, klaim sebagai “anti-virus” memantik polemik dan kontroversi. Masing-masing pihak berargumentasi berdasarkan sudut pandang dan latar belakang keilmuannya. Belakangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Fadjry Djufry, dalam konferensi virtual pada 6 Juli 2020 melunak. Disebutkannya “Kalaupun tidak punya khasiat membunuh virus corona (COVID-19), paling tidak melegakan pernapasan.”
Sejatinya, Kementan juga melakukan kampanye peningkatan konsumsi daging ayam guna menguatkan daya tahan tubuh. Sayangnya, video promosi itu hanya tayang dalam akun Instagram Kementan @kementerianpertanian. Tidak dipublikasikan secara massif. Tak ada penayangan oleh media mainstream.
Dalam video berdurasi satu menit tersebut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengajak masyarakat untuk mengonsumsi daging ayam sebagai salah satu cara menjaga daya tahan tubuh dari infeksi virus corona (COVID-19).
Memang, momentum selalu ada. Kapan saja dan di mana saja. Tapi uniknya, momentum bisa lewat begitu saja. Dibutuhkan kejelian dan kecerdasan untuk menangkap dan memanfaatkan momentum itu secara pas sehingga menghasilkan manfaat bagi kebanyakan masyarakat.
Dalam situasi pandemi COVID-19, konsumsi daging ayam menurun. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan daya tahan tubuh kuat dan sehat guna mengatasi ancaman infeksi virus corona. Tentu saja ini merupakan peluang sekaligus momentum.
Sekiranya Kementan bisa menangkap peluang dan memanfaatkan momentum tersebut secara optimal, maka secara bertahap dan pasti, konsumsi daging ayam bisa setara dengan produksinya. Tak ada lagi pesan singkat pejabat dalam WAG yang bersifat ambigu. Pesan intimidasi berbungkus basa-basi komunikasi. ***
Dukung Prinsip GCG, BET Cipelang Laksanakan Audit Eksternal
Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan), terus konsisten terapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dalam upaya menjaga konsistensi penerapan prinsip GCG, BET Cipelang melaksanakan audit eksternal ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Anti Bribery Management System (ABMS) oleh PT TUV Rheinland Indonesia secara daring yang dilangsungkan pada 8-9 September 2020.
Hadir sebagai Auditor TUV Rheinland Noor Rahma dan Dahlan Nasution. Audit virtual kali ini dilakukan dengan metode diskusi terhadap Manajemen Representative dan Tim ISO BET Cipelang.
“Melalui penerapan ISO 37001:2016 ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi terjadinya risiko penyuapan sehingga dapat segera dilakukan pengendalian dan tindakan untuk perbaikannya,” kata Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan.
Sebagai informasi, SMAP merupakan serangkaian tindakan yang dapat diterapkan organisasi untuk mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan. Hal ini diyakini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, BET Cipelang yang berkomitmen menerapkan GCG.
Hal ini juga dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan di bidang GCG oleh BET Cipelang sebelumnya. Misalnya, sertifikat ISO 37001, penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi Nasional, dan dibidang keterbukaan informasi telah meraih Predikat PPID terbaik kementerian pertanian tahun 2019.
“Penerapan sistem manajemen anti penyuapan bukanlah hanya tanggung jawab Tim Kerja saja, tetapi juga seluruh pegawai BET Cipelang,” tegas Oloan.
Oloan juga berharap, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG ini, pengelolaan sumber daya dan organisasi menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Serta selalu berorientasi pada visi misi BET Cipelang dengan memperhatikan para pengguna layanan (Stakeholders).
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan, sertifikat ISO 37001:2016 ini akan semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski sebelumnya juga sudah diterapkan sistem pencegahan seperti pencegahan dan pengendalian gratifikasi, kepentingan dan budaya Wislteblowing Sistem (WBS) di beberapa UPT lain.
Nasrullah menjelaskan, dalam hal pengendalian gratifikasi, beberapa UPT dari Ditjen PKH sudah membentuk Tim Unit Pengendali Suap Pungli dan Gratifikasi (UPSPG), termasuk BET Cipelang.
Sedangkan dalam penguatan pengawasan internal dan program whistle blowing system (WBS) untuk menampung dugaan-dugaan pelanggaran yang diketahui oleh pegawai/masyarakat diwajibkan melakukan pelaporan LHKPN bagi jajaran manajemen.
Melalui internalisasi nilai-nilai (value) organisasi yang dikenal dengan istilah KKPID atau Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin, BET Cipelang dinilai bertekad membangun antikorupsi bagi seluruh pimpinan dan pegawai
“BET Cipelang juga melaksanakan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata Nasrullah.
Menteri Pertanian RI (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga menyatakan mendukung penuh adanya audit eksternal untuk memaksimalkan prinsip GCG. Karena, menurut dia, pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu hal yang mudah.
“Jadi memang diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mencegah korupsi meskipun di negara maju. Namun budaya pencegahan dan anti korupsi adalah tanggung jawab seluruh pihak yang harus diinternalisasi,” tutur Menteri SYL.
Pacu Stabilisasi Perunggasan Dengan Implementasi Pola Kemitraan
Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya melakukan stabilisasi usaha ayam potong, salah satunya dengan pola kemitraan.Pola kemitraan mendorong peternak ayam potong yang telah mengikutinya untuk mendapatkan kepastian pasokan, sarana produksi dan pemasaran ketika panen, serta terbukti menguntungkan bagi peternak.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menilai pola kemitraan usaha ayam potong (broiler) memberikan perlindungan kepada peternak. Melalui kemitraan usaha, peternak mendapatkan jaminan kepastian usaha dan risiko terhadap fluktuasi harga.
“Bahkan dalam kondisi menurunnya harga ayam hidup (livebird/LB) saat ini, pola kemitraan menjadi sandaran peternak mendapatkan penghasilan yang layak,” ujar Menteri SYL di sela-sela kunjungannya ke Balai Veteriner Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9).
Dalam kemitraan usaha ayam potong, peternak sebagai pihak plasma mendapatkan jaminan pasokan DOC (Day Old Chicken), pakan ternak, obat vaksin desinfektan (OVD) dan jaminan pemasaran sesuai harga kontrak mengacu perjanjian tertulis dengan perusahaan sebagai pihak inti.
Peternak plasma pada penerapan pola tersebut menyediakan kandang, sarana peralatan dan tenaga kerja untuk memelihara ayam potong sejak DOC sampai panen. Kemudian perusahaan berkewajiban menyerap seluruh hasil panen peternak dalam bentuk ayam hidup/livebird (LB) dengan harga kontrak.
“Bahkan peternak masih mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif atas kinerja pemeliharaan dan bonus pasar jika harga pasar melebihi harga kontrak LB berdasarkan selisih harga dengan besaran sekitar 20% diperhitungkan dengan total ayam terpanen,” papar Menteri SYL.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menjelaskan program kemitraan ini sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan yaitu kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan dengan prinsip utama berkeadilan.
“Kami mengapresiasi perusahaan perunggasan terintegrasi yang telah menggandeng banyak peternak dalam pola kemitraan,” ucap Nasrullah.
Nasrullah menerangkan, perusahaan terintegrasi secara langsung melakukan pembinaan teknis kepada peternak mitra. Peternak mendapatkan bimbingan untuk melakukan budidaya ayam potong sesuai target perfoma. Disisi lain, peternak mendapatkan jaminan pemasaran dan harga panen livebird/atam hidup berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Jadi, selalu seimbang.
Keseimbangan ini sekaligus membuktikan bahwa kemitraan usaha direkomendasikan layak dan relevan terhadap perlindungan peternak UMKM, terlebih di masa pandemi covid-19. Sebaliknya, perusahaan sebagai pihak inti juga bergantung kepada peternak plasma untuk memelihara ayam.
“Sehingga keseimbangan terjadi pada pola kemitraan usaha karena menitikberatkan aspek kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bermitra. Untuk itu sesuai dengan amanat pada Permentan nomor 13/2017, para pihak yang bermitra harus memiliki perjanjian tertulis yang diketahui oleh Pemerintah, sehingga hal – hal yang tertuang dalam perjanjian kemitraan dapat dievaluasi oleh para pihak dan juga Pemerintah”, ucap Nasrullah.
Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 terdapat potensi produksi daging ayam ras sebanyak 64.211 ton berkontribusi sebesar 1,96% terhadap produksi daging ayam nasional. Sementara kebutuhan konsumsi daging ayam di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50.636 ton sehingga terdapat potensi surplus sebanyak 13.575 ton.
“Kami mencatat dari 24 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 5 kab/kota dengan produksi ayam potong tertinggi yaitu Kota Makassar 16.188 ton (25,21%), Kab. Bone 9.670 ton (15,06%), Kab. Gowa 4.047 ton 6,30%, Kab, Sidrap 3.905 ton (6,08%) dan Kab. Bulukumba 3.786 ton (5,90%)”, tambahnya.
Mengacu data Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH, saat ini di Provinsi Sulsel diketahui terdapat 1.683 peternak ayam potong yang terdiri dari 967 peternak mandiri, 244 internal (kandang komersial perusahaan) dan 472 kemitraan dengan perusahaan perunggasan terintegrasi (pabrikan).
Peternak yang mengikuti pola kemitraan peternak dengan pabrikan di Sulsel makin banyak. Salah satu peternak ayam potong di Maros, H. Pangeran, mengungkapkan, sudah 10 tahun lebih melakukan kemitraan dengan PT Charoen Pokphand.
Selain di masa pandemi, stabilitas penghasilan dari hasil penjualan juga dirasakan ketika harga ayam sedang turun, atau harga pakan sedang naik. “Kami tidak terlalu memikirkan hal itu, tugas kami adalah memastikan performa terbaik, ayam sehat dan dapat dipanen sesuai target,” tutur H. Pangeran.
Dr. Syahril Akil, S.Pt. selaku perwakilan dari PT. Bintang Sejahtera Bersama (CPI Group) juga turut membenarkan pernyataan peternak, dengan bermitra kedua belah pihak saling ketergantungan dan berkeadilan. Lebih lanjut Syahril menambahkan bahwa pihak nya bersama stakeholder terkait berkomitmen di situasi pandemi saat ini kegiatan usaha tani ternak tetap berjalan seperti biasa guna mencukupi kebutuhan protein hewani utamanya di wilayah Sulsel. Harga pasar yang tidak menentu selama masa pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam menentukan harga produksi. Hal ini dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab untuk ikut menjaga stabilitas kondisi perunggasan, pungkasnya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr.Ir. Nasrullah, M.Sc berkesempatan mengunjungi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH). Ini adalah pertama kalinya BBPMSOH mendapatkan kunjungan Bapak Dirjen PKH setelah pelantikannya pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 menggantikan Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P.
Dalam kunjungannya, Dr. Ir. Nasrullah M.Sc didampingi oleh Direktur Kesehatan Hewan drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph,D dan Kepala BBPMSOH drh. Maidaswar, M.Si meninjau sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki BBPMSOH. Dalam penjelasannya, Kabalai BBPMSOH mengatakan bahwa gedung BBPMSOH yang dibangun atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang melalui Japan International Cooperatian Agency (JICA) dibangun dengan sangat memperhatikan efektifitas dan efisiensi tata ruang dengan kualitas bangunan yang sangat kokoh.
Selain itu beliau juga menambahkan bahwa kerjasama JICA untuk mendukung kesehatan hewan nasional dalam bentuk penjaminan mutu obat hewan yg beredar di Indonesia. Peran dan kontribusi BBPMSOH akan terus ditingkatkan, dalam memberikan pelayanan yang cepat, valid dan berkualitas. Untuk itu, dilakukan upaya-upaya revitalisasi dan optimalisasi sumber daya BBPMSOH, peningkatan networking dengan Stake Holder terkait (Pemda, Asosiasi, Industri Obat Hewan, Litbang, PT, institusi lingkup Kementan, dll). Dengan sasaran akhir turut memberi kontribusi dalam peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak dan mendukung Gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) Kementan.
Dirjen PKH juga menyempatkan untuk melihat Unit Uji/Lab yang ada di BBPMSOH dengan pendampingan dan penjelasan oleh Kabag Umum dan Kabid Pelayanan Pengujian. Bapak Dirjen berpesan agar BBPMSOH dapat lebih meningkatkan pelayanan pengujiannya utamanya dalam mendukung Gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks). Dengan pesatnya teknologi peralatan pengujian dan industri obat hewan yang semakin meningkat maka BBPMSOH harus mampu menjawab tantangan tersebut.
Beliau berpesan agar ketersediaan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi harus segera dilaksanakan. Anggaran difokuskan pada belanja modal untuk belanja peralatan pengujian yang berteknologi tinggi, sehingga akan mampu meningkatkan pelayanan pengujian yang lebih baik.
ASOHI ADAKAN WEBINAR NASIONAL KESEHATAN UNGGAS DI MASA PANDEMI COVID-19
Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional Kesehatan Unggas dengan tema “Perkembangan Penyakit Unggas di Masa Pandemi COVID-19” yang dihadiri sekitar 160 orang peserta.“Ini menjadi seminar luar biasa yang membahas mengenai penyakit unggas. Sebab informasi mengenai perkembangan penyakit unggas di lapangan terkendala pandemi COVID-19 yang tentunya menyulitkan banyak pihak,” ujar Drh Andi Wijanarko, selaku moderator webinar.
Hal itu juga seperti yang disampaikan Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari, dalam sambutannya.
“Pandemi COVID-19 ini banyak mengubah pola kerja kita. Walau di industri obat hewan masih memberikan kontribusi dan pelayanan kepada peternak maupun pabrik pakan, namun tenaga technical kita agak terbatas di lapangan,” kata Ira.
Oleh karena itu, melalui webinar kali ini Ira berharap ada update informasi terbaru seputar penyakit unggas di lapangan.
“Informasi penyakit tepat sekali kita bahas, kami harapkan ada update informasi penyakit di industri unggas di tengah pandemi kali ini. Agar kita dapat menentukan langkah-langkah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat peternakan dengan kondisi yang serba keterbatasan ini,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, yang turut hadir mengimbau kepada masyarakat peternakan untuk tetap waspada terhadap kehadiran penyakit khususnya di sektor perunggasan.
“Kemarin kita baru terima informasi mengenai outbreak Avian influenza (AI) yang terjadi di Australia dan Taiwan, kita harus tetap waspada. Sebab di era pandemi ini informasi mengenai penyakit kurang terekspos. Padahal teknologi salah satunya di industri obat hewan sudah semakin maju guna mendukung keamanan pangan, seperti berkembangnya pengganti antibiotic growth promoter (AGP),” kata Fadjar.
Dr Drh NLP. Indi Dharmayanti dan Prof Dr Drh Michael Haryadi Wibowo saat mempersentasikan materinya. (Foto: Dok. Infovet)
Webinar yang dimulai pada pukul 13:00 WIB turut menghadirkan narasumber yang andal di bidangnya, yakni Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner (BBLitvet), Dr Drh NLP. Indi Dharmayanti MSi, yang membahas materi “Perkembangan Penyakit Viral pada Unggas di Masa Pandemi COVID-19” dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Drh Michael Haryadi Wibowo MP, yang menyajikan materi mengenai “Pengendalian Penyakit Unggas di Masa Pandemi COVID-19”.
