Kian Prospektif, Bisnis Obat Hewan Herbal

Kian Prospektif, Bisnis Obat Hewan Herbal

Pasca pelarangan penggunaan Antibiotic Growth Promoters (AGP) sebagai imbuhan pakan, Obat hewan herbal  mulai banyak dimanfaatkan pelaku usaha peternakan sebagai alternatif  sarana untuk menjaga kesehatan ternak. Perusahaan obat hewan  pun kian banyak yang menghasilkan produk berbahan baku alami tersebut dan cukup mendapat sambutan dari pasar di dalam dan luar negeri.

“Bahkan saat ini sudah ada beberapa perusahaan obat hewan nasional yang mengekspor produk herbalnya ke beberapa negara.  Jadi prospek obat hewan itu cukup menjanjikan, ” kata praktisi obat hewan, Rakhmat Nuriyanto,  dalam perbincangan dengan awak media,  di Jakarta, Jumat (21/02).

Rakhmat yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) menuturkan, tak hanya di dalam negeri,  permintaan obat hewan herbal juga cukup tinggi di  negara berkembang lain seperti Pakistan dan India.

Produk herbal dinilai banyak khasiatnya karena mengandung bahan anti oksidan,  antibiotik dan pemacu sistem kekebalan alami.  “Dengan menggunakan obat herbal maka penggunaan antibiotik bisa ditekan.  Seperti kita ketahui , larangan penggunaan antibiotik  saat ini sudah  mengglobal  diberlakukan  di banyak negara, ” tandas Rakhmat yang didampingi Sekjen ASOHI, Harris Priyadi.

Mengingat pentingnya peran obat hewan herbal dalam dunia peternakan, menurut Rakhmat, di kegiatan Indonesia International Poultry Conference (IIPC) yang akan berlangsung di Kota Solo pada 2-4 April 2020 dan seluk beluk mengenai produksi obat herbal pada unggas akan dipaparkan lebih komprehensif.

Bambang Suharno selaku pihak penyelenggara kegiatan IIPC  mengemukakan bahwa khusus tema tentang produk herbal untuk kesehatan unggas ditetapkan pihak PT Medion sebagai narasumber . perusahaan yang berkedudukan di Bandung Jawa Barat ini merupakan produsen sejumlah obat hewan herbal yang telah sukses membidik pasar ekspor.

Disamping  materi tentang obat hewan herbal,  di kegiatan IIPC  juga akan dibahas tentang hal-hal terkait perbaikan manajemen dan teknologi budidaya unggas di era bebas AGP.

“Jadi akan lengkap dibahas menyangkut budidaya broiler,  layer,  masalah pakan,  pembibitan unggas hingga masalah kesehatan ayam,” ujar Bambang.

Narasumber : https://tabloidsinartani.com

Pemerintah Genjot Ekspor Produk Peternakan

Komoditas peternakan bakal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbesar porsi ekspor ke sejumlah negara tujuan.
Komoditas peternakan bakal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbesar porsi ekspor ke sejumlah negara tujuan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menargetkan volume ekspor produk dan olahan hewan pada 2020 setidaknya bisa tumbuh 13% dibandingkan capaian pada 2019 yang berjumlah 258.598 ton. Jika tercapai, kenaikan volume ekspor bakal diikuti pula dengan kenaikan nilai sebesar 17% dari Rp9,31 triliun menjadi Rp10,9 triliun.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan Fini Murfiani menuturkan bahwa beberapa komoditas peternakan memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Di antaranya adalah sarang burung walet yang potensi produksinya mencapai 2.000 ton setiap tahun, daging unggas dengan potensi surplus 233.512 ton, dan telur yang diperkirakan bakal surplus 178.962 ton.

“Realisasi ekspor untuk sarang burung walet saat ini sekitar 1.100 ton dan produk ini tidak banyak dikonsumsi di dalam negeri sehingga sangat potensi untuk ditingkatkan ekspornya. Kalau daging unggas ada potensi untuk memperluas pasar selain ke Jepang, Timor Leste, dan Papua Nugini,” kata Fini dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Fini menjelaskan bahwa negara tujuan ekspor produk peternakan Tanah Air sejauh ini masih tergantung pada bentuk dan jenis produknya. Untuk produk hewan hidup dan olahan pangan segar misalnya, Fini menjelaskan pangsa pasar baru menjamah negara-negara tetangga seperti Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, dan Myanmar.

Sementara itu, produk-produk seperti obat hewan dan premix disebutnya telah merambah pasar yang lebih luas. Setidaknya terdapat 93 negara yang telah menjadi sasaran penjualan produk-produk tersebut. Pasar yang lebih luas pun telah dirambah oleh produk sarang burung walet yang tercatat telah dikirim ke 11 negara seperti China, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Dia pun menjelaskan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait tengah menjajaki pasar-pasar potensial lainnya guna meningkatkan penetrasi produk peternakan Tanah Air. Guna mewujudkan target ekspor tahun ini, sejumlah strategi telah disiapkan. Yakni menjalin kerja sama dan harmonisasi persyaratan teknis baik secara bilateral maupun multilateral guna menambah negara mitra dagang.

“Beberapa negara yang potensial untuk dikembangkan sebagai pasar ekspor yang saat ini sedang dijajaki antara lain negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar, serta beberapa negara di Afrika seperti Maroko, Nigeria, dan Ethiopia. Semua ini merupakan target untuk perluasan pasar produk peternakan,” papar Fini.

Narasumber : https://ekonomi.bisnis.com

Indonesia Pacu Ekspor Obat Hewan ke Ethiopia

Kementerian Pertanian menyatakan siap meningkatkan volume dan nilai ekspor produk obat hewan ke Ethiopia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan I Ketut Diarmita mengatakan bahwa tim inspeksi dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (FDVACA) Ethiopia telah datang ke Indonesia untuk mengaudit salah satu perusahaan obat hewan, yakni PT Medion Farma Jaya. Langkah ini dilakukan untuk menilai apakah produk obat yang akan diekspor memenuhi standar dan syarat di negara tujuan.

“Setelah lolos desk study, tahapan lanjutan adalah mengundang tim untuk audit dalam rangka registrasi dan izin ekspor obat hewan dari Indonesia ke Ethiopia. Kegiatan ini secara langsung didampingi oleh tim Ditjen PKH,” kata Ketut dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2020).

Ketut optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai target peningkatan volume dan ekspor produk obat hewan ke Ethiopia. Optimisme ini disebutnya berlandaskan kualitas dari obat hewan serta proses pembuatan di Indonesia yang disebutnya telah sangat baik.

Dia mengatakan hal ini setidaknya terbukti dari masuknya produk obat hewan Indonesia ke 93 negara di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia sejak 2015.

Zerihun Belachew Tefera dari VDFACA Ethiopia menyampaikan bahwa 98% obat hewan yang beredar di Ethiopia merupakan produk impor dan tahap audit merupakan bagian penting dalam proses registrasi dan izin ekspor.

Pada akhir proses audit, pihak VDFACA menyampaikan bahwa fasilitas produksi dan proses kerja yang dijalankan Medion Farma Jaya telah memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik. “Hal ini akan segera disampaikan kepada otoritas Ethiopia untuk mendapatkan pengesahan,” tuturnya.

Menyitir data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor obat hewan ke Ethiopia tercatat mencapai nilai US$366.700 dengan volume 54,65 ton. Jika lolos penilaian audit, pengiriman obat hewan ke Ethiopia bakal menjadi pengiriman perdana ke Ethiopia untuk produk vaksin dan farmasetik oleh Medion Farma Jaya.

Adapun total ekspor obat dan vaksin hewan selama 2 tahun terakhir mencapai 25.584 ton dengan nilai mencapai US$1,48 miliar. Pasar terbesar tujuan ekspor adalah negara-negara di Asia.

Narasumber : https://ekonomi.bisnis.com

ASF Menghantui, Unud Ancang-ancang Buat Vaksin

Ke depan kami (Unud) membantu membuat vaksin, karena sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah ASF
Ke depan kami (Unud) membantu membuat vaksin, karena sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah ASF

isu wabah virus African Swine Fever (ASF) masih menghantui sebagian masyarakat di Bali, pemerintah melalui dinas terkait terus meyakinkan bahwa tidak ada masalah untuk mengkonsumsi daging babi. Terlebih lagi menjelang Hari Galungan yang sudah tentu kebutuhan dan permintaan terhadap daging babi akan meningkat. Kementerian Pertanian pun tak tinggal diam dan berupaya memberikan bantuan agar wabah yang sampai saat ini belum juga dipastikan tersebut segera berlalu dan peternak merasa tenang.

Dalam sebuah acara One Health Talkshow yang digagas oleh Pusat Kajian One Health Collaborating Center (OHCC) Udayana di Denpasar, baru-baru ini, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Ketut Nata Kesuma menyampaikan, ASF atau demam babi Afrika merupakan suatu penyakit yang tidak zoonosis, namun mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang cukup berarti bagi masyarakat. Ketidakpastian informasi yang beredar di masyarakat saat ini mengenai ASF telah membuat resah baik masyarakat, peternak maupun pedagang.

Diakuinya, sampai saat ini hasil laboratorium belum keluar sehingga belum bisa diketahui kepastian virus tersebut. Maka dari itu, pihaknya menyatakan tidak perlu ada keraguan bila ingin mengkonsumsi daging babi. “Saya rasa tingkat konsumsi daging babi di masyarakat masih tinggi. Buktinya saya lihat di beberapa pedagang nasi babi guling masih ramai pembeli, jadi jangan khawatir,” ujar Nata.

Terkait konsumsi daging babi menjelang Hari Galungan, pihaknya telah menginformasikan kepada dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Bali untuk melakukan pengawasan, terutama saat pemotongan agar menggunakan babi yang sehat. Hal ini juga akan diawasi oleh dokter hewan yang ditunjuk di kabupaten dan bekerja sama dengan dokter hewan praktek di wilayah masing-masing. “Masyarakat ketika membeli daging babi di pasar, harus jeli, pilih yang sehat,” harapnya

Kasubdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Arif Wicaksono menyampaikan, upaya yang telah dilakukan oleh dinas dan aparatur di Bali ini sudah benar, yakni kewaspadaan dan kesiapsiagaan. “Yang terpenting adalah bersatu padu dan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat. Kementan sudah memberikan bantuan obat, disinfektan, alat semprot dan lainnya sebagai wujud action di lapangan,” papar Arif.

Pihaknya menambahkan, sebagai salah satu cara utama dalam pengendalian dan penanggulangan ASF adalah biosekutiri, bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit, mengurangi risiko penyebaran antar babi pada peternakan yang sudah tertular, dan mencegah keluar dan menyebarnya penyakit dari peternakan tertular. “Pada peternakan babi tindakan biosekuriti dapat dilakukan dengan cara membatasi lalu lintas orang, barang dan hewan,” imbuhnya.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar, I Putu Tarunanegara mengatakan jauh sebelum penyakit ini mewabah di Bali, pihaknya telah melakukan pencegahan dengan pengetatan lalu lintas babi dan produknya khususnya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dikatakannya, Bali memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap penyebaran virus ASF ini. “Kami sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada  stakeholder di bandara dan pelabuhan laut, melakukan tindakan pencegahan dengan memeriksa barang tentengan penumpang dan juga sampah pesawat serta sampah dari kapal pesiar sudah kita lakukan sesuai SOP yang ada,” kata Tarunanegara.

Selanjutnya dengan pihak terkait seperti dinas dan direktorat jenderal sama-sama melakukan kegiatan di lapangan, bergandengan tangan, bersatu padu, agar sebisa mungkin wabah ini tereliminasi dan bisa dihilangkan dari Bali. “Kami tidak kendor walaupun ada indikasi wabah ini terjangkit di Bali, upaya penjagaan di Pelabuhan Gilimanuk juga kami tingkatkan meski tidak mudah tetapi mudah-mudahan semua bisa kita antisipasi,” paparnya.

Sementara Akademisi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prof. Nyoman Mantik Astawa memaparkan sebagai ilmuwan pihaknya membantu untuk melakukan penelitian secara ilmiah terhadap jenis virus yang mewabah saat ini. Selain itu pula melakukan identifikasi apakah virus tersebut sama dengan virus yang mewabah di Afrika dulu lalu menyebar ke Eropa dan Asia. “Ke depan kami (Unud) membantu membuat vaksin, karena sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah ASF,” sebut Mantik.

Meski hasil lab belum keluar, pihaknya menyampaikan dugaan sementara bahwa virus yang menyerang ratusan babi di Bali memang jenis ASF. Gejala yang diperlihatkan sangat mirip dengan ASF. “Pada babi itu sejatinya ada dua jenis penyakit yang mirip, yaitu Classical Swine Fever (CSF) dan African Swine Fever (ASF), tapi ASF lebih ganas. CSF sudah ditemukan di Bali sejak 1993. Kami di lapangan mengalami kesulitan menentukan keduanya sehingga perlu kerjasama dengan pihak lab di Sesetan,” tutupnya. *dar

Narasumber : http://bisnisbali.com

Raih Penghargaan IKPA Terbaik, Ditjen PKH Terima Kartu Santri

Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meraih penghargaan IKPA ( Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran )  terbaik dan menerima Kartu Santri (Kartu Tidak Antri) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

Penghargaan diberikan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta V di Ged Auditorium Kanpus Kementerian Pertanian, 6/2/2020.

Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini, diberikan karena tata kelola keuangan Ditjen PKH dinilai terbaik ke-2 untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53, sedangkan posisi pertama di terima oleh Sekjen Kemenkum HAM dengan nilai 97.01. Dari lingkup Kementan, penghargaan diterima juga oleh Ditjen Hortilkultura pada posisi ke-3, dan Badan Ketahanan Pangan di posisi ke-5.

Selain mendapatkan penghargaan terbaik, Ditjen PKH juga menerima “Kartu Santri”. Kartu ini membuat Ditjen PKH berhak mendapatkan layanan prioritas berupa bebas antrian sebagai apresiasi kepada para pengguna layanan karena telah melaksanakan pengelolaan dana APBN dengan baik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa penghargaan diterima atas penguatan program tata kelola keuangan yang telah dilakukan.

“Penghargaan ini merupakan buah hasil sinergi seluruh bagian di Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja professional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat,” jelasnya.

Ketut, menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan dasar bagi kita untuk mengubah performa institusi. “Kita harus hormati institusi dengan integritas dan loyalitas, serta jalankan amanah. Terintegrasi dari atas ke bawah,” jelasnya.

Ketut menerangkan bahwa penguatan dalam tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja laporan keuangan melalui program elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

“Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Ditjen PKH, anggaran merupakan amanat yang sangat penting yang harus digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab” ungkapnya.

Sementara itu Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan apresiasi satker terbaik mitra KPPN, dan pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa indikator dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan secara adil dan transparan pada kategori pagu besar, sedang dan kecil.

“Nilai semua satker bagus, artinya petugas pengunduh data bekerja dengan optimal, dan semua mitra KPPN Jakarta V telah menjalankan E-Rekon LK dengan baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro mengapresiasi sinergi Satker dalam memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas secara efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

“Kedepan, Kami mengajak Satker untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2020 dapat berjalan optimal dan lebih baik dari sebelumnya,” imbaunya.

Narasumber : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

SIZE 2.0, APLIKASI TEPAT UNTUK DETEKSI DAN RESPON CEPAT PENYAKIT INFEKSI BARU

JAKARTA, 07 Februari 2020. Dengan merebaknya wabah Coronavirus jenis baru (2019-nCoV), Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyatakan bahwa tindakan dini untuk mendeteksi dan mengendalikan penyakit menggunakan pendekatan One Health sangat diperlukan.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni wabah SARS dan MERS CoV, untuk mengendalikan penyakit infeksi baru (PIB) diperlukan adanya integrasi deteksi dan respons dari berbagai sektor terutama kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar,” jelas I Ketut Diarmita, Dirjen PKH.

Menurutnya, walaupun memang belum ada kepastian bahwa 2019-nCoV ini berasal dari hewan, kewaspadaan terhadap kemungkinan ini harus tetap ditingkatkan. Ia menyatakan bahwa cara yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan PIB atau Emerging Infectious Disease (EID) adalah dengan berbagi informasi secara real-time dengan data yang terintegrasi, sehingga respon terhadap penyakit dapat dilakukan tepat waktu, efisien, dan akurat oleh sektor terkait.

“Kementan bersama dengan FAO Indonesia dan didukung oleh USAID telah memprakarsai pembangunan platform berbagi informasi One Health yang dikenal dengan SIZE 2.0 (Sistem Informasi Zoonosis dan EID versi 2.0),” tambahnya.

Ketut menyatakan bahwa SIZE 2.0 akan memfasilitasi pertukaran data dan informasi serta komunikasi antara semua sistem pengawasan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar. Integrasi sistem pelaporan ini memungkinkan adanya deteksi dan respon penyakit secara dini.

“SIZE 2.0 menghubungkan tiga sistem informasi yakni Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Kemenkes dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Kementan, serta Sistem Informasi Kesehatan Satwa Liar (SehatSatli), KLHK. SIZE 2.0 ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Tim Unit Khusus FAO di Bidang Kesehatan Hewan (FAO ECTAD) Indonesia, James McGrane mengatakan bahwa SIZE 2.0 menjawab kebutuhan akan sistem informasi pengawasan terintegrasi lintas sektoral.

“SIZE 2.0 menekankan pada peran petugas lapangan dari tiga sektor yang berbeda. Platform ini juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral dan koordinasi dari petugas lapangan hingga pengambil keputusan, untuk berbagi data guna menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi dari hewan ke manusia atau zoonosis,” tambahnya.

James menerangkan bahwa SIZE 2.0 masih dalam tahap penyempurnaan dan sedang diujicobakan di empat kabupaten percontohan One Health di Indonesia, yaitu Minahasa di Sulawesi Utara, Ketapang di Kalimantan Barat, Boyolali di Jawa Tengah, dan Bengkalis di Riau.

Salah satu pengguna SIZE 2.0, yakni Afiani Rifdania, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa dengan adanya SIZE 2.0, maka berbagi data dan informasi sekarang menjadi lebih mudah

“Satu klik dan kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di sektor lain,” ujarnya. Afiani menaruh harapan bahwa ke depan SIZE 2.0 yang masih dalam proses penyempurnaan ini dapat digunakan di seluruh Indonesia, sehingga Pemerintah selalu siap untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi baru/berulang yang sebagian besar menular dari hewan ke manusia.

Narasumber : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

LUNCURKAN VAKSIN, MENTAN MINTA BISA INTERVENSI DUNIA

Dalam rangka Launching Inovasi Teknologi Kesehatan Unggas Veteriner, di Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet), Kementerian Pertanian (Kementan), Bogor, Kamis (5/12), Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyatakan keinginannya untuk mengembangkan inovasi dan teknologi vaksin unggas yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri.

“Saya berharap kita dapat mengintervensi dunia, jadi tidak hanya memanfaatkan vaksin dari luar, tetapi mampu menciptakan vaksin sendiri untuk dapat dimanfaatkan negara lain dalam meningkatkan kesehatan unggas, sehingga populasi dan produksi akan lebih baik,“ kata Mentan Syahrul dalam siaran persnya.

Ia menyebut, program Kementan dalam bidang peternakan yakni pengembangan dan peningkatan populasi ternak unggas, salah satunya ayam kampung terus digalakkan. “Tentunya kita berharap populasi ternak semakin berkembang, namun akselerasi dan perkembangan yang cepat juga rentan terhadap berbagai hama, virus dan penyakit, untuk itu kita harus dapat mengantisipasinya,“ jelas dia.

Ia juga menambahkan, melalui inovasi dan teknologi BB Litvet dipercaya dapat mengantisipasi masalah dan tantangan terkait kesehatan hewan, mengingat ancaman virus global saat ini semakin meningkat. 

“Kita perlu melakukan penelitian dan riset terhadap segala permasalahan kesehatan hewan, para ahli peneliti dan dokter hewan kita hebat dan tidak kalah dengan negara lain,” ucap Mentan Syahrul.

Dalam kegiatan tersebut, BB Litvet meluncurkan beberapa vaksin untuk unggas, diantaranya vaksin AI (Avian influenza) bivalen, vaksin AI kombinasi HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) dan LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza), vaksin ND GTT 11 dan teknologi diagnosa kit ELISA DIVA yang digunakan untuk membedakan hasil vaksinasi dan infeksi AI.

“Nantinya vaksin kita juga terbuka untuk para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi, kalau perlu kita lakukan diplomasi perdagangan dengan negara lain terhadap vaksin yang kita miliki,“ pungkasnya. (INF)

Narasumber : http://www.majalahinfovet.com

3 SISTEM APLIKASI DITJEN PKH MASUK NOMINASI LOMBA INOVASI TIK 2019

Sistem aplikasi SIMREK, dan Sisco BETI Ditjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian masuk dalam nominasi 5 besar kategori aplikasi layanan publik  sedangkan SIBETI masuk dalam nominasi aplikasi layanan internal, Lomba Inovasi Teknologi informasi Komunikasi (TIK) 2019.  Simrek adalah aplikasi layanan rekomendasi dan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan sedangkan  Sisco BETI dan SIBETI merupakan aplikasi  layanan yang dibangun oleh Balai Embrio Ternak  (BET) Cipelang, salah satu unit pelaksana teknis dibawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, menyebutkan bahwa digitalisasi  pengembangan aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akurat serta mampu menjembatani dalam melayani masyarakat lebih dekat lagi. “Kementan berkomitmen untuk mampu menjadi sebagai penyelenggaraan  pemerintahan efektif, efisien, dengan transparansi dan akuntabilitas menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah,” ungkap Nasrullah terkait Wawancara Lomba Inovasi TIK Kementan.

Lanjut Nasrullah, SIMREK berbasis online untuk pelaku usaha peternakan yang membutuhkan berbagai surat rekomendasi, dalam bentuk dokumen perizinan seperti surat rekomendasi, surat persetujuan, surat keterangan terkait ekspor dan impor.

“Kami melayani 25 jenis izin rekomendasi yang bisa diajukan secara online, sehingga pemohon hanya perlu satu kali datang ke Kementan untuk validasi dokumen”ungkap Nasrullah.

Nasrullah menambahkan era industri 4.0 menuntut pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menjadi daya ungkit utama sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Masyarakat mampu menjadi kontrol sosial,” imbuhnya.

Nasrullah juga menambahkan, sistem ini  terintegrasi dengan  Indonesia National Single Window (INSW) di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Lomba Inovasi TIK

Lomba inovasi TIK dengan penambahan kategori Aplikasi untuk pertama kali  diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan pada tahun 2019, untuk meningkatkan inovasi layanan TIK di bidang Pertanian yang diikuti oleh Instansi Pemerintah seluruh Indonesia yang bergerak di bidang Pertanian.

Dalam gelaran lomba nominasi  ini, masing-masing nominator harus memaparkan aplikasi mereka dan melakukan wawancara dihadapan juri yang berasal dari Kemenkominfo, UI, Dewan TIK Nasional, Ikatan Ahli Informatika Indonesia dan Himpunan Informatika Pertanian Indonesia.

Nasrullah menyebutkan wawancara merupakan salah satu tahapan lomba sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengembangan e-Government dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian.

“Kriteria Aplikasi Layanan Publik yang dilombakan adalah aplikasi yang dapat memudahkan proses layanan kepada publik/masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja” ujar Nasrullah.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Tim juri, Gerry Firmansyah memberikan apresiasi terhadap SIMREK karena jangkauan penggunanya mencakup dalam dan luar negeri.

“Karena cakupan pengguna/user yang  lebih luas maka sebaiknya Ditjen PKH menyiapkan server tambahan untuk mengantisipasi sistem down” ungkap Gerry.

Sementara itu, Kepala BET Cipelang, Oloan  Parlindungan menjelaskan aplikasi Sisco BETI dibangun untuk memudahkan seluruh stakeholder memanfaatkan layanan yang ada di BET Cipelang secara online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun sedangkan SIBETI merupakan aplikasi layanan internal adalah aplikasi yang dapat membantu para pimpinan mengetahui informasi tentang perkembangan kinerja internal terkini.

“Setelah dilakukan penilaian prakualifikasi  akhirnya didapatlah 5 nominator dari masing-masing kategori dan Alhamdulillah BET Cipelang termasuk diantaranya” ujar Oloan.

Narasumber : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

Kementan Sampaikan Cara Mencegah Penyakit Demam Babi Afrika (ASF) Di Indonesia

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan instansi terkait serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) terus memperkuat kolaborasi dalam menanggapi kemungkinan terjadinya penyakit demam babi Afrika (ASF) di Indonesia. Hal ini didasari dengan sudah mewabahnya virus ASF di China, Viet Nam, Kamboja, Laos, Myanmar, Philippina, dan yang terakhir di Timor Leste. Informasi tersebut disampaikan Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH.

Menurutnya penyakit demam babi Afrika (ASF) adalah penyakit virus menular yang menyerang babi. Penyakit ini menyebabkan kematian hingga 100 persen pada babi yang diternakkan (domestikasi), juga dapat menulari babi liar yang lebih tahan dan dapat menjadi reservoir virus. Penyakit babi ini diketahui dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang tinggi pada sektor peternakan babi. Virus ASF dapat menyebar dengan mudah, baik melalui melalui kontak langsung dengan babi ataupun ektoparasit (caplak) yang terkontaminasi, pemberian pakan babi yang berasal dari sisa daging babi atau produk olahannya yang tidak dimasak sempurna, material pembawa (fomites) termasuk pekerja, pengunjung, petugas, peralatan peternakan, dan kendaraan serta pakan mentah yang terkontaminasi.

Untuk menilai potensi risiko masuk dan menyebarnya ASF di Indonesia, Fadjar menyampaikan bahwa Kementan sebelumnya telah melakukan pertemuan antar sektor tingkat daerah dan nasional di Sumatera Utara pada tanggal 7 – 8 Oktober 2019. Pertemuan ini bertujuan untuk merancang rekomendasi mitigasi risiko pengendalian kasus apabila terjadi dikemudian hari. Berbagai sektor dari lingkup Kementerian Pertanian seperti Direktorat jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan, Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor serta Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, bersama-sama dengan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara, pihak bandara, pelabuhan dan peternak babi ikut serta melakukan analisis risiko dan estimasi risiko dari wabah ASF.

“Risiko terjadinya ASF harus kita petakan dan nilai, sehingga Indonesia siap untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah masuknya penyakit, dan juga siap untuk mengendalikan apabila nanti terjadi” ungkapnya.

Rekomendasi Mitigasi Risiko

Fadjar juga menjelaskan bahwa mitigasi risiko yang efektif, komprehensif, dan terintegrasi antar sektor terkait merupakan kunci untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus ASF di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni dengan membentuk tim surveilans untuk melakukan pengawasan dan respon penyakit secara partisipatif bersama masyarakat dengan edukasi, pendampingan dan penyeliaan peternak/rumah tangga peternak babi.

Lebih lanjut, Fadjar menyampaikan pentingnya melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk penerbitan Peraturan Bupati/ Walikota untuk pembatasan lalu lintas babi dan produk babi, penutupan wilayah serta mengupayakan dana tanggap darurat pada Pemerintah Kabupaten/Kota

“Kita juga harus melakukan tindakan mencegah masuknya ASF ke wilayah dan peternakan yang belum tertular dengan memperketat kebijakan impor, dan mengontrol setiap produk babi yang masuk ke Indonesia,” tambahnya. Selain itu diperlukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan pengetahuan yang baik di kalangan peternak dan masyarakat umum terutama di daerah dengan populasi babi yang banyak.

Hal penting lain menurut Fadjar adalah pentingnya pemahaman tentang ASF dan penerapan biosekuriti yang ketat dan berkelanjutan oleh peternak babi dan peternakan komersial. Ini dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan teknis terstruktur.

“Pemerintah daerah juga harus mulai mengidentifikasi dan meregistrasi pedagang/pengepul dan pemotong babi serta alat angkut yang digunakan. Hal ini diperlukan agar tidak ada kontaminasi oleh virus ASF dan mengurangi risiko penularan/penyebatan” jelasnya.

Menghindari keresahan masyarakat terhadap bahaya ASF, Fadjar menegaskan bahwa penyakit ini tidak berbahaya bagi manusia atau bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat (non-zoonosis).

Namun demikian, virus ini dapat bertahan lama dalam suhu dingin maupun panas dan relatif tahan terhadap disinfektan serta sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif melawan virus ASF. “Setelah babi terinfeksi, cara paling efektif untuk mencegah penyebaran adalah dengan memusnahkan populasi babi yang tertular” pungkasnya.

Narasumber : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

KEMENTAN BERSAMA FAO DAN USAID TINGKATKAN KERJASAMA PENANGGULANGAN ZOONOSIS DAN PIB

Perayaan kerjasama antara Kementerian Pertanian, USAID, dan FAO adalah tonggak kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dengan Kementerian terkait lain, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Kesehatan Hewan, Organisasi Kesehatan Manusia, serta Badan Kerjasama Internasional dalam Pencegahan (Prevent), Pendeteksian (Detect) dan Penanggulangan (Respond) zoonosis prioritas dan penyakit infeksi baru (PIB) di Indonesia.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merayakan empat tahun kerjasama penanggulangan PIB dan zoonosis (penyakit hewan yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya) bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) serta Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Kerjasama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 melalui Program EPT-2 (Emerging Pandemic Threat fase 2) dan fokus pada kegiatan untuk mengurangi dan mengendalikan ancaman terhadap keamanan kesehatan Indonesia, baik kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, maupun kesehatan lingkungan/satwa liar.

Menurut I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan, Kerjasama EPT-2 ini mempromosikan pendekatan One Health (OH), dimana dalam implementasinya memerlukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor untuk pencegahan (prevent), pendeteksian (detect), dan penanggulangan (respond) ancaman zoonosis dan PIB untuk kesehatan yang optimal.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini melibatkan beberapa kementerian dan badan terkait, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), organisasi profesional kesehatan hewan dan kesehatan manusia, Universitas, dan badan-badan internasional seperti FAO dan WHO, melalui dukungan USAID.

Sedangkan koordinasi program EPT-2 secara umum ditangani oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Stephen Rudgard, Wakil FAO Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah contoh sukses dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan ancaman zoonosis global dengan menginisiasi dan melembagakan kerjasama lintas sektoral melalui pendekatan One Health. “Keberhasilan Indonesia di mata dunia dalam menangani ancaman penyakit zoonosis juga mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya Presiden, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2019 yang mengatur tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruatan Nuklir, Biologi, dan Kimia,” ujar Stephen.

Sementara itu Ketut juga menyampaikan contoh capaian kerjasama dengan USAID-FAO antara lain yaitu adanya peningkatan kemampuan deteksi potensi penyebaran zoonosis dan PIB, peningkatan kapasitas penanganan kasus zoonosis secara lintas sektor dan kementerian di lapangan, dan hal ini ditandai dengan adanya penurunan signifikan pada kasus avian influenza (AI) atau flu burung, baik pada manusia maupun hewan. “Kami mengapresiasi dukungan dari USAID dan FAO ini, dan berharap kerjasama yang sudah baik ini akan terus berlanjut.

Kementan bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya untuk bersinergi dalam memperkuat kapasitas One Health Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019,” tambahnya. Menyambung ucapan Ketut, Wakil Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah- langkah penting dalam pelaksanaan pendekatan One Health secara konsisten. “Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

Meskipun masih menjadi hotspot penyakit di kawasan ini, tapi komitmen Indonesia dalam penerapan pendekatan One Health telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons. Kami gembira bisa merayakan keberhasilan ini sebagai bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS- Indonesia,” demikian kata Wakil Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn.

Mengingat ancaman kesehatan yang masih ada tersebut, Stephen memastikan bahwa kerjasama dengan Kementan melalui dukungan USAID akan terus dilanjutkan melalui program Global Health Security (GHS) yang akan dimulai pada tahun 2020. “Proyek GHS Indonesia ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas di empat bidang yaitu: a) Surveilans penyakit dan identifikasi risiko; b) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB; c) Sistem Diagnostik Laboratorium; dan d) Mitigasi Resistensi Antibiotik (AMR) dan Penggunaan Antibiotik (AMU),” pungkas Stephen. Narahubung: Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, PhD Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.

Narasumber : http://ditjennak.pertanian.go.id

Jelang Iduladha, Pemerintah Imbau Masyarakat Waspadai Anthrax

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi timbulnya kasus Anthrax pada hewan kurban jelang perayaan Iduladha.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita dalam keterangan resminya mengemukakan, selain menyerang hewan ternak seperti sapi dan domba, penyakit yang disebabkan bakteri ini juga bisa menular ke manusia (zoonosis) melalui kontak dengan hewan tertular atau benda dan lingkungan yang sudah dicemari agen penyakit.

Ketut mencatat sejauh ini memang terdalat beberapa provinsi di Indonesia yang pernah melaporkan kasus Anthrax, namun ia menyebutkan pengendalian yang dilakukan, persebaran penyakit segera terkendali sehingga kerugian peternak dapat diminimalisasi, begitu pula ancaman kesehatan pada masyarakat.

Terkait dengan lalu lintas dan perdagangan hewan rentan Anthrax yang berasal dari daerah tertular seperti halnya Gunung Kidul dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, Ketut menegaskan bahwa sesuai dengan standar Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam penanganan wabah Anthrax, jika di wilayah tersebut dalam waktu 20 hari tidak ada kasus kematian maka Anthrax di wilayah tersebut dapat dinyatakan terkendali.

“Hewan juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap Anthrax menjelang Iduladha, Ketut telah meminta Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penampungan atau pemasaran, pengaturan dan pengawasan tempat penampungan atau pemasaran hewan, pengawasan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi Anthrax, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana kurban, serta pemeriksaan teknis pada hewan sebelum dan setelah pemotongan saat pelaksanaan kurban.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Kementan, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, penyembelihan hewan kurban di Indonesia mencapai 1.224.284 ekor yang terdiri atas 342.261 ekor sapi, 11.780 ekor kerbau, 650.990 ekor kambing, dan 219.253 ekor domba.

Adapun kebutuhan ternak untuk kurban pada 2019 ini diprediksi akan meningkat sekitar 10% dari kebutuhan tahun 2018.

“Sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit seperti Anthrax, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan segera terjunkan Tim Pemantauan Hewan Kurban di seluruh Indonesia yang terdiri dari petugas pusat, provinsi, kabupaten, kota, juga dari unsur mahasiswa kedokteran hewan, dan organisasi profesi,” jelas Syamsul.

Narasumber : ekonomi.bisnis.com

SEMINAR NASIONAL KESEHATAN UNGGAS

Foto bersama pembicara dan seluruh peserta. (Foto: Infovet)

Seminar Kesehatan Unggas diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) bekerjasama dengan majalah Infovet dan Gita Organizer, dengan mengusung tema “Menguak Misteri Penurunan Produktivitas Telur”. Seminar yang dihadiri sekitar 50 peserta ini digelar pada Rabu (22/5) di Menara 165, Jakarta

Prof (ret) Drh Charles Rangga Tabbu sebagai pembicara pertama mempresentasikan materi berjudul “Faktor-Faktor Pendukung Penurunan Produktivitas Ayam”.

“Penyebab penurunan produktivitas unggas masih penyakit klasik, tidakada hal baru,” kata Prof Charles. Selain permasalahan klasik, dijelaskan bahwa aspek manajemen yang tidak optimal salah satu faktornya adalah pencemaran mikotoksin dalam pakan.

Persoalan pakan masih berkaitan dengan sistem perkandangan seperti biosekuriti yang tidak maksimal. “Salah satunya adalah keberadaan vektor serangga, khususnya frenki yang tidak dibasmi secara maksimal,” imbuh Prof Charles.

Adanya pelarangan AGP, menurut Prof Charles, menjadi sebuah cambuk atau masukan berarti bagi peternak untuk lebih meningkatkan manajemen kesehatan unggas.

Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner, Dr Drh Nlp Indi Dharmayanti MSi hadir sebagai pembicara kedua banyak menguraikan perkembangan virus Avian Influenza (AI) dari tahun ke tahun.

Momen penyerahan plakat oleh Ketua ASOHI dan Ketua Panitia kepada pembicara.

Indi mengatakan, virus H5N1 clade 2.1.3 di Indonesia masih merupakan ancaman yang serius terutama terhadap populasi manusia. “Korban meninggal akibat virus ini masih disebabkan oleh virus H5N1 clade 2.1.3,” ujarnya.

Virus tersebut, lanjut Indi, berubah dengan beberapa cara selain mutasi juga dengan melakukan modifikasi genetik dengan pencampuran materi geneticberbeda yang disebut dengan reassorment. (NDV)