PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN
Sebagai salah satu organisasi profesi yang berdedikasi dan profesional, PDHI terus konsisten berperan dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Salah satu sumbangsih PDHI dalam membangun bangsa di bidang peternakan dan kesehatan hewan yakni konsisten memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada.
Seperti yang terjadi pada Rabu (9/9) yang lalu ketika beberapa orang delegasi PDHI menyambangi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kantornya. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi antara PDHI dan pemerintah juga menjadi momenbrainstormingdan saling berbagi ide dalam menghadapi permasalahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa dirinya beserta segenap pengurus PDHI memang selalu mengagendakan pertemuan tersebut sejak lama, namun karena beberapa hal termasuk kesibukan Dirjen sendiri maka beberapa kali pertemuan itu harus ditunda.
Ia sendiri mengakui bahwa PDHI selalu siap untuk dipanggil, dimintai ide, bahkan dimintai bantuan langsung oleh pemerintah dalam mengatasi problema di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
“Kami ingin profesi ini dapat membangun bangsa dan menjadi mitra pemerintah, sebagai organisasi yang netral dan profesional, kami siap membantu siapapun yang memiliki tujuan mulia di bidang ini,” tutur Munawaroh.
Infovet sendiri cukup beruntung dapat ikut secara eksklusif mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam tersebut PDHI memberikan sumbangan pemikirannya terkait permasalahan yang ada.
Dimulai dari masalah regulasi dan peraturan perundangan, penanganan wabah baik zoonosis maupun non zoonosis, perunggasan, persapian,Anti Microbial Ressistance(AMR), peredaran obat hewan ilegal, keprofesian, dan bahkan peluang bisnis bagi Indonesia di tengah cekaman beberapa pandemi pun dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum PDHI sendiri menitikberatkan pembahasan kepada peraturan perundangan yang ada, utamanya pada UU No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 yang masih butuh beberapa perbaikan di beberapa pasal.
“Ada beberapa pasal yang perlu direvisi, bahkan bila perlu diganti. Hal ini terkait masalah keprfoesian dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurut hemat kami, jika peraturan induknya (UU) dibuat sebaik mungkin dan dijalankan sebaik mungkin, peraturan turunannya pun juga akan berjalan baik dan minim permasalahan, masalah yang ada sekarang juga ada keterkatiannya dengan undang – undangnya,” tutur Munawaroh.
Beberapa usulan dan sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI diapresiasi oleh Dirjen PKH Nasrullah. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI.
“Sungguh pertemuan yang menyenangkan dan diskusi yang berkualitas. Saya sangat berterima kasih kepada PDHI yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal ini, semoga PDHI terus dapat menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi dalam membangun bangsa,” tukas Nasrullah.
Ia pun meminta kepada jajarannya agar segera membentuk tim kecil bersama PDHI untuk menindaklanjuti usulan yang telah diberikan oleh PDHI agar dapat segera diekeskusi. Semoga saja ini menjadi sinyalemen baik di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.
Istirahat kandang yang biasa dilakukan setelah panen sekilas seperti merugikan peternak, karena produksi terhenti. Namun justru pengosongan kandang itu bertujuan agar siklus pemeliharaan selanjutnya menjadi tetap produktif.
Setelah ayam dipanen di kandang akan banyak terdapat material seperti feses, bulu, dan lainnya juga bibit penyakit. Maka tahapannya biasanya kandang dibersihkan terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Kemudian kandang disemprot dengan disinfektan untuk meminimalkan bibit penyakit yang ada.
Setelah kandang bersih dan sudah didisinfeksi maka harus diistirahatkan selama minimal 14 hari. Jadi kandang dibiarkan sebisa mungkin benar-benar kosong. Jika harus ada aktivitas pekerja maka aktivitas itu sangat dibatasi.
Fungsi istirahat kandang sangat penting, karena untuk memutus siklus hidup bibit penyakit. Jika bibit penyakit hidup tidak menempel pada induk semang (ayam) dan tidak pada lingkungan yang ideal baginya, maka lama-kelamaan ia akan mati. Kalau tidak mati maka kemampuannya untuk menyerang ayam akan melemah.
Dihilangkannya atau dikuranginya waktu istirahat kandang bisa mengakibatkan kerepotan dan kerugian. Karena bibit penyakit akan terus ada dan penyakit yang sama akan terus berulang. Selain itu ayam yang dipelihara dengan jeda istirahat kandang imunitasnya lebih baik dibanding ayam yang dipelihara tanpa istirahat kandang.
Jadi istirahat kandang ini meski kelihatannya ‘merugikan’ tapi sebenarnya justru menguntungkan.
Domba dan kambing merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari permintaan pasokan domba dan kambing dari provinsi terdekat serta dari negara tetangga, Malaysia. Indonesia melalui Sumatera Utara sudah beberapa kali mengekspor domba ke Malaysia. Hal ini merupakan indikasi bahwa domba kambing Sumatera Utara memiliki kualitas dan daya saing kuat di pasar internasional.
Menghadapi tingginyademand tadi, produktivitas peternakan domba dan kambing tentunya perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk membuat Sumatera Utara sebagai Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023. Peternak domba kambing perlu diberikan fasilitas dan akses terhadap kemudahan dalam beternak. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan tersendiri bagi peternak domba dan kambing.
Menyongsong target yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam hal Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023 tersebut, Kapala BNN Serdang Bedagai Safwan Khayat, menginisiasi Silaturahmi peternak domba kambing Sumatera Utara. Selain menjabat sebagai Kepala BNN, Safwan juga merupakan peternak domba di Kota Binjai. Acara silaturahmi ini dimaksudkan agar membuka diskusi antara peternak domba kambing di Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Silaturahmi Peternak Domba Kambing Sumatera dilaksanakan pada Sabtu (15/8)di Az Zahra Farm, Jl. Samanhudi, Pasar VI, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Acara ini merupakan silaturahmi yang kedua setelah tahun lalu dilaksanakan di Kab. Batu Bara. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Walikota Binjai Muhammad Idaham, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, serta seluruh perangkat dinas baik tingkat Provinsi Sumatera Utara serta tingkat Kota Binjai dan Kab. Langkat. Acara ini juga menghadirkan drh. Bobby Benedictus Chrisenta yang merupakan salah satu dokter hewan praktisi sekaligus peternak domba dan kambing di Kab. Karo.
Agenda utama silaturahmi tersebut adalah menghimpun masukan dari peternak domba kambing Sumatera Utara dan menggali fakta di lapangan yang dihadapi oleh para peternak. Silaturahmi ini memberikan kesempatan kepada para peternak domba kambing memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait peternakan domba dan kambing.
“Acara silaturahmi seperti ini sangat bagus. Melalui acara silaturahmi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh bahan masukan terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program peternakan yang sudah, sedang dan akan ditetapkan. Pada akhirnya Pemerintah mampu memberikan kenyamanan dan keuntungan untuk para peternak sehingga mampu menggenjot produksi ternak, sehingga Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023,” ungkap Musa Rajekshah, dalam sambutannya.
“Peternak domba dan kambing di Sumatera Utara bisa dikatakan merupakan peternak yang mandiri dan bisa belajar sendiri. Peternak memang butuh sosialisasi terkait ilmu dasar serta kebutuhan beternak, seperti obat-obatan hewan, pakan hewan, dan lain-lain. Namun yang lebih dibutuhkan oleh peternak domba kambing adalah akses kepada pemerintah,” ungkap Safwan Khayat.
“Dengan akses yang terbuka, saya yakin peternak domba kambing bisa bersinergi dengan Pemerintah dengan sangat baik. Sinergi yang sangat baik ini, saya yakin Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023 bisa tercapai,” tambah drh. Bobby.
Usaha-usaha yang dapat diturunkan dari ternak domba dan kambing cukup beragam. Mulai dari akikah, kurban, makanan berbahan dasar daging domba/kambing, kulit, serta susu. Secara pribadi dalam acara silaturahmi tersebut, drh. Adil Harahap memperkenalkan produk olahan susu kambing kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara.
“Ini merupakan susu kambing yang dihasilkan oleh peternak-peternak binaan saya di Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan. Susu kambing ini sudah melewati proses pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pengolahan susu yang bertujuan untuk membunuh organisme pathogen (merugikan), seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir, sehingga susu ini aman dikonsumsi dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita,” ungkap drh. Adil Harahap secara pribadi kepada Wakil Gubernur.
“Saya cukup terkesan dengan susu kambing yang sudah saya minum tadi. Saya senang ada produk-produk seperti ini di Sumatera Utara, apalagi produk ini dihasilkan langsung oleh peternak Sumatera Utara. Produk seperti ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara langsung. Selain itu, susu ini akan menciptakan masyarakat dengan tubuh yang sehat dan gizi terpenuhi,” ungkap Musa Rajekshah.
“Saya akan dukung penuh dan bantu drh. Adil Harahap dan Bapak Safwan Khayat dalam mengurus proses perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kementerian Pertanian. Bantu saya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat hal seperti ini juga, tapi dalam skala yang lebih besar, yaitu skala Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya.
Sekedar informasi, susu kambing merupakan susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah menghasilkan susu kolostrum. Susu kambing memiliki nilai protein yang cukup tinggi dan dipercaya berkhasiat untuk tubuh dan gangguan kesehatan. Susu kambing diyakini memiliki lebih banyak khasiat seperti kecernaannya yang tinggi, alergenisitas yang rendah, komposisi kimia bermanfaat, dan lebih mirip dengan susu manusia dibandingkan susu sapi. Susu kambing dapat menjadi salah satu susu alternatif selain susu sapi yang saat ini menjadi susu komersial.
Beternak kambing perah mulai dilirik oleh masyarakat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar dan nilai ekonomi yang cukup tinggi di Sumatera Utara. Semoga dengan berkembangnya ternak kambing perah di Sumatera Utara dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat serta manfaat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. (Adil/INF)
Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF) yang merongrong peternakan babi di Indonesia beberapa waktu lalu, dirasa masih meresahkan peternak. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin yang tepat untuk mengatasinya.
Sehingga perlu dipelajari bagaimana mencegah ASF dan meresponnya agar lebih sigap dalam menghadapinya. Pembelajaran mengenai mekanisme penularan penyakit merupakan salah satu upaya dalam menyusun strategi pengendalian suatu penyakit.
Potensi Serangga sebagai Vektor ASF
Serangga dan beberapa jenis artropoda berpotensi sebagai vektor dalam penyebaran ASF. Misalnya caplak dari genus Ornithodoros merupakan vektor yang berperan penting dalam penularan ASF.
Oleh karena itu, salah satu tindakan pencegahan ASF selain melakukan pengawasan biosekuriti yang ketat dan menerapkan regulasi transportasi lalu lintas babi/produk babi, juga penting melakukan pengontrolan vektor.
Mengingat penyakit demam babi ini merupakan penyakit yang baru masuk di Indonesia pada 2019 lalu, maka belum dilakukan studi lanjut mengenai potensi keterlibatan vektor dalam penularan ASF di Indonesia.
Tulisan ini akan mengulas mengenai tingkat risiko vektor yang memiliki kontribusi besar dalam penularan ASF, sehingga dapat mengarahkan strategi kontrol vektor yang efektif dan antisipasi penyebaran ASF secara signifikan dengan memahami kompetensi keterlibatan vektor di Indonesia.
Mengenal Vektor pada Penularan ASF
Penularan penyakit oleh vektor terjadi ketika seekor vektor memperoleh penyakit dari satu hewan dan menularkannya ke hewan lain. Penyakit ditularkan oleh vektor baik secara mekanis maupun biologis. Transmisi mekanis berarti… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2020)
Upaya Kementan Stabilisasi Perunggasan dan Serap Livebird dari Peternak
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming mendorong para pengusaha dari generasi milenial terjun langsung dan berkecimpung di dunia bisnis sektor pertanian.
Mardani mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar dan mampu menyelamatkan negara dari ancaman krisis global. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memiliki tingkat prioritas dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan alat mesin pertanian yang pesat membuat akses bisnis semakin terbuka lebar. Peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menerapkan konsep family farming dengan menjadikan lahan sempit dan pekarangan rumah sebagai lahan hidroponik dan aeroponik.
Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperkirakan dalam 2 tahun ke depan, bisnis yang masih dapat berjalan dengan baik adalah bisnis pertanian, hal ini terlihat dari perkembangan ekspor yang terus meningkat setiap bulannya. Ia juga mengatakan berdasarkan data yang ada, ekspor yang tumbuh selama pandemi COVID-19 hanya sektor pertanian.
“Untuk komoditinya yang menjadi andalan adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).
Tidak hanya memiliki target di bidang pertanian, Syahrul juga menegaskan saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
“Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak,” tuturnya.
Hingga kini ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen menyerap livebird dari peternak UMKM dengan target sebanyak 4.119.000 ekor. Hasilnya, pada 21 April – 21 Mei 2020 terealisasi pembelian livebird dari peternak UKM sebanyak 928.833 ekor atau 22,25%.Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) juga terus berupaya melakukan stabilisasi perunggasan dengan mengimbau perusahaan perunggasan menyerap livebird di tingkat peternak UMKM.
Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan penyerapan livebird tersebut terbukti mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan harga livebird. Harga livebird di tingkat peternak mengalami peningkatan pada bulan Mei 2020 dan sudah mencapai harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020, yaitu harga pembelian di tingkat petani untuk batas bawah seharga Rp 19.000/kg.
Ketut mengatakan saat memasuki awal tahun 2020, kondisi perunggasan memang kurang kondusif dan harga livebird sempat anjlok mencapai angka terendah pada bulan April 2020 dengan rata-rata Rp 13.517/kg di Pulau Jawa. Harga ini jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) tingkat peternak yaitu Rp 15.000-17.000/kg.
Produksi DOC bulan Juni berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR) sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam ras pada bulan Juli sebanyak 205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras pada bulan Juli 2020 sebanyak 162.465 ton yang artinya terjadi surplus sebanyak 42.713 ton atau 26,29%.
“Persentase surplus cukup besar sehingga laju pertumbuhan produksi DOC FS dikendalikan dengan melakukan penyesuaian produksi berdasarkan demand,” kata Ketut.
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan. Harga livebird sejak Januari-April telah dilakukan pengurangan produksi DOC FS melalui cutting telur HE, afkir dini Parent Stock (PS) umur lebih dari 60 minggu, dan tunda setting telur HE untuk CSR ke yayasan/pesantren dan wilayah terdampak bencana.
Dalam upaya melakukan stabilisasi perunggasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan dan terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan data Setting Hatching Report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS aktual setiap minggu.
Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, tindakan antisipatif akan dilakukan secara cepat berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan livebird dari peternak UMKM oleh mitra perusahaan perunggasan, penugasan BUMN juga akan ada saat supply berlebih, dan harga livebird di bawah HPP.
Pemerintah juga dikatakan akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage agar harga daging ayam tetap stabil sehingga tidak melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
“Kami juga mengimbau peternak eksternal (mandiri) agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu kedepan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk eksternal dan internal farm,” papar Sugiono.
Selain itu juga akan dilakukan audit kinerja farm PS aspek kesesuaian Good Breeding Practices (GBP) sekaligus pembinaan aspek manajemen dan biosecurity breeding farm untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Sugiono menyebut pihaknya juga akan mengupayakan penyelesaian revisi Permentan 32 Tahun 2017 dalam jangka dekat.
Untuk jangka menengah, langkah yang dilakukan antara lain mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No 7 tahun 2020, harga acuan pembelian di tingkat petani untuk livebird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa), serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC.
Dengan adanya efisiensi biaya produksi ini, diharapkan HPP livebird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras juga diperlukan untuk stabilisasi jangka menengah.
“Capaian NTP subsektor peternakan paling berkontribusi terhadap NTP pertanian. Lalu, langkah jangka menengah lainnya yaitu memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply demand menurut wilayah,” papar Sugiono.
Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RHPU, optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran livebird, optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi ayam dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI.
Pemotongan hewan kurban secara aman di tengah pandemi Covid-19, yang diatur Permentan No.1 14/2014 terus disosialisasikan .
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan I Ketut Diarmita mengatakan bahwa secara garis besar kebijakan tersebut sudah mengatur upaya penyesuaian pelaksanaan new normal dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan. Ditjen PKH juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dalam situasi pandemi Covid 19.
“Dalam pelaksanaan kurban tahun ini kita harus memperhatikan tiga pokok yaitu kesehatan dari hewan yang akan di kurbankan, proses penyembelihan dan distribusi daging kepada yang membutuhkan,” ujar Diarmita dalam acara Tani On Stage yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Selasa (21/7).
Menurut Ketut, kesehatan hewan menjadi persyaratan utama yang harus dicermati dalam pelakasanaan pemotongan. Kesehatan hewan, kata dia, sangat penting mengingat banyak sekali penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.
“Dihimbau kepada masyarakat yang ingin berkurban agar membeli hewan kurban yang sehat di tempat-tempat penjuaalan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Dalam hal penyelenggaraan hewan kurban harus memperhatika ketentuan teknis yang diatur dalam Permentan No. 114 /014 tentang pemotongan hewan kurban,” katanya.
Sementara itu, Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB menyarankan dalam penanganan hewan kurban, daging dan jeroan, alat dan tempatnya dipisahkan.
“Terdapat dua pembagian jeroan yaitu jeroan merah, seperti, jantung, hati, limpa, ginjal dan paru. Sedangkan jeroan hijau perut-an dan usus, yang jauh lebih banyak bakteri zoonosis nya. Untuk itu kita harus memperhatikan pembuangannya, limbahnya. Limbah darah dan isi jangan dibuang ke aliran air yang umum mengalir, namun dimasukkan ke dalam tanah. Umat islam itu bersih dan cinta lingkungan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan rangkaian Idul Adha dengan lancar, meski harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada.
“Hari ini kita mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan protokol pemotongan hewan kurban. Insya Allah semua bisa berjalan lancar dan aman,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan penjagaan terhadap kebutuhan bahan pokok serta menjamin ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dengan baik. Lebih dari itu, kata Kuntoro, para petani tetap melakukan produksi meski dalam situasi pandemi.
“Untuk pertanian kami memastikan petani tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, kedua distribusi bahan pangan dan konsumsi masyarakat juga tetap tersedia. Kemudian yang ketiga di kantor Kementan tetap bekerjaa seperti biasa, walau harus mematuhi protokol kesehatan,” tutupnya.
Ada empat narasumber dalam Sosialisasi Kurban Dalam Masa Pandemi, yaitu Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB, Supratikno, Kepala Tim Peneliti Penyembelihan Halal HSC IPB, Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, dan Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. ist/ed/ntr
Industri sapi potong khususnya penggemukan sapi bakalan(feedloter)berharap ada angin segar dariIndonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA).
Hal itu terungkap pada Webinar Mimbar Trobos Livestok Seri 2 bertajuk “Menuju Bisnis Feedlot yang Berkelanjutan”. Acara ini digelaroleh TROBOS Communication (TComm), majalah TROBOS Livestock dan disiarkan secara live olehchanelAgristreamTV pada Selasa (14/7).
Didiek Purwanto, Ketua Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menjelaskan IACEPA yang sudah berlaku pada 5 Juli 2020 momentum sangat membantu industri ini bisa eksis.
“Minimal kebijakan IACEPA itu bisa mengurangicost production dari parafeedlotter. Sejak pandemi biaya produksi feedloter meningkat, bahkan harga sapi bakalan, pakan, transport dll. Sehinggalanding cost biaya sapi dibandingkan harga jual sudah cukup merugi,” ungkap Didiek yang juga Ketua Umum PB Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) ini.
Dia melihat secara optimis IACEPA akan menumbuhkan investasi antara kedua negara, termasuk soal bakalan sapi. “Masing-masing negara itu tumbuh industrinya dan bisa bekerjasama untuk mengekspor ke negara ketiga. Jadi lebih komprehensif sifatnya. Bukan kerjasama jangka pendek,” ujarnya.
Ekosistem Industri Sapi Potong
Wakil Ketua Umum Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan – Juan Permata Adoe lantang menyatakan industri sapi potong dan pemerintah perlureset button, yang bisa mengatasi persoalan mengapa Indonesia tak punya daya saing industri sapi di dalam ataupun luar negeri.
“Banyak yang tak paham, industri sapi ini bukan berdiri sendiri, dia adalah anggota ekosistem industri sapi yang harus terus tersambung secara berkelanjutan. Saya sempat tanya kepada pejabat kenapa industri sapi potong dibunuh denganpolicy impor daging. Karena pejabat tidak tahu ekosistemnya. Orang hanya tanya daging, tapi tidak eprnah mau tahu daging itu produk dari ekosistem industri sapi potong,” ujarnya. Ekosistem itu, bukan hanya berada berada di level nasional namun sudah menembus batas negara di level global.
Diterangkannya, IACEPA sudah memberikan gambaran betapa ekosistem itu saling terkait. “Kita harus fleksibel mengembangkan industri sapi potong ini. Kita jadi pasar sapi bakalan tapi kita juga harus melanjutkannya, mengembangkan sayapnya membangun nilai tambah dan daya saing sehingga kita bisa menembus pasar ekspor juga,” ujarnya.
IACEPA sudah disepakati, danpartnershipini harus adaquick win, dalam 3 bulan seharusnya sudah bisa ekspor,s ambil melanjutkan riset yang sedang berjalan. “Bagi yang tidak memiliki sarana untuk membangun ekosistem, bergabung dengan pihak lain, asal platformnya jelas. Tidak ada lagi orang yang bisa berjalan sendiri, semua harus bekerjasama membangun ekosistem,” urai dia.
Juan menjelaskan, Australia sebagai sumber sapi bakalan Indonesia, memiliki pangsa 16%market sharedaging dan sapi dunia (setara 1,8 juta ton sapi hidup) harus mempertahankan ekosistem ini, dan suka atau tidak industri sapi potong Indonesia realitanya adalah bagian dari itu.
“Semua masih mencari titik temu. Maka dimana titik temunya, kita harus menjadi negara yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing global, mengeksporbeefyang bakalannya dari Australia. Kita bersama Australia membangun itu, ini saatnya. Kita puluhan tahun bekerjasama, logistik juga mulai efisien,” dia memaparkan.
Limited Country Manager for Indonesia – Meat and Livestock Australia Valeska menyatakan kedudukan Indonesia sangat penting bagi Australia. Indonesia merupakan mitra dagang sapi hidup terbesar, dengan pangsa 53% dari total ekspor bakalan negeri Kangguru. “Sebanyak 13% sapi Australia diekspor dalam bentuk sapi hidup. Dari keseluruhan sapi yang dihasilkan negara benua itu, hanya 25% dipakai untuk konsumsi domestik, 75%-nya untuk diekspor
Kesetaraan dan Akreditasi
Valeska menyatakan industrifeedlotdi Indonesia saling berkontribusi dengan industri sapi potong Australia. “Performa dan kinerjafeedlot Indonesia sangat baik, tidak kalah dengan Australia pada teknologi pakan, ADG (average daily gain, penambahan bobot badan harian) dll. Penggemukan sapi potong Indonesia adalah termasuk terbesar di Asia dengan kualitas yang dalam beberapa hal melebihi Australia,” ungkap dia.
Dia menuturkanfeedlotdi Australia mayoritas masih berdiri sebagai usaha mandiri. “Ada 25% yang dikelola scara integrasi vertikal dengan rumah potong hewan. Integrasi juga dilakukan dengan prosesing untuk memproduksi daging khusus yang memerlukancustom feedinguntuk memasok pasar tertentu,” dia menjelaskan.
“IACEPA akan memperdalam kerjasama, meingingkatkan kepastian, mengeksplorasi peluang untuk bersama-sama menjadi pemain dalamglobal value chaindaging sapi, dengan mengekspor daging ke negara-negara lain.Partnershipmenjadi platform untuk melaksanakan studi dan investasi selanjutnya,” urai Valeska.
Valeska meyakini penggemukan sapi potong di Indonesia menggunakan sapi bakalan Australia akan efisien. Penggemukan akan lebih efisien lebih efektif dilakukan di Australia selatan atau ke Indonesia. Namun, dari segi efisiensi logistiknya, sapi bakalan yang banyak dihasilkan di Australia Utara lebih murah untuk dikirim ke Indonesia karena dilakukan dengan kapal. Untuk mengangkut sapi bakalan ke selatan Australia harus melalui transportasi darat dengan jarak yang jauh.
Australia memang sangat luas, sehingga sapi dikelola secara pastoral, khususnya di bagian utara. Namun pakan rumput di sana tidak sesuai untuk penggemukan sapi. Rumput native hanya bisa untukmaintenance metabolis. Maka penggemukan sapi di Australia, banyak dilakukan di bagian selatan, dengan pakan dan manajemen yang mirip dengan Indonesia, dengangrain fed.
Valeska menguraikan, bagi industrifeedlot di Indonesia, penyetaraan standarisasi produk dan adopsi sistem integritas daging sapi menuntut pemahaman yang mendalam tentang performansfeedlotlebih dari sekedar efisiensi produksi dan melihat secara akurat setiap aspek produksi.
Untuk itu, dia memaparkan, memerlukan penilaian melalui skema akreditasi / skema penjaminan mutu industri yang dilakukan oleh industri sehingga membentukbenchmarkdan menetapkan industri ini sebagai pemimpin dalam bidangnya.Credential sustainabilityditerapkan mengingat industrifeedlotIndonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, sehingga berpeluang menjadi pemain utama di Asean.
Di Australia, sistem integritas daging diterapkan untuk mengukur tingkat keamanan pangan, jaminan mutu, dan ketelusuran(traceability) dari awal hingga akhir (paddock to plate).Sistem integritas ini melindungi status bebas penyakit industri daging sapi Australia dan mendukung pemasaran produk yang bersih, aman, dan alami.
Penggemukan sapi diakreditasi melaluiNational Feedlot Accreditation Scheme(NFAS) adalah program penjaminan mutu industryfeedlotAustralia, yang diaudit secara independen. NFAS merupakan platform utama dari sektor feedlot untuk menunjukkan kekuatan, integritas dan kredibilitas sistemnya kepada pemangku kepentingan eksternal.
Juan Permata Adoe menyatakan, dengan gambaran kesetaraan itu, industri sapi potong nasional perlu melakukan akreditasi untuk membuktikan mutu dan dayasaing. “Sehingga kita bisa dipercaya oleh negara ketiga sebagai tujuan ekspor, bahwa produk kita sama dengan Australia. Ini kesempatan, dengan adanya IACEPA,” ungkapnya.
Potensi Kehilangan Rp 2,4 T
Djoni Liano menyatakan terjadi potensial loss sebesar Rp 2,4 triliun yang diterima petani hijauan dan pemasok pakan kepada industrifeedlot berhenti karena terjadi krisis pada industri sapi potong, yang selama ini menyumbang 23% kebutuhan daging nasional dan menyerap 29.000 tenaga kerja.
“Bahkan Industri sapi potong memiliki keterkaitan dengan 120 jenis industri lain dari berbagai sektor usaha seperti transportasi, logistik, olahan, pakan, dll,” tandas dia.
Djoni menyoroti kekosongan kebutuhan daging sapi dalam negeri tahun 2020 yang mencapai 294 ribu ton dari kebutuhan daging nasional 717 ribu ton, akan diisi oleh daging kerbau India. Karena produksi nasional hanya diproyeksikan 422 ribu ton.
“Pada 2020 sebanyak 170 ribu ton daging kerbau sudah dikeluarkan izin impornya. Kebutuhan 294 ribu ton itu akan diisi oleh daging impor, yang harusnya bisa diisi oleh daging feedlot yang bernilai tambah. Ini yang mengkuatirkan kita di dalam menjalankan industri ini. Tidak hanya industri (feedlot) ini yang jadi persoalan, peternakan lokal akan mengalami masalah,” dia memaparkan.ntr
Tidak mudah memang mengendalikan penyakit parasitik. Hingga kini masalah satu parasit saja masih menghantui peternak di Indonesia. Bagaimanakah kelanjutannya? Tidak susah menyebut penyakit parasit apa yang dapat merugikan ternak terutama unggas. Langsung saja ke intinya, Koksidia, dijamin peternak maupun praktisi perunggasan masih geleng-geleng kepala kalau mendengar penyakit ini. Nyatanya memang hingga kini Koksidiosis masih menjadi penyakit parasitik yang sukses meneror peternak. Merusak dari Dalam Dijelaskan oleh Prof Umi Cahyaningsih dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), menyatakan bahwa penyakit parasit seperti Leucocytozoonosis dan utamanya Koksidiosis merupakan pembunuh senyap yang menjadi biang keladi kerugian peternak di satu waktu. “Biasanya enggak banyak yang mikir sampai kesitu, padahal harusnya dicek, itu penyakit juga berbahaya untuk ayam sama peternaknya,” tutur Umi. Berbahaya bukan karena penyakit bersifat zoonotik, melainkan dapat menyebabkan kematian tinggi dan produktivitas menjadi terhambat.
Peradangan usus akibat koksidiosis dan NE. (Foto: Ist)
Penurunan produktivitas tersebut dapat berupa pembengkakan nilai FCR (feed conversion ratio), pertumbuhan terhambat, sampai terjadinya penurunan produksi telur dan tingkat pengafkiran yang tinggi. Tingkat kematian ayam rata-rata berkisar antara 10-80%, terdiri dari kematian DOC sebesar 7-50% dan ayam dewasa 2-60%. Lebih lanjut Umi menjelaskan, gejala penyakit ini (Leucositozoonosis) bersifat akut, proses penyakit berlangsung cepat dan mendadak. Suhu tubuh ayam akan sangat tinggi pada 3-4 hari post infeksi, kemudian diikuti dengan anemia akibat rusaknya sel-sel darah merah, kehilangan nafsu makan (anoreksia), lesu, lemah dan lumpuh. Ayam yang terinfeksi parasit protozoa dapat mengalami muntah darah, mengeluarkan feses berwarna hijau dan mati akibat perdarahan. Infeksi Leucocytozoon dapat mengakibatkan muntah darah dan perdarahan atau kerusakan yang parah pada ginjal. Kematian biasanya mulai terlihat dalam waktu 8-10 hari pasca infeksi. Ayam yang terinfeksi dan dapat bertahan akan mengalami infeksi kronis dan selanjutnya dapat terjadi gangguan pertumbuhan dan produksi. Oleh karena itu, lanjut Umi, sangat penting untuk mengendalikan vektor penyakit tadi, karena kerugiannya akan sangat besar bagi peternak. Belum lagi jika berbicara penyakit endoparasitik lain seperti Koksidia dan bahkan kecacingan. “Koksidia tidak usah ditanya lagi kerugiannya gimana, yang pasti sangat besar. Selain itu, yang saya soroti sebenarnya penyakit cacingan ini yang juga masih di-underestimate,” ungkapnya. Ia memaparkan data dari USDA berupa kerugian akibat serangan penyakit parasitik di AS yang mencapai USD 240 juta/tahun, angka tersebut lebih tinggi ketimbang kerugian akibat penyakit infeksius lainnya yang hanya mencapai setengahnya. “Rata-rata penyakit bakterial dan viral kan akut, ternak matinya cepat, kerugiannya juga sedikit karena kematian. Namun kalau parasit ini beda, ternak dibuat enggak produktif, stres, makan tetap tapi hasil berkurang, pengobatan jalan, tapi ujungnya banyak yang mati juga, berkali-kali lipat itu kerugiannya,” ucapnya. Tidak berbeda jauh dengan Leucocytozoonosis, Koksidiosis juga merupakan penyakit yang sudah sering… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Juni 2020)(CR)
Penyakit yang disebabkan oleh toksin yang berasal dari metabolit jamur disebut Mikotoksikosis, dimana jamur ini bisa berasal dari biji-bijian bahan baku pakan ataupun berasal dari lingkungan sekitar. Adapun beberapa toksin yang dikenal, yakni Aflatoxin-B1 (Aspergillus flavus, A. parasiticus), Zearalenone-F2 (Fusarium graminearum), Fumonisin (F. moniliforme, F. proliferatum, F. nygamei), DON-Deoxynivolenol-Vomitoxin (F. graminearum), Ochratoxin (A. ochraceus, Penicillium viridicatum, P. palitans) dan T2-Trichothecenes (F. sporotrichioides).
Toksin dan pengaruhnya terhadap beberapa organ pada ayam (Sumber: Poultry Diseases)
Sedangkan secara biokimia toksin-toksin tersebut berefek kepada gangguan metabolisme karbohidrat (Aflatoxin, Ochratoxin A dan Phomopsin A), gangguan metabolisme lemak (Aflatoxin, Ochratoksin A, T-2, Citrinin, Rubratoxin B), gangguan penyerapan vitamin (Aflatoxin, Dicumarol), gangguan sintesa protein (Aflatoxin, Trichothecenes), gangguan pada sistem pernapasan mitochondria (Aflatoxin, Ochratoxin A, Rubratoxin B, Patulin), gangguan sistem endrokrin (Aflatoxin, Zearalenone, Ergot, Alkaloids) dan gangguan pembentukan tulang rangka (Aflatoxin, Ochratoksin). Perlu juga kiranya diketahui toleransi derajat atau level kandungan toksin pada pakan atau bahan baku pokok pakan sebagai berikut: Pakan starter broiler (50 ppb), pakan finisher broiler (60 ppb), pakan starter/grower layer (50 ppb), pakan layer (60 ppb), jagung (50 ppb), sedang untuk bungkil kacang kedelai/BKK/soybean meal (40/50 ppb). Metode pencegahan kontaminasi mikotoksin kebanyakan tidak… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Juli 2020)(AHD-MAS)
BUMN Berdikari Bawa Harapan Baru Peternak Ayam Lampung
Pengelola peternakan ayam di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat, Muhammad Junaidi mengapresiasi PT Berdikari (anak perusahaan BUMN) yang melakukan kerjasama dengan pengusaha peternakan ayam di Lampung, khususnya Tulangbawang dan Tulangbawang Barat.
Sebab kehadiran perusahaan plat merah di tengah-tengah pengusaha peternakan ayam ini membawa angin segar terhadap sektor peternakan.
“Alhamdulillah, kami dipercaya BUMN PT Berdikari melalui PT N3M menjadi mitra peternak ayam broiler. Tentu dengan kehadiran PT Berdikari dan PT N3M diharapkan dapat menstabilkan harga ayam di Lampung, sehingga peternak tidak dirugikan,” kata Muhammad Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Juli 2020.
Muhammad Junaidi juga mengajak para peternak yang beberapa bulan terakhir ini sempat drop karena harga jatuh dibawah Rp10 ribu perekor, untuk kembali bangkit.
Caranya bekerjasama dengan BUMN PT Berdikari. “Buat peternak ayam broiler untuk bareng-bareng kerjasama dengan kita. Tenang, kita ada jaminan pembelian kembali ayam diharga pokok atau HLL jika harga jatuh,” jelas mantan Anggota DPRD Lampung itu.
Sebagaimana diketahui untuk Lampung, PT Berdikari (BUMN) memberikan kepercayaan kepada PT N3M untuk membangun kemitraan dengan peternak di Lampung.
Junaidi menerangkan usaha peternakan ayam boilernya terdapat di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. Saat ini populasi ayam di peternakannya sebanyak 40 ribu ekor. Ia menarget tahun depan dapat menampung sebanyak 100 ribu ekor.
“Doc atau anak ayam usia sehari yang dikirim PT Bedikari, alhamdulillah sehat dan kualitasnya bagus. Strain atau galurnya adalah cobb yang mampu menghasilkan ayam pedaging cepat berbobot dalam usia 30 hari,” kata dia.
Kementan Atur Pelaksanaan Kurban Di Tengah Pandemi
Pemerintah berupaya menjaga jaminan keamanan dan kelayanan daging kurban dalam pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idhul Adha 1441 H yang diprediksi jatuh pada 31 Juli mendatang. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalukan peningkatan pengawasan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Kementan diketahui telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Permentan ini mengatur syarat minimal tempat penjualan hewan kurban, pengangkutan, kandang penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban.
“Selain itu, tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban juga diatur sesuai aspek teknis dan syariat Islam,” ujar Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita, Selasa (14/7).
Namun pelaksanaan kegiatan kurban tahun ini kemungkinan akan berbeda. Pasalnya kegiatan kurban akan dilaksanakan di tengah situasi wabah pandemi covid-19. Untuk itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.0008 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19).
SE ini mengatur tentang mitigasi risiko atau tindakan untuk mencegah dan meminimalkan penularan covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan kurban di tempat penjualan serta pemotongan hewan kurban. SE ini juga mengatur fasilitas pemotongan di luar RPH-R dan di RPH-R.
Mitigasi risiko yang diatur meliputi jaga jarak (physical distancing). Pengaturan jarak minimal 1 meter, jual beli hewan kurban juga disarankan dengan memanfaatkan teknologi online yang dikoordinir panitia. Sedangkan kegiatan pemotongan hanya dihadiri oleh panitia dan distribusi daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
Lalu, pemeriksaan kesehatan awal (screening test) dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika ditemukan orang yang memiliki gejala covid-19 dilarang masuk ke tempat yang berkegiatan kurban.
“Diperlukan juga penerapan higiene sanitasi, yaitu petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan. Dan harus disediakan fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)/hand sanitizer,” papar Ketur.
Selain penerapan higiene sanitasi, penerapan higiene personal dengan memakai masker, facehield, sarung tangan juga perlu dilakukan. Selain itu, mencuci tangan, hindari jabat tangan, dan diwajibkan menggunakan alat pribadi (alat sholat, alat makan, dan lain lain) juga harus diterapkan.
Untuk memudahkan pelaporan petugas dan informasi dari daerah, Ketut memastikan akan disiapkan sistem pelaporan kurban secara real-time berbasis web dan terhubung dengan iSIKHNAS.
“Informasi yang dilaporkan terkait kegiatan di lokasi penjualan dan pemotongan yang meliputi aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” imbuhnya.
Selanjutnya, tim pemantauan hewan kurban 1441 H telah ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Surat Keputusan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor B.19.005/KP.310/F5/06/2020.
Tim terdiri atas 41 orang Dokter Hewan dan Paramedik untuk diturunkan ke lapangan wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
“Tugasnya melaksanakan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah tugas,” ucap Ketut.
Selain itu, juga ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang dilakukan oleh oleh pemerintah daerah. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kurban, dan mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan kurban.
Adapun kewajiban yang harus diterpkan di tempat pemotongan hewan. Utamanya, daging hewan kurban harus memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
Sebagai langkah nyata pemenuhan persyaratan tersebut, sejak tahun 2016 Ditjen PKH telah melaksanakan program penataan pelaksanaan kurban nasional. Penataan yang dilakukan melalui fasilitasi lokasi-lokasi pemotongan kurban dengan jumlah besar untuk menjadi percontohan fasilitas dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk melakukan pemotongan hewan kurban.
Hingga tahun 2019, pembangunan fasilitas percontohan pemotongan hewan kurban ini telah terlaksana di 24 lokasi di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, Banten dan NTB. Rencananya pada tahun 2020 akan dialokasikan di dua Provinsi (Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan), namun dengan kebijakan refocusing anggaran fasilitasi terhadap dua lokasi tersebut ditangguhkan.
Koordinasi dan Sosilisasi
Dalam merumuskan peraturan, Ditjen PKH juga terus melakukan koordinasi. Contohnya pada 4 Juni lalu dilakukan koordinasi mitigasi risiko dan protokol kesehatan covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari semua pihak terkait seperti Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, BNPB, instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi yang membidangi fungsi keagamaan.
Sementara, sosialisasi SE No.0008 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) juga terus dilakukan. Pada tanggal 11 Juni 2020 lalu Ditjen PKH mengadakan webinar yang dihadiri oleh semua pihak terkait.
Webinar sosialisasi kebijakan penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi ini juga hasil kerjasama dengan berbagai stakeholder di antaranya Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Askesmaveti) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif mengatakan, Selain mengadakan webinar, Kementan melalui Ditjen PKH juga memberikan sosialisasi melalui penanyangan infografis di media sosial tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam masa pandemi covid- 19.
Beberapa panduan yang disosialisasikan adalah cara penyelenggaraan kegiatan jual beli di tempat penjualan hewan kurban saat covid-19, panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di rumah potong hewan ruminansia. Serta langkah panduan pelaksanaan kegiatan kurban di fasilitas pemotongan (di Luar RPH).
Adapun pemberian Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai panduan bagi petugas pemantau hewan kurban baik di lapangan.
Di sisi lain, Syamsul mengatakan fokus utama Kementan, khususnya Ditjen PKH dalam pengawasan pemotongan hewan kurban adalah menjamin kesehatan hewan kurban bebas zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Proses penyembelihan hewan kurban juga dijamjn memenuhi syariat Islam dan kesejahteraan hewan.
“Serta distribusi daging hewan kurban kepada mustahiq (penerima kurban) juga dijamin memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan keamanan pangan,” tambahnya.
Sementara terkait ketersediaan stok hewan kurban, Syamsul menyampaikan adanya penurunan jumlah ternak kurban yang akan dipotong karena dampak pandemi covid-19. Jumlah ternak kurban tahun 2020/1441 H yang akan dipotong secara nasional diprediksi berjumlah 1.802.651 ekor, terdiri dari domba 392.185 ekor, kambing 853.212 ekor, kerbau 15.653 ekor, sapi 541.568 ekor, turun sekitar 3,5 % dari jumlah pemotongan hewan kurban tahun 2019. Penurunan disebabkan karena adanya wabah benca nonalam Corona Virus Diseases (COVID-19).
“Meski turun, ketersediaan stok hewan kurban lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban tahun 2020, jumlah ternak yang tersedia diperkirakan sebanyak 2.163.141 ekor yang terdiri dari domba 470.622 ekor, kambing 1,023,854 ekor, kerbau 18.784 ekor, sapi 649.881 ekor”, tutur Syamsul.
Narahubung: https://ditjennak.pertanian.go.id
Drh Syamsul Ma’arif, M.Si
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ditjen PKH, Kementan RI
Sinergi Kemenkes Dan Kementan Waspadai Virus Flu Babi Baru Dengan Prinsip One Health
Virus Flu Babi Baru G4 EA H1N1 diyakini belum ditemukan di Indonesia, hal tersebut memgemuka pada saat Seminar Online Memahami dan Mewaspadai Ancaman Virus Flu Babi Baru (G4 EA H1N1), kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dengan dukungan USAID.
Dalam seminar online yang diikuti oleh lebih dari 8000 peserta dari berbagai lapisan masyarakat tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, Achmad Yurianto menyampaikan bahwa tujuan seminar ini adalah untuk mensosialisasikan tentang virus Flu Babi Baru H1N1 (G4 EA H1N1) dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan jajaran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam antisipasi kemungkinan masuk atau munculnya virus Flu Babi Baru di Indonesia.
“Kita harapkan, seminar online ini dapat meningkatkan pengetahuan para tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, tenaga teknis lainnya, dan masyarakat,” jelas Achmad.
Dalam sambutannya, Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2009, WHO menyatakan Influenza A (H1N1) sebagai pandemi karena terjadinya penyebaran virus ini ke lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun virus Influenza A (H1N1) yang menimbulkan pandemi tahun 2009 berbeda dengan virus Flu Babi Baru H1N1 (G4 EA H1N1) yang ditemukan oleh ilmuwan Tiongkok.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, I Ketut Diarmita yang meyebutkan bahwa virus Flu Babi Baru (G4 EA H1N1) ini belum pernah ditemukan di Indonesia. Informasi ini didasarkan pada hasil surveilans dan analisa genetik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner Kementerian Pertanian, yaitu Balai Veteriner Medan dan Balai Besar Veteriner Wates.
“Hasil surveilans kami menunjukkan bahwa virus Flu Babi yang pernah ditemukan di Indonesia, terbukti berbeda dengan virus Flu Babi Baru (G4 EA H1N1),” jelasnya.
Menurut Ketut, sebagai alat untuk deteksi dini, Kementan dengan dukungan FAO dan USAID telah mengembangkan Influenza Virus Monitoring (IVM) online untuk memonitor mutasi virus influenza sejak 2014. Langkah lain yang dilakukan adalah surveilans berbasis risiko untuk Flu Babi serta karakterisasi virusnya.
“Sebagai langkah kewaspadaan, Kita juga telah membuat Surat Edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Galur Baru Virus Flu Babi H1N1 (G4 EA H1N1),” imbuhnya.
Surat edaran ini tambahnya, mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama, mewaspadai, dan menyiapkan rencana kontingensi kemungkinan masuk dan munculnya G4 EA H1N1 di Indonesia.
“Kita terus lanjutkan dan perkuat kerjasama One Health yang sudah berjalan baik dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan koordinasi dari Kemenko PMK,” tegas Ketut.
Sementara itu, Pamela Foster, Pelaksana Tugas Direktur Kantor Kesehatan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Indonesia, menyatakan COVID-19 mengingatkan bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah kunci.
Amerika Serikat, melalui USAID, menurutnya gembira dapat bermitra dengan Indonesia untuk membangun sistem yang membantu mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman ini.
“Kemitraan ini sangat penting bagi kemampuan kita untuk menghentikan atau meminimalkan dampaknya. Memahami risiko-risiko pandemi menjadi langkah kunci dalam upaya tersebut, dan seminar hari ini sekali lagi menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap keamanan kesehatan.” pungkas Pamela.
