KETIKA KONDISI PANDEMI COVID-19 KONSUMSI TAK SETARA PRODUKSI

Sepenggal kalimat yang di-posting di salah satu WhatsApp Group (WAG), 21 Agustus 2020, pukul 20:03 itu, kesannya bak pisau bermata dua. Maklum, pengirimnya adalah pejabat Eselon II Kementerian Pertanian. Salah satu pejabat kunci yang memiliki otoritas tinggi dalam penerbitan rekomendasi.

Mungkin saja, maksud sang Pejabat mengirimkan pesan singkat itu sekedar berbasa-basi. Sekedar menjalin komunikasi dengan para anggota WAG, atau bisa jadi bersifat “intimidasi” yang tersembunyi.

Pada tanggal yang sama pukul 14:50, Beliau mem-posting pesan panjang. Isinya mengimbau kepada bapak/ibu pimpinan perusahaan pembibitan dan pakan ayam ras agar dapat menaikkan serta melaksanakan penyerapan live bird (LB) berdasarkan alokasi penyerapan masing-masing perusahaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bersama, sehingga stabilisasi perunggasan dapat tercapai dengan lebih baik.

Landasan yang dipergunakan adalah Surat Himbauan No. B-22007/PK.230/F2.5/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang penyerapan LB peternak UMKM. Selain itu, juga Surat Himbauan No. B-12005/TU.020/F2.5/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang penyerapan LB internal dan eksternal perusahaan pembibit ayam ras pedaging.

Tunggu punya tunggu, lebih dari 5 jam sejak pesan panjang itu tayang, (mungkin) membuat sang Pejabat penasaran dan bertanya-tanya. Eksekusinya adalah, tayangan sepenggal kalimat ambigu di WAG itu: “Wa saya tdk di respon trima kasih. Gmna hp sy nt rusak tidak bisa klik rekomendasi impor GPS.

Ajaib, dalam hitungan menit, malam itu juga muncul respon positif: Siap. Keesokan paginya, respon pertama pukul 04:25. Selanjutnya, berurutan muncul respon-respon positif lainnya hingga sore pukul 17:38.

Konsumsi Daging Ayam

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7 November 2019, merilis data “Demand Daging dan Telur Ayam Ras 2020.” BPS mengestimasikan bahwa demand daging ayam ras tahun 2020 sebesar 3.442.558 ton. Bila dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, berarti konsumsi daging ayam ras pada 2020 tersebut mencapai 12,79 kg/kapita/tahun.

Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Tak terkecuali tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging ayam ras. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada 14 Juli 2020, menerbitkan skenario baru konsumsi daging ayam menjadi 9,08 kg/kapita/tahun. Berdasarkan revisi itu, demand-nya menjadi 2.447.691 ton. Surplus sekitar 1 juta ton.

Bila ditarik ke arah hulu, berarti juga terjadi kelebihan produksi DOC broiler. Semula diprediksi bahwa produksi DOC broiler pada 2020 sekitar 3,6 miliar ekor. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tersebut menjadikan produksi DOC broiler berlebihan.

Dampak akhir dari semuanya itu adalah terpuruknya harga LB, khususnya di pulau Jawa. Kegaduhan pun timbul di mana-mana, apalagi di media sosial. Beraneka macam komen bermunculan di berbagai WAG perunggasan. Seperti halnya kejadian-kejadian terdahulu, Ditjen PKH pun turun tangan. Ujung-ujungnya adalah terbitnya suatu kebijakan. Kali ini bukan lagi berbentuk Surat Edaran (SE), tapi Surat Himbauan (SH).

Manfaatkan Momentum

Alih-alih memanfaatkan momentum perlunya pemenuhan gizi guna meningkatkan daya tahan tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian (Kementan) justru me-launching kalung Anti Virus Corona Eucalyptus pada 8 Mei 2020. Promosinya luar biasa. Melibatkan berbagai media massa. Tayang di mana-mana. Bahkan, promosi lintas departemental dan institusional.

Tak ayal lagi, klaim sebagai “anti-virus” memantik polemik dan kontroversi. Masing-masing pihak berargumentasi berdasarkan sudut pandang dan latar belakang keilmuannya. Belakangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Fadjry Djufry, dalam konferensi virtual pada 6 Juli 2020 melunak. Disebutkannya “Kalaupun tidak punya khasiat membunuh virus corona (COVID-19), paling tidak melegakan pernapasan.”

Sejatinya, Kementan juga melakukan kampanye peningkatan konsumsi daging ayam guna menguatkan daya tahan tubuh. Sayangnya, video promosi itu hanya tayang dalam akun Instagram Kementan @kementerianpertanian. Tidak dipublikasikan secara massif. Tak ada penayangan oleh media mainstream.

Dalam video berdurasi satu menit tersebut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengajak masyarakat untuk mengonsumsi daging ayam sebagai salah satu cara menjaga daya tahan tubuh dari infeksi virus corona (COVID-19).

Memang, momentum selalu ada. Kapan saja dan di mana saja. Tapi uniknya, momentum bisa lewat begitu saja. Dibutuhkan kejelian dan kecerdasan untuk menangkap dan memanfaatkan momentum itu secara pas sehingga menghasilkan manfaat bagi kebanyakan masyarakat.

Dalam situasi pandemi COVID-19, konsumsi daging ayam menurun. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan daya tahan tubuh kuat dan sehat guna mengatasi ancaman infeksi virus corona. Tentu saja ini merupakan peluang sekaligus momentum.

Sekiranya Kementan bisa menangkap peluang dan memanfaatkan momentum tersebut secara optimal, maka secara bertahap dan pasti, konsumsi daging ayam bisa setara dengan produksinya. Tak ada lagi pesan singkat pejabat dalam WAG yang bersifat ambigu. Pesan intimidasi berbungkus basa-basi komunikasi. ***

Sumber : http://www.majalahinfovet.com/

Penulis adalah,

Dewan Pakar Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia

 

Endang S Thohari: Doktor Pertanian Lulusan Perancis Jadi Anggota DPR Komisi IV

Penampilannya menunjukkan dia seorang wanita yang bekerja cekatan, pekerja keras, tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, sekaligus berteman dengan banyak kalangan dari level atas hingga para petani di desa. Dialah DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc .

Lebih dari 10 tahun lalu, penulis sempat bertemu dan berdiskusi dalam sebuah kesempatan. Waktu itu ia menjabat sebagai Direktur Pembiayaan di Direktorat pengolahan dan Pemasaran Pertanian Kementan. Lama tidak bertemu, terdengar kabar ia masuk ke dunia politik dan di karir baru ini tampaknya Endang tidak salah pilih. Terbukti ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra dan berada di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Perikanan dan kehutanan, bidang yang memang telah menjadi keahliannya.

Endang lahir di Cirebon, 24 Agustus 1949. Mengenyam pendidikan SD di Sekolah Rakyat Negeri Pegambiran pada tahun 1954. Menamatkan SMP dan SMA di Cirebon. Kuliah S1 di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro Semarang tahun 1968-1973

Menyandang gelar sarjana, Endang sempat bekerja di swasta selama satu tahun dan sempat mengambil S2 di IPB tapi belum selesai langsung ke Perancis dan afiliasi di IPB 1973 sampai 1975. Di Perancis mengambil kuliah S2 di dua tempat yaitu di Universitas Montpellier I dan Institute Agronomique, dilanjutkan program doktoral (S3 ) di Universitas Montpellier I lulus tahun 1990

Sepulang dari Perancis, pada tahun 1990 Endang mendapat amanah sebagai Sekretaris Direktur ARM I , selanjutnya menjadi Direktur ARM I tahun 1994-1995 dan diteruskan sampai ARM II hingga tahun 2000.

Endang menjelaskan, ARM (Agriculture Research Management) merupakan lembaga yang sumberdana nya dari grant dan pinjaman Bank Dunia. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya adalah mengembangkan hasil penelitian ke masyarakat luas yang dihasilkan oleh para peneliti dari perguruan tinggi dan balai-balai Penelitian . ARM juga Membiayai para peneliti yang akan melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 di dalam dan Luar Negeri , serta yang tak kalah pentingnya adalah mendirikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Seluruh Indonesia

Usai menjadi pimpinan ARM, Endang dipercaya sebagai Direktur Pembiayaan, jabatan eselon 2 di Kementan sampai 2006 dan dilanjutkan sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian hingga 2008. Jabatan ini sesuai dengan bidang ilmunya di Perancis dimana Endang mendalami ilmu Bank Pertanian.

Endang dalam tugas sebagai anggota DPR

Ada peristiwa menarik pada tahun 2001 yang sampai sekarang masih diingat. Endang ditugaskan Menteri Pertanian memproses grant dari Pemerintah Perancis tepatnya dari Bank Credit Agricole yang harus diproses oleh alumnus Perancis dan Endang berhasil membawa grant tersebut sebagai embryo nya Bank Pertanian di Indonesia karena kebetulan Endang pernah menjadi Presiden de L ‘APER ( Assotiation de promotion Economie Rurale ) 1983 sd 1986 di Faculte Economie Universitas Montpellier 1 Perancis dan sesuai dengan disertasi yang ditulis nya tentang Ròle de Credit Agricole .

Endang menjelaskan , pada waktu presentasi di DPR komisi 4 tentang grant dari Bank Credit Agricole, disarankan untuk mengkoordinir Pembiayaan di Kementrian Pertanian , Perikanan dan Kehutanan. Sayang nya di Kementerian Pertanian ada perubahan kebijakan sehingga embryo bank Pertanian melalui BLU (Badan Layanan Umum) hanya bisa direalisasikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berjalan sampai sekarang .

Hal ini yang mendorong Endang untuk terjun ke politik , dan saat ini dia sedang menggali kembali strategi pembiayaan di sektor Pertanian yang berpihak dan melindungi petani kita dari rentenir . “Dua hari yang lalu konsep ini saya diskusikan dengan para peneliti senior di PSEKP , sebetulnya bagi saya ini seperti menggali luka lama karena dengan tidak diteruskannya program tersebut di Kementrian Pertanian pada waktu itu, saya yang dikenal sebagai konseptor nya hampir masuk penjara,” tutur Endang mengenang peristiwa lalu.

Terus Memperjuangkan Petani

Pensiun dari Kementan tahun 2008, Endang tidak berhenti memperjuangkan petani. Ia menjadi advisor Induk Koperasi Tani dan nelayan, lantas dipercaya sebagai sekretaris eksekutif Institut Garuda Nusantara yang kemudian membawanya ke dunia karir politik. Endang juga menjadi tenaga ahli MPR dalam waktu yang cukup lama tahun 2009 hingga 2019.

Pada Pemilu 2019, sarjana peternakan Undip ini berhasil masuk ke Senayan sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerinda dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi wilayah Kota Bogor hingga Kabupaten Cianjur.

Di kursi DPR RI ini, Endang S Tohari akan melanjutkan upaya memperjuangkan nasib petani dan peternak Indonesia. “Insya Allah saya akan amanah untuk tidak berbisnis yang merugikan dan mensengsarakan petani kita,” tambahnya, ujar Endang sebagaimana dikutip Tabloidsinartani.com. Dia tidak mau berbisnis atau bergabung dengan mereka yang gemar impor produk pertanian namun tidak menyadari hal itu turut menyengsarakan petani.

Endang juga tercatat banyak berkiprah di berbagai organisasi antara lain penasehat di Induk Koperasi Tani dan Nelayan, Pendiri Koperasi Indonesia Mawar Melati, Pendiri Gerakan Lembaga Keuangan Mikro, Ketua Ikatan Alumni Perancis, Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) serta aktif kegiatan politik melalui Partai Gerindra. Ia juga handal dalam berbagai pergerakan untuk membela dan memberdayakan petani peternak antara lain melalui pengembangan pembiayaan syariah untuk pertanaian, konsep sistem tunda jual gabah bersama pegadaian dan beberapa kegiatan lainnya.

Sejumlah penghargaan ia terima selama perjalanan karirnya antara lain Woman Karir Award, Kartini Award, Satya lencana Pembangunan, Karya Pembangunan 30 Tahun dan lain-lain.

Mendampingi Presiden Soeharto

Selama perjalanan karir birokrat maupun politik, ada satu peristiwa yang sangat mengesankan dan selalu dikenang Endang, yaitu saat menuntut ilmu di Perancis, ia ditunjuk mendampingi Presiden Soeharto yang sedang berada di Roma Italia untuk menjadi penterjemah Bahasa Perancis dalam sesi pertemuan dengan pimpinan negara Afrika yang berbahasa Perancis. Waktu itu tahun 1986 Presiden mendapat penghargaan Swasembada Pangan dari FAO dan di tengah-tengah kunjungan tersebut, Presiden memberikan sumbangan beras ke negara Afrika yang sedang krisis pangan.

“Hari ini saya dapat kiriman foto dari sahabat yang masih aktif bekerja di Kementan, rasa bahagia bangga , dan haru menjadi satu teringat pada waktu di Roma Italia saya dapat tugas mendadak menjadi penterjemah Bapak Presiden Soeharto yang bertemu para Presiden Afrika yang berbahasa Perancis , dan pada waktu itu Indonesia telah menyumbangkan beras satu juta ton kepada masyarakat Afrika yang sedang krisis pangan , selain mendapat penghargaan dari FAO . Ya Alloh ya Robb, semoga Alloh SWT melindungi kami semua , untuk bisa mengembalikan kejayaan kami sebagai Negara yang berhasil menjaga KEDAULATAN PANGAN, Alfatihah , Aamiin,” demikian Endang dalam status facebooknya tanggal 11 September 2020 lalu.

Dalam catatan penulis, beberapa sarjana peternakan sukses berkarir di politik sebagai pimpinan daerah dan anggota DPRD kabupaten dan provinsi, namun hanya sedikit yang berada di anggota DPR Pusat. Selain Endang Thohari pada periode sebelumnya ada Eddy Wahyudin alumni Fakultas Peternakan Unud yang juga pengurus Pinsar. Ia aktif di Partai Bulan Bintang (PBB) dan sempat menjadi anggota DPR RI.***

Penulis : Bambang s
Sumber foto dari narasumber

Sumber : https://pb-ispi.org/

Tags: J

Dukung Prinsip GCG, BET Cipelang Laksanakan Audit Eksternal

Dukung Prinsip GCG, BET Cipelang Laksanakan Audit Eksternal

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan), terus konsisten terapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dalam upaya menjaga konsistensi penerapan prinsip GCG, BET Cipelang melaksanakan audit eksternal ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Anti Bribery Management System (ABMS) oleh PT TUV Rheinland Indonesia secara daring yang dilangsungkan pada 8-9 September 2020.

Hadir sebagai Auditor TUV Rheinland Noor Rahma dan Dahlan Nasution. Audit virtual kali ini dilakukan dengan metode diskusi terhadap Manajemen Representative dan Tim ISO BET Cipelang.

“Melalui penerapan ISO 37001:2016 ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi terjadinya risiko penyuapan sehingga dapat segera dilakukan pengendalian dan tindakan untuk perbaikannya,” kata Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan.

Sebagai informasi, SMAP merupakan serangkaian tindakan yang dapat diterapkan organisasi untuk mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan. Hal ini diyakini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, BET Cipelang yang berkomitmen menerapkan GCG.

Hal ini juga dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan di bidang GCG oleh BET Cipelang sebelumnya. Misalnya, sertifikat ISO 37001, penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi Nasional, dan dibidang keterbukaan informasi telah meraih Predikat PPID terbaik kementerian pertanian tahun 2019.

“Penerapan sistem manajemen anti penyuapan bukanlah hanya tanggung jawab Tim Kerja saja, tetapi juga seluruh pegawai BET Cipelang,” tegas Oloan.

Oloan juga berharap, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG ini, pengelolaan sumber daya dan organisasi menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Serta selalu berorientasi pada visi misi BET Cipelang dengan memperhatikan para pengguna layanan (Stakeholders).

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan, sertifikat ISO 37001:2016 ini akan semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski sebelumnya juga sudah diterapkan sistem pencegahan seperti pencegahan dan pengendalian gratifikasi, kepentingan dan budaya Wislteblowing Sistem (WBS) di beberapa UPT lain.

Nasrullah menjelaskan, dalam hal pengendalian gratifikasi, beberapa UPT dari Ditjen PKH sudah membentuk Tim Unit Pengendali Suap Pungli dan Gratifikasi (UPSPG), termasuk BET Cipelang.

Sedangkan dalam penguatan pengawasan internal dan program whistle blowing system (WBS) untuk menampung dugaan-dugaan pelanggaran yang diketahui oleh pegawai/masyarakat diwajibkan melakukan pelaporan LHKPN bagi jajaran manajemen.

Melalui internalisasi nilai-nilai (value) organisasi yang dikenal dengan istilah KKPID atau Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin, BET Cipelang dinilai bertekad membangun antikorupsi bagi seluruh pimpinan dan pegawai

“BET Cipelang juga melaksanakan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata Nasrullah.

Menteri Pertanian RI (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga menyatakan mendukung penuh adanya audit eksternal untuk memaksimalkan prinsip GCG. Karena, menurut dia, pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu hal yang mudah.

“Jadi memang diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mencegah korupsi meskipun di negara maju. Namun budaya pencegahan dan anti korupsi adalah tanggung jawab seluruh pihak yang harus diinternalisasi,” tutur Menteri SYL.

Sumber : https://ditjenpkh.pertanian.go.id

Pacu Stabilisasi Perunggasan Dengan Implementasi Pola Kemitraan

Pacu Stabilisasi Perunggasan Dengan Implementasi Pola Kemitraan

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya melakukan stabilisasi usaha ayam potong, salah satunya dengan pola kemitraan.Pola kemitraan mendorong peternak ayam potong yang telah mengikutinya untuk mendapatkan kepastian pasokan, sarana produksi dan pemasaran ketika panen, serta terbukti menguntungkan bagi peternak.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menilai pola kemitraan usaha ayam potong (broiler) memberikan perlindungan kepada peternak. Melalui kemitraan usaha, peternak mendapatkan jaminan kepastian usaha dan risiko terhadap fluktuasi harga.

“Bahkan dalam kondisi menurunnya harga ayam hidup (livebird/LB) saat ini, pola kemitraan menjadi sandaran peternak mendapatkan penghasilan yang layak,” ujar Menteri SYL di sela-sela kunjungannya ke Balai Veteriner Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9).

Dalam kemitraan usaha ayam potong, peternak sebagai pihak plasma mendapatkan jaminan pasokan DOC (Day Old Chicken), pakan ternak, obat vaksin desinfektan (OVD) dan jaminan pemasaran sesuai harga kontrak mengacu perjanjian tertulis dengan perusahaan sebagai pihak inti.

Peternak plasma pada penerapan pola tersebut menyediakan kandang, sarana peralatan dan tenaga kerja untuk memelihara ayam potong sejak DOC sampai panen. Kemudian perusahaan berkewajiban menyerap seluruh hasil panen peternak dalam bentuk ayam hidup/livebird (LB) dengan harga kontrak.

“Bahkan peternak masih mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif atas kinerja pemeliharaan dan bonus pasar jika harga pasar melebihi harga kontrak LB berdasarkan selisih harga dengan besaran sekitar 20% diperhitungkan dengan total ayam terpanen,” papar Menteri SYL.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menjelaskan program kemitraan ini sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan yaitu kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan dengan prinsip utama berkeadilan.

“Kami mengapresiasi perusahaan perunggasan terintegrasi yang telah menggandeng banyak peternak dalam pola kemitraan,” ucap Nasrullah.

Nasrullah menerangkan, perusahaan terintegrasi secara langsung melakukan pembinaan teknis kepada peternak mitra. Peternak mendapatkan bimbingan untuk melakukan budidaya ayam potong sesuai target perfoma. Disisi lain, peternak mendapatkan jaminan pemasaran dan harga panen livebird/atam hidup berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Jadi, selalu seimbang.

Keseimbangan ini sekaligus membuktikan bahwa kemitraan usaha direkomendasikan layak dan relevan terhadap perlindungan peternak UMKM, terlebih di masa pandemi covid-19. Sebaliknya, perusahaan sebagai pihak inti juga bergantung kepada peternak plasma untuk memelihara ayam.

“Sehingga keseimbangan terjadi pada pola kemitraan usaha karena menitikberatkan aspek kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bermitra. Untuk itu sesuai dengan amanat pada Permentan nomor 13/2017, para pihak yang bermitra harus memiliki perjanjian tertulis yang diketahui oleh Pemerintah, sehingga hal – hal yang tertuang dalam perjanjian kemitraan dapat dievaluasi oleh para pihak dan juga Pemerintah”, ucap Nasrullah.

Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 terdapat potensi produksi daging ayam ras sebanyak  64.211 ton berkontribusi sebesar 1,96% terhadap produksi daging ayam nasional. Sementara kebutuhan konsumsi daging ayam di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 50.636 ton sehingga terdapat potensi surplus sebanyak 13.575 ton.

“Kami mencatat dari 24 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 5 kab/kota dengan produksi ayam potong tertinggi yaitu Kota Makassar 16.188 ton (25,21%), Kab. Bone 9.670 ton (15,06%), Kab. Gowa 4.047 ton 6,30%, Kab, Sidrap 3.905 ton (6,08%) dan Kab. Bulukumba 3.786 ton (5,90%)”, tambahnya.

Mengacu data Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH, saat ini di Provinsi Sulsel diketahui terdapat 1.683 peternak ayam potong yang terdiri dari 967 peternak mandiri, 244 internal (kandang komersial perusahaan) dan 472 kemitraan dengan perusahaan perunggasan terintegrasi (pabrikan).

Peternak yang mengikuti pola kemitraan  peternak dengan pabrikan di Sulsel makin banyak.  Salah satu peternak ayam potong di Maros, H. Pangeran, mengungkapkan, sudah 10 tahun lebih melakukan kemitraan dengan PT Charoen Pokphand.

Selain di masa pandemi, stabilitas penghasilan dari hasil penjualan juga dirasakan ketika harga ayam sedang turun, atau harga pakan sedang naik. “Kami tidak terlalu memikirkan hal itu, tugas kami adalah memastikan performa terbaik, ayam sehat dan dapat dipanen sesuai target,” tutur H. Pangeran.

Dr. Syahril Akil, S.Pt. selaku perwakilan dari PT. Bintang Sejahtera Bersama (CPI Group) juga turut membenarkan pernyataan peternak, dengan bermitra kedua belah pihak saling ketergantungan dan berkeadilan. Lebih lanjut Syahril menambahkan bahwa pihak nya bersama stakeholder terkait berkomitmen di situasi pandemi saat ini kegiatan usaha tani ternak tetap berjalan seperti biasa guna mencukupi kebutuhan protein hewani utamanya di wilayah Sulsel. Harga pasar yang tidak menentu selama masa pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam menentukan harga produksi. Hal ini dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab untuk ikut menjaga stabilitas kondisi perunggasan, pungkasnya.

Sumber : https://ditjenpkh.pertanian.go.id

DIRJEN PKH NASRULLAH KUNKER PERDANA KE BBPMSOH

DIRJEN PKH NASRULLAH KUNKER PERDANA KE BBPMSOH
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr.Ir. Nasrullah, M.Sc berkesempatan mengunjungi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH). Ini adalah pertama kalinya BBPMSOH mendapatkan kunjungan Bapak Dirjen PKH setelah pelantikannya pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 menggantikan Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P.
Dalam kunjungannya, Dr. Ir. Nasrullah M.Sc didampingi oleh Direktur Kesehatan Hewan drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph,D dan Kepala BBPMSOH drh. Maidaswar, M.Si meninjau sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki BBPMSOH. Dalam penjelasannya, Kabalai BBPMSOH mengatakan bahwa gedung BBPMSOH yang dibangun atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang melalui Japan International Cooperatian Agency (JICA) dibangun dengan sangat memperhatikan efektifitas dan efisiensi tata ruang dengan kualitas bangunan yang sangat kokoh.
Selain itu beliau juga menambahkan bahwa kerjasama JICA untuk mendukung kesehatan hewan nasional dalam bentuk penjaminan mutu obat hewan yg beredar di Indonesia. Peran dan kontribusi BBPMSOH akan terus ditingkatkan, dalam memberikan pelayanan yang cepat, valid dan berkualitas. Untuk itu, dilakukan upaya-upaya revitalisasi dan optimalisasi sumber daya BBPMSOH, peningkatan networking dengan Stake Holder terkait (Pemda, Asosiasi, Industri Obat Hewan, Litbang, PT, institusi lingkup Kementan, dll). Dengan sasaran akhir turut memberi kontribusi dalam peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak dan mendukung Gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) Kementan.
Dirjen PKH juga menyempatkan untuk melihat Unit Uji/Lab yang ada di BBPMSOH dengan pendampingan dan penjelasan oleh Kabag Umum dan Kabid Pelayanan Pengujian. Bapak Dirjen berpesan agar BBPMSOH dapat lebih meningkatkan pelayanan pengujiannya utamanya dalam mendukung Gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks). Dengan pesatnya teknologi peralatan pengujian dan industri obat hewan yang semakin meningkat maka BBPMSOH harus mampu menjawab tantangan tersebut.
Beliau berpesan agar ketersediaan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi harus segera dilaksanakan. Anggaran difokuskan pada belanja modal untuk belanja peralatan pengujian yang berteknologi tinggi, sehingga akan mampu meningkatkan pelayanan pengujian yang lebih baik.
Sumber : http://www.asohi.org (WK)

WEBINAR PROSEDUR IZIN USAHA OBAT HEWAN DI JAWA TIMUR

WEBINAR PROSEDUR IZIN USAHA OBAT HEWAN DI JAWA TIMUR
SURABAYA, Selasa 11 Agustus 2020. Melalui aplikasi Zoom Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Jawa Timur mengadakan webinar bertajuk “Prosedur Izin Usaha Obat Hewan di Jawa Timur”. Webinar ini diikuti oleh para pelaku usaha di bidang obat hewan dan Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam Webinar ini, Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, drh. Diana Devi, M.Kes menjadi narasumber dengan materi berjudul “Prosedur Izin Usaha Obat Hewan di Jawa Timur Tahun 2020”.
Materi yang disampaikan meliputi Dasar Hukum Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan, Dasar Hukum Izin Usaha Obat Hewan, serta prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan izin usaha obat hewan, yang pendaftarannya kini bisa dilakukan secara online melalui website (www.izin.p2t.jatimprov.go.id).
Drh. Diana Devi, M.Kes menekankan mengenai fungsi dari Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) dalam suatu perusahaan obat hewan. Seorang PJTOH, bertanggung  jawab terhadap semua kegiatan produksi, importir, eksportir, apabila terjadi obat hewan ilegal, serta pemalsuan. Untuk menjaga mutu, khasiat dan keamanan obat hewan, suatu perusahaan wajib menempatkan tenaga Dokter Hewan dan atau Apoteker sebagai PJTOH. Apabila suatu perusahaan obat hewan tidak memiliki PJTOH, maka perusahaan itu bisa mendapatkan konsekuensi berupa pencabutan izin usaha obat hewan, seperti yang disebutkan dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 18 TAHUN 2009, PASAL 19 Ayat 1 dan 2.
Data Hingga 2020, di Jawa Timur telah ditemui beberapa penyimpangan pada perusahaan obat hewan diantaranya; 56 (lima puluh enam) jenis usaha tidak memiliki nomor register, Nomor registrasi sudah tidak berlaku sebanyak 16 (enam belas) jenis usaha, nomor register tidak sesuai  ketentuan sebanyak 10 (sepuluh), Obat hewan kedaluwarsa sebanyak 2 (dua), serta 1(satu) obat mengandung  campuran antibiotika dan  vitamin.
Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menyambut baik dan sangat mendukung webinar ini. Irawati juga berkenan mengajak peserta webinar yang belum menjadi anggota, untuk bergabung dengan ASOHI. “Baik pet shop, poultry shop, distributor, dan lainnya itu bisa menjadi anggota ASOHI. Sehingga akan mendapatkan manfaat sebagai anggota ASOHI, diantaranya ASOHI akan menjembatani antara anggotanya dengan pemerintah,” ajak Irawati.
Sumber : http://www.asohi.org (NDV/WK)

ULTAH PT GITA KE-18: JAGA SPIRIT DAN GALI KREATIVITAS

ULTAH PT GITA KE-18: JAGA SPIRIT DAN GALI KREATIVITAS

Pemandangan berbeda di hari ulang tahun PT Gallus Indonesia Utama (GITA) ke-18 yang diadakan di Gedung Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Jakarta Selatan, (9/9/2020). Ruangan di lantai 3 yang biasanya dipenuhi seluruh staf dan karyawan, kali ini hanya dihadiri perwakilan dari beberapa divisi saja, itu karena penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Acara yang digelar sederhana namun penuh hikmat ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Keuangan dan SDM, Drh Rakhmat Nuriyanto. Ia membuka dengan rasa syukur yang besar atas segala nikmat dan pencapaian serta kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menambahkan, di usia ke-18 ini sudah seharusnya menjadi moment evaluasi atas segala pencapaian dan apa saja yang belum tercapai dari sebuah target. “Semoga PT GITA menjadi lebih baik lagi ke depan dengan tetap menjaga kekompakan tim, serta tentunya selalu menjaga kesehatan,” tuturnya.

Direktur Utama PT GITA, Ir Bambang Suharno mengatakan, tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan karena yang terjadi saat ini adalah di luar prediksi semua orang termasuk PT. GITA yang memang sudah memiliki rencana tersusun yang buat setiap annual meeting.

Menurutnya, pada saat ini segenap karyawan perlu menggali kreativitas lebih dalam lagi untuk menemukan peluang baru dalam berbisnis, baik di sektor peternakan maupun perikanan. Ia berharap bahwa acara-acara seminar yang sudah terjadwal dari tahun sebelumnya dapat tetap terlaksana, meski di tengah pembatasan sosial seperti sekarang ini.

“Kita harus tetap menjaga asa serta jangan sampai lengah dengan tetap menaati protokol kesehatan COVID-19,” pungkasnya.

Setelah sambutan, kemudian acara dilanjut dengan doa penutup dari Manager Info Akuakultur dan Infovet, Ir Darmanung Siswantoro. Rangkaian acara yang singkat namun hikmat lancar terlaksana, hingga acara puncak yakni potong kue sebagai bentuk rasa syukur.

Sumber : http://www.majalahinfovet.com (ADIT)

ASOHI ADAKAN WEBINAR NASIONAL KESEHATAN UNGGAS DI MASA PANDEMI COVID-19

ASOHI ADAKAN WEBINAR NASIONAL KESEHATAN UNGGAS DI MASA PANDEMI COVID-19

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional Kesehatan Unggas dengan tema “Perkembangan Penyakit Unggas di Masa Pandemi COVID-19” yang dihadiri sekitar 160 orang peserta.“Ini menjadi seminar luar biasa yang membahas mengenai penyakit unggas. Sebab informasi mengenai perkembangan penyakit unggas di lapangan terkendala pandemi COVID-19 yang tentunya menyulitkan banyak pihak,” ujar Drh Andi Wijanarko, selaku moderator webinar.

Hal itu juga seperti yang disampaikan Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari, dalam sambutannya. 

“Pandemi COVID-19 ini banyak mengubah pola kerja kita. Walau di industri obat hewan masih memberikan kontribusi dan pelayanan kepada peternak maupun pabrik pakan, namun tenaga technical kita agak terbatas di lapangan,” kata Ira.

Oleh karena itu, melalui webinar kali ini Ira berharap ada update informasi terbaru seputar penyakit unggas di lapangan.

“Informasi penyakit tepat sekali kita bahas, kami harapkan ada update informasi penyakit di industri unggas di tengah pandemi kali ini. Agar kita dapat menentukan langkah-langkah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat peternakan dengan kondisi yang serba keterbatasan ini,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, yang turut hadir mengimbau kepada masyarakat peternakan untuk tetap waspada terhadap kehadiran penyakit khususnya di sektor perunggasan.

“Kemarin kita baru terima informasi mengenai outbreak Avian influenza (AI) yang terjadi di Australia dan Taiwan, kita harus tetap waspada. Sebab di era pandemi ini informasi mengenai penyakit kurang terekspos. Padahal teknologi salah satunya di industri obat hewan sudah semakin maju guna mendukung keamanan pangan, seperti berkembangnya pengganti antibiotic growth promoter (AGP),” kata Fadjar.

Dr Drh NLP. Indi Dharmayanti dan Prof Dr Drh Michael Haryadi Wibowo saat mempersentasikan materinya. (Foto: Dok. Infovet)


Webinar yang dimulai pada pukul 13:00 WIB turut menghadirkan narasumber yang andal di bidangnya, yakni Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner (BBLitvet), Dr Drh NLP. Indi Dharmayanti MSi, yang membahas materi “Perkembangan Penyakit Viral pada Unggas di Masa Pandemi COVID-19” dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Drh Michael Haryadi Wibowo MP, yang menyajikan materi mengenai “Pengendalian Penyakit Unggas di Masa Pandemi COVID-19”.

Sumber : http://www.majalahinfovet.com  (RBS)

PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

Sebagai salah satu organisasi profesi yang berdedikasi dan profesional, PDHI terus konsisten berperan dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Salah satu sumbangsih PDHI dalam membangun bangsa di bidang peternakan dan kesehatan hewan yakni konsisten memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Seperti yang terjadi pada Rabu (9/9) yang lalu ketika beberapa orang delegasi PDHI menyambangi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kantornya. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi antara PDHI dan pemerintah juga menjadi momen brainstorming dan saling berbagi ide dalam menghadapi permasalahan di bidang peternakan  dan kesehatan hewan.

Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa dirinya beserta segenap pengurus PDHI memang selalu mengagendakan pertemuan tersebut sejak lama, namun karena beberapa hal termasuk kesibukan Dirjen sendiri maka beberapa kali pertemuan itu harus ditunda.

Ia sendiri mengakui bahwa PDHI selalu siap untuk dipanggil, dimintai ide, bahkan dimintai bantuan langsung oleh pemerintah dalam mengatasi problema di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

“Kami ingin profesi ini dapat membangun bangsa dan menjadi mitra pemerintah, sebagai organisasi yang netral dan profesional, kami siap membantu siapapun yang memiliki tujuan mulia di bidang ini,” tutur Munawaroh.

Infovet sendiri cukup beruntung dapat ikut secara eksklusif mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam tersebut PDHI memberikan sumbangan pemikirannya terkait permasalahan yang ada.

Dimulai dari masalah regulasi dan peraturan perundangan, penanganan wabah baik zoonosis maupun non zoonosis, perunggasan, persapian, Anti Microbial Ressistance (AMR), peredaran obat hewan ilegal, keprofesian, dan bahkan peluang bisnis bagi Indonesia di tengah cekaman beberapa pandemi pun dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PDHI sendiri menitikberatkan pembahasan kepada peraturan perundangan yang ada, utamanya pada UU No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 yang masih butuh beberapa perbaikan di beberapa pasal.

“Ada beberapa pasal yang perlu direvisi, bahkan bila perlu diganti. Hal ini terkait masalah keprfoesian dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurut hemat kami, jika peraturan induknya (UU) dibuat sebaik mungkin dan dijalankan sebaik mungkin, peraturan turunannya pun juga akan berjalan baik dan minim permasalahan, masalah yang ada sekarang juga ada keterkatiannya dengan undang – undangnya,” tutur Munawaroh.

Beberapa usulan dan sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI diapresiasi oleh Dirjen PKH Nasrullah. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI.

“Sungguh pertemuan yang menyenangkan dan diskusi yang berkualitas. Saya sangat berterima kasih kepada PDHI yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal ini, semoga PDHI terus dapat menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi dalam membangun bangsa,” tukas Nasrullah.

Ia pun meminta kepada jajarannya agar segera membentuk tim kecil bersama PDHI untuk menindaklanjuti usulan yang telah diberikan oleh PDHI agar dapat segera diekeskusi. Semoga saja ini menjadi sinyalemen baik di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.

Sumber : http://www.majalahinfovet.com (CR).

BINCANG BIOKIMIA SERI 1: FERMENTASI TINGKATKAN KUALITAS PAKAN

BINCANG BIOKIMIA SERI 1: FERMENTASI TINGKATKAN KUALITAS PAKAN

Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM), Prof Dr Zaenal Bachruddin, mengatakan bahwa proses fermentasi akan membuat kualitas pakan meningkat, serta berpengaruh terhadap produktivitas ternak dan kualitas produknya. 

Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertajuk BINCANG BIOKIMIA Seri 1 dengan topik “The Prospect of Microbes in Feed Fermentation”, Kamis (27/8/2020). 

“Proses fermentasi menjadikan kualitas pakan meningkat dan berpengaruh terhadap produktivitas ternak serta kualitas produk. Penambahan bakteri asam laktat sebagai starter fermentasi tidak hanya berupaya menurunkan pH lebih cepat, akan tetapi juga dapat mencegah bakteri patogen yang berbahaya bagi ternak seperti E. coli,” ujar Prof Zaenal.

Ia yang memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan pakan fermentasi dan aplikasinya pada ternak, telah mendapatkan bakteri Bacillus subtilis 11A yang diketahui memiliki kemampuan dalam proses fermentasi yang baik.

“Pemanfaatan bakteri tersebut dalam pakan fermentasi dapat menghasilkan domba dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi,” ucapnya.

Sementara pembicara lain yang juga memiliki pengalaman sama yakni Japan International Research Center for Agriculture Science, Yimin Cai, menambahkan bahwa pemanfaatan hijauan untuk membuat pakan fermentasi dapat dilakukan dengan penambahanan bakteri asam laktat.

“Pemanfaatan teknologi pakan fermentasi tidak hanya untuk menyediakan pakan bagi ternak, akan tetapi berkaitan dengan mendukung peternakan yang berkelanjutan (sustainable livestock production),” kata Cai.

Berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, pakan fermentasi dapat menurunkan produksi metan pada ternak ruminansia. Tentu hal tersebut akan menguntungkan karena dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap global warming, selain itu meningkatkan optimalisasi nutrien pakan untuk produktivitas ternak. 

Sumber : http://www.majalahinfovet.com (IN)

REFLEKSI HARI LAHIR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI TENGAH HIMPITAN PANDEMI

REFLEKSI HARI LAHIR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI TENGAH HIMPITAN PANDEMI

Tanggal 26 Agustus merupakan hari lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia. Tanggal ditetapkan karena berdasarkan penelusuran sejarah pada tanggal tersebut tepatnya ditahun 1836 pemerintah Hindia-Belanda menerbitkan ketetapan melalui plakat yang berisi tentang pelarangan pemotongan ternak betina bertanduk atau yang kita kenal betina produktif, baik ternak ruminansia besar maupun kecil.

Plakat ini dipandang oleh para senior, pakar, akademisi, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya merupakan era dimulainya campur tangan pemerintah sejak 184 tahun yg lalu dan diputuskanlah sebagai hari lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia. Kini 26 Agustus 2020, kalau dirunut sejarahnya maka Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) kita telah berumur 184 tahun dan kita secara resmi baru mengingatnya sejak 2003 dalam bentuk  peringatan hari lahir diikuti dengan Bulan Bhakti 26 Agustus-26 September. Berarti kita secara tak sadar telah memperingatinya 17 kali baik di pusat maupun daerah.

Merajut Masa Depan


Memperingati hari lahir peternakan dan kesehatan hewan ada baiknya kita melakukan refleksi diri, bermuhasabah dengan semata tujuan untuk lebih meningkatkan peran di masyarakat dengan bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan para peternak Indonesia yang berjumlah lebih dari 6 juta rumah tangga peternak

Dalam hal ini pertama-tama kita kembali dulu ke aspek penanganan pengendalian pemotongan ternak betina produktif, asal-muasal ditetapkannya hari lahir PKH yang sampai sekarang masih diberlakukan pemerintah.

Sampai sekarang pengendalian pemotongan betina produktif malah ditetapkan dalam UU PKH yang dilengkapi dengan instrumen Peraturan Menteri Pertanian lengkap dengan sanksinya bila seseorang memotong ternak betina produktif (Pasal 18 UU PKH No. 41/2014 dan Permentan No. 35/2011).


Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif

Tetapi tidak bisa dipungkiri lagi di lapangan bahwa masih terjadi pemotongan ternak betina produktif yang disebabkan tuntutan ekonomi peternak. Maka sudah sejak lama diupayakan pengendaliannya oleh pemerintah. Mungkin sejak berdirinya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didahului oleh Direktorat Kehewanan di pusat dan daerah upaya penghentian pemotongannya dilakukan dengan berbagai program dari pemberian insentif sampai memakai tindakan represif dengan menempatkan polisi di berbagai rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang pemotongan betina produktif tersebut.

Namun apa hasilnya? Di RPH yang diawasi polisi tentu saja terjadi penurunan drastis pemotongan betina produktif. Tetapi ibarat balon, jika ditekan di satu sisi maka akan terjadi penggelembungan di sisi lain. Terjadi pemotongan betina produktif di sekitar RPH yang dijaga oleh Polri atau terjadi pemotongan di tempat-tempat pemotongan hewan milik rakyat yang luput pengawasan.

Dari fenomena ini dan melihat upaya pengendalian pemotongan betina produktif yang sudah lebih 1,5 abad, apakah kita tidak perlu berpikir ulang pelarangan ternak betina produktif tersebut? Coba kita lihat bersama bahwa Pemerintah Hindia-Belanda menerapkan kebijaksanaan tersebut demi peningkatan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau. Pada waktu itu populasinya sangat kurang dan tehnologi IB ET dan berbagai rekayasa genetik belum ada dan berkembang seperti sekarang ini.

Memang terjadi kenaikan populasi sapi dan kerbau. Dari yang semula populasi sapi 1,5 juta ekor dan kerbau 2 juta ekor di tahun sebelum 1922, meningkat menjadi 3 juta ekor sapi dan 3 juta ekor kerbau di 1936. Tetapi perlu diketahui pula bahwa Pemerintah Hindia-Belanda pernah pula mendatangkan sapi Onggole dari India secara besar-besaran pada 1917 ke pulau Sumba. Sapi-sapi itu dikawin-silangkan dengan sapi Jawa yang bertubuh kecil sehingga menjadi sapi Peranakan Ongole (PO) seperti yang kita ketahui sekarang.

Kemudian dihubungkan dengan data sensus ternak BPS diadakan sejak 1967 sampai Sensus Pertanian saat ini serta berbagai survei menunjukkan bahwa ratio ternak betina dewasa produktif komposisinya ternyata tetap pada kisaran 44-45%. Artinya komposisi ternak dialam itu sangat mendukung keberlanjutan populasi (sustainibility) sebagaimana dilaporkan oleh survei UGM pada 2011 lalu, karena struktur komposisinya ini menunjukkan nilai NRR-nya lebih dari 1 (satu). Struktur seperti ini mendukung kegiatan pembibitan sapi sekaligus melestarikan populasinya.

Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan tentang adanya penurunan populasi ternak karena adanya pemotongan ternak betina produktif. Pelarangan itu hanya dapat dikenakan kepada ternak bibit dan calon bibit, serta ternak yang bunting yang ditentukan oleh dokter hewan dan pengawas mutu bibit. Selebihnya dapat dipotong atau diseleksi untuk disingkirkan sesuai UU PKH No. 41/2014.

Pelarangan pemotongan ternak betina produktif itu telah menimbulkan paranoid tersendiri bagi peternak budi daya dan petugas pemerintah sendiri. Pada masa pandemi COVID-19 ini marilah kita berpikir ulang untuk merajut masa depan. Masih tepatkah adanya aturan pelarangan pemotongan ternak betina yang sudah berumur 184 tahun diteruskan? Disrupsi kebijakan sangat diperlukan mumpung momentumnya tepat agar tidak menghambat usaha peternakan rakyat yang sekaligus dapat menjadi insentif investasi swasta dan masyarakat.

Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)

Pada saat ini pemerintah sangat gencar dan massif dalam melaksanakan IB. Teknologi ini pernah diintroduksikan oleh Prof Zeit, seorang dokter hewan Belanda tahun 1950-an dan banyak mendidik orang pribumi untuk menjadi dokter hewan. Maka didirikanlah semacam AI Center di Ungaran Semarang. Entah karena terjadi revolusi fisik pada waktu itu program IB terhenti.

Kini setelah lebih dari 80 tahun kegiatan IB dilanjutkan oleh pemerintah melalui berbagai program, yaitu INSAP (Inseminasi Sapi Potong), Gerakan Sejuta IB, Program Swasembada Daging Sapi, Upaya Khusus dan SIKOMANDAN. Program ini berupaya mengintegrasikan IB dengan kegiatan lainnya. 

Kegiatan ini sebenarnya baik dalam artian teknis peningkatan produksi dan populasi. Tetapi satu hal yang dilupakan pemerintah yaitu sebenarnya pelaksanaan IB merupakan sarana untuk peternak agar dapat mandiri dan berswadaya dalam pelaksanaan IB. Ini tidak terjadi tapi yang ada malah tingkat ketergantungan peternak sengaja dibuat tinggi oleh pemerintah dari sejak produksi semen, distribusinya sarana-prasarana, sampai pelaksanaannya oleh para inseminator lapangan.
Pada kesempatan ini mari kita berpikir ulang untuk menjadikan gerakan IB itu perlahan kita serahkan pada dunia swasta. Prinsipnya “tidak ada makan siang yang gratis”. Peternak itu sebenarnya mau membayar asal kualitas pelayanannya baik. Sudah waktunya IB itu diserahkan pada peternak dan swasta dan tidak dimonopoli pemerintah. Harus dibedakanana yang bersifat public good dan private good.

Obat Hewan

Senada dengan itu langkah yang lebih maju telah dilakukan di bidang obat hewan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah sendiri memiliki produsen obat hewan Pusvetma, tetapi pemerintah membuka lebar dunia swasta untuk bersama memproduksi obat hewan.

Di sini biarkan saja terjadi “persaingan” yang adil dan sehat antara pemerintah dan dunia swasta dalam hal obat hewan. Walaupun sebenarnya produksi obat hewan itu merupakan ranah private good dan memberikan porsi ini kepada swasta agar lebih efisien.
Coba kita lihat misalnya adanya stok semen beku dan obat hewan di tempat produksi di pemerintahan. Pasti masih ada tumpukan yang menambah beban bagi APBN untuk maintenance-nya. Kalau di swasta karena menerapkan efisiensi tinggi hal itu tak terjadi.

Perbibitan dan Kesehatan Hewan

Kita sudah mengetahui bahwa tugas dan fungsi pemerintah banyak bertumpu terutama pada bidang perbibitan dan kesehatan hewan/masyarakat veteriner sebagaimana diamanatkan dalam UU PKH No. 18/2014. Dalam hal perbibitan tugas pemerintah mengembangkan bibit ternak khususnya ternak besar yang belum sepenuhnya dikuasai dan dilakukan oleh masyarakat, beda dengan ayam ras yang sudah sepenuhnya dilakukan oleh swasta atau asosiasinya. Sehingga timbul pertanyaan sekarang sudah tepatkah policy breeding untuk ternak besar dan kecil, serta operasionalisasinya di lapangan? Untuk itu pemerintah telah mendirikan berbagai UPT Pembibitan Ternak baik untuk menghasilkan benih dan bibit ternak.

Hasilnya setelah Indonesia 75 tahun merdeka, belum dapat melihat bahwasannya berbagai UPT tersebut benar-benar dapat menghasilkan bibit yang sebenarnya sesuai standar ilmiah. UPT kita lebih bersifat mengembangkan budi daya ketimbang menghasilkan bibit yang benar. Apakah hal ini kita teruskan dari generasi ke generasi tanpa akhir? Diperlukan keberanian untuk merevitalisasi fungsi-fungsi UPT tersebut agar tidak berada dalam zona nyaman seperti sekarang ini, karena sistem perbibitan ternak dan berbagai perangkat aturan dan ketesediaan sumber daya manusia pembibitan telah kita miliki serta didukung dana memadai, sehingga sayang sekali hal tersebut belum dimanfaatkan dengan benar.

Refleksi dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatnya veteriner memang telah menunjukkan adanya perubahan berarti dalam berparadigma. Paradigma lama yang terkenal yaitu maximum security, artinya sama sekali tidak boleh masuk ternak ataukah produk-produk ternak dari negara yang belum bebas dari daftar penyakit list A OIE. Perlakuan ini kemudian berganti menjadi zone base tidak lagi country base. Jadi kemungkinan Indonesia untuk impor atau ekspor ternak dan produknya menjadi terbuka dari berbagai negara. Perubahan kebijakan ini dipandang sebagai langkah cukup berani karena di lain pihak dapat memutus kartel, monopoli perdagangan internasional ternak dan produknya yang selama ini terjadi.

Tetapi, di dalam negeri sendiri kesehatan hewan dihadapkan pada kegiatan program pemberantasan penyakit menular strategis yang tidak pernah tuntas. Contoh program pembebasan penyakit Antraks, Rabies, SE, Jembrana dan belakangan timbul emerging diseases seperti Flu Burung dan African Swine Fever. Pembebasan negara dari suatu penyakit dengan memakai pola seperti sekarang ini rasanya tidak memadai lagi, malahan penyakit tersebut sudah menjadi keseharian para peternak.

Diperlukan pola lain yaitu lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya dari sejak mitigasi dan pencegahan penyakit sampai ke tingkat pemberantasan dan pengendaliannya, daripada mengatakan bahwa tugas pengendalian dan pemberantasan itu semata tugas pemerintah. Analisis resiko dapat menjadi beban bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Hentikanlah pendapat bahwa tugas-tugas kesehatan hewan itu selalu menjadi domain pemerintah, diganti menjadi tugas kolaborasi antara masyarakat peternak dan swasta serta seluruh stakeholder yang ada. Perlu perubahan pola pikir bahwa penanggulangan penyakit itu bukan untuk memuaskan hati pejabat dan pimpinan, tetapi untuk kepentingan client kita yaitu para peternak dan masyarakat. Oleh karena itu, perbanyak program yang melibatkan masyarakat, karena tugas menjadi enteng kalau melibatkan masyarakat.

Muhasabah ini ditujukan tidak saja kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada diri penulis yang pernah ikut mengalami pasang surutnya birokrasi PKH dari dulu hingga sekarang. Remembering the past and Reinventing the Future untuk merajut masa depan peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Selamat Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia. ***

Sumber : http://www.majalahinfovet.com

Ditulis oleh: M. Chairul Arifin
Pegawai Kementan (1979-2006),
Staf Perencanaan (1983-2005),
Tenaga Ahli PSDS (2005-2009)

HUT ISPI KE-52 TAHUN: BERSAMA BANGUN PETERNAKAN INDONESIA

HUT ISPI KE-52 TAHUN: BERSAMA BANGUN PETERNAKAN INDONESIA

Berbarengan dengan Hari Kebangkitan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diperingati pada Agustus-September tiap tahunnya, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) turut menyelenggarakan hari jadinya dengan menggelar pertemuan secara daring “Koordinasi Nasional dan HUT ke-52 Tahun ISPI” konsolidasi organisasi dan menetapkan langkah bersama untuk pembangunan industri peternakan Indonesia, Rabu (26/8/2020).
“Tidak terasa perjalanan ISPI sudah mencapai usia 52 tahun dalam mengoptimalkan potensi pembangunan peternakan dalam negeri. Banyak dinamika yang terjadi dengan bermacam karakter yang dinamis kita tetap berupaya memberikan gagasan yang strategis dan konstruktif. Sudah saatnya kita berdiri sendiri membangun industri peternakan dalam negeri di era globalisasi,” ujar Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan perlunya bahu-membahu seluruh elemen dalam pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan Tanah Air.
“Mari kita bersinergi bersama, tidak ada lagi dikotomi antara peternakan dan kesehatan hewan. Kita bergandengan bersama untuk membangun kemajuan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Drh M. Munawaroh, yang turut hadir dalam acara.
“Kita bisa saling membantu, diharapkan ke depan kita bisa terus bersinergi dengan ISPI. Mari kita selalu berkoordinasi dalam mendampingi pemerintah mengambil kebijakan yang bermanfaat, selain mampu memberikan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat,” kata Munawaroh.
“Ini menjadi momentum yang luar biasa, semoga ISPI semakin maju dan berkembang. Tentunya ini menjadi kebanggan tersendiri.”
Apresiasi lain juga datang dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, Ir Nasrullah, melalui video singkatnya.
“Semoga ISPI semakin solid dan lebih nyata lagi dalam membangun sektor peternakan di Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Kami mengajak ISPI untuk bersama-sama membangun industri peternakan, ini menjadi kiprah nyata sarjana peternakan Indonesia. Bravo ISPI,” tukas Dirjen PKH.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08:30 WIB ini dihadiri sebanyak 120 peserta, diantaranya pemimpin cabang dan anggota ISPI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, serta para tamu undangan, termasuk salah satunya pendiri ISPI Ir Ign Kismono. Peserta juga disajikan beberapa penayangan video tribute ISPI yang merangkum perjalanan dan kegiatan ISPI.
Pada kesempatan yang sama juga secara langsung dilakukan soft launching buku “Refleksi 50 Tahun ISPI” oleh ketua umum. Buku tersebut berisi mengenai sejarah perjalanan ISPI dari awal berdiri hingga saat ini dan visi ISPI di tahun mendatang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi peningkatan peran dan eksistensi ISPI oleh para anggota. 

Sumber : http://www.majalahinfovet.com (RBS)