DIRJEN PKH BERHARAP INFOVET BANYAK SOSIALISASIKAN KEGIATAN EKSPOR PETERNAKAN
Redaksi Infovet pada Selasa (18/8/2020) bertemu dengan Dr Ir Nasrullah MSc, yang pada 6 Agustus 2020 lalu dilantik sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru.
Pada pertemuan itu Nasrullah mengungkapkan keprihatinannya mengenai masyarakat selama ini tahunya Indonesia bisanya hanya mengimpor produk hasil peternakan saja.
Padahal di bidang peternakan Indonesia cukup banyak melakukan ekspor. Diantaranya adalah ekspor domba dan kambing ke Uni Emirat Arab sejak tahun 2018.
Pada tahun yang sama Indonesia juga mengekspor domba ekor tipis ke Malaysia. Kemudian pada 2019 ada permintaan kambing dari Timor Leste dan Malaysia.
Tak kalah membanggakan adalah ekspor obat hewan yang sudah menembus 93 negara.
“Kami di Ditjen PKH berharap Majalah Infovet sebagai salah satu rekan media, dapat membuat satu kolom khusus yang memuat pemberitaan mengenai pencapaian ekspor sub sektor peternakan,” imbau Nasrullah, ditemui di ruang kerjanya, Gedung C Kementerian Pertanian Jakarta. (NDV)
Istirahat kandang yang biasa dilakukan setelah panen sekilas seperti merugikan peternak, karena produksi terhenti. Namun justru pengosongan kandang itu bertujuan agar siklus pemeliharaan selanjutnya menjadi tetap produktif.
Setelah ayam dipanen di kandang akan banyak terdapat material seperti feses, bulu, dan lainnya juga bibit penyakit. Maka tahapannya biasanya kandang dibersihkan terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Kemudian kandang disemprot dengan disinfektan untuk meminimalkan bibit penyakit yang ada.
Setelah kandang bersih dan sudah didisinfeksi maka harus diistirahatkan selama minimal 14 hari. Jadi kandang dibiarkan sebisa mungkin benar-benar kosong. Jika harus ada aktivitas pekerja maka aktivitas itu sangat dibatasi.
Fungsi istirahat kandang sangat penting, karena untuk memutus siklus hidup bibit penyakit. Jika bibit penyakit hidup tidak menempel pada induk semang (ayam) dan tidak pada lingkungan yang ideal baginya, maka lama-kelamaan ia akan mati. Kalau tidak mati maka kemampuannya untuk menyerang ayam akan melemah.
Dihilangkannya atau dikuranginya waktu istirahat kandang bisa mengakibatkan kerepotan dan kerugian. Karena bibit penyakit akan terus ada dan penyakit yang sama akan terus berulang. Selain itu ayam yang dipelihara dengan jeda istirahat kandang imunitasnya lebih baik dibanding ayam yang dipelihara tanpa istirahat kandang.
Jadi istirahat kandang ini meski kelihatannya ‘merugikan’ tapi sebenarnya justru menguntungkan.
Kabar kurang mengenakkan kali ini datang dari Kementerian Pertanian. Pasalnya beberapa orang pegawai Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan terkonfirmasi positif Covid-19. Kabar ini awalnya datang dari pesan berantai melalui daring WhatssApp Group yang kemudian menyebar.
Menjawab hal tersebut Plt Sekretaris Jenderal Ditjen PKH, Makmun membenarkan kabar berita tersebut. “Iya betul hingga saat ini ada beberapa yang sudah positif, bukan hanya kami, ditjen perkebunan juga ada,” tutur dia kepada Infovet.
Menanggapi hal ini Ditjen PKH akan melakukanlockdownselama tiga hari pada gedung C utamanya pada lantai 6-9 mulai dari tanggal 24-26 Agustus 2020. Selain itu juga akan dilakukan disinfeksi pada seluruh ruangan, mobil dinas, monil jemputan ditjen PKH dan uji Swab pada seluruh karyawan Ditjen PKH.
Pegawai yang sudah dinyatakan positif berdasarkan uji PCR juga telah diwajibkan melakukan isolasi mandiri serta tindak penanganan lainnya berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya. Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan penyakitnya kepada atasan langung yang nantinya akan langsung dilaporkan kepada Plt Sesditjen PKH.
Pada masalockdownseluruh pegawai melakukan pekerjaannya dari rumah dan wajib melaporkannya sesuai dengan surat edaran sebelumnya terkaitWork From Home. Sedangkan bagi pegawai yang dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan PCR dapat melakukan kegiatan pertemuan di luar kantor atau dinas luar kantor tanpa mengindahkan protokol kesehatan Covid-19.
Sumber terpercaya lainnya menyebutkan bahwa sebanyak 15 orang ASN di Ditjen Peternakan dan Keswan yang terkonfirmasi positif PCR. Enam orang staf berasal dari Sesditjen PKH, lim orang dari Direktorat Pakan Ternak, satu orang dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, satu orang dari Direktorat P2HP, dan dua orang dari Direktorat Kesehatan Hewan.
Domba dan kambing merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari permintaan pasokan domba dan kambing dari provinsi terdekat serta dari negara tetangga, Malaysia. Indonesia melalui Sumatera Utara sudah beberapa kali mengekspor domba ke Malaysia. Hal ini merupakan indikasi bahwa domba kambing Sumatera Utara memiliki kualitas dan daya saing kuat di pasar internasional.
Menghadapi tingginyademand tadi, produktivitas peternakan domba dan kambing tentunya perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk membuat Sumatera Utara sebagai Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023. Peternak domba kambing perlu diberikan fasilitas dan akses terhadap kemudahan dalam beternak. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan tersendiri bagi peternak domba dan kambing.
Menyongsong target yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam hal Lumbung Ternak Domba Kambing Nasional 2023 tersebut, Kapala BNN Serdang Bedagai Safwan Khayat, menginisiasi Silaturahmi peternak domba kambing Sumatera Utara. Selain menjabat sebagai Kepala BNN, Safwan juga merupakan peternak domba di Kota Binjai. Acara silaturahmi ini dimaksudkan agar membuka diskusi antara peternak domba kambing di Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Silaturahmi Peternak Domba Kambing Sumatera dilaksanakan pada Sabtu (15/8)di Az Zahra Farm, Jl. Samanhudi, Pasar VI, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai. Acara ini merupakan silaturahmi yang kedua setelah tahun lalu dilaksanakan di Kab. Batu Bara. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Walikota Binjai Muhammad Idaham, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, serta seluruh perangkat dinas baik tingkat Provinsi Sumatera Utara serta tingkat Kota Binjai dan Kab. Langkat. Acara ini juga menghadirkan drh. Bobby Benedictus Chrisenta yang merupakan salah satu dokter hewan praktisi sekaligus peternak domba dan kambing di Kab. Karo.
Agenda utama silaturahmi tersebut adalah menghimpun masukan dari peternak domba kambing Sumatera Utara dan menggali fakta di lapangan yang dihadapi oleh para peternak. Silaturahmi ini memberikan kesempatan kepada para peternak domba kambing memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait peternakan domba dan kambing.
“Acara silaturahmi seperti ini sangat bagus. Melalui acara silaturahmi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh bahan masukan terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program peternakan yang sudah, sedang dan akan ditetapkan. Pada akhirnya Pemerintah mampu memberikan kenyamanan dan keuntungan untuk para peternak sehingga mampu menggenjot produksi ternak, sehingga Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023,” ungkap Musa Rajekshah, dalam sambutannya.
“Peternak domba dan kambing di Sumatera Utara bisa dikatakan merupakan peternak yang mandiri dan bisa belajar sendiri. Peternak memang butuh sosialisasi terkait ilmu dasar serta kebutuhan beternak, seperti obat-obatan hewan, pakan hewan, dan lain-lain. Namun yang lebih dibutuhkan oleh peternak domba kambing adalah akses kepada pemerintah,” ungkap Safwan Khayat.
“Dengan akses yang terbuka, saya yakin peternak domba kambing bisa bersinergi dengan Pemerintah dengan sangat baik. Sinergi yang sangat baik ini, saya yakin Sumatera Utara Lumbung Domba Kambing Nasional 2023 bisa tercapai,” tambah drh. Bobby.
Usaha-usaha yang dapat diturunkan dari ternak domba dan kambing cukup beragam. Mulai dari akikah, kurban, makanan berbahan dasar daging domba/kambing, kulit, serta susu. Secara pribadi dalam acara silaturahmi tersebut, drh. Adil Harahap memperkenalkan produk olahan susu kambing kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara.
“Ini merupakan susu kambing yang dihasilkan oleh peternak-peternak binaan saya di Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan. Susu kambing ini sudah melewati proses pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pengolahan susu yang bertujuan untuk membunuh organisme pathogen (merugikan), seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir, sehingga susu ini aman dikonsumsi dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita,” ungkap drh. Adil Harahap secara pribadi kepada Wakil Gubernur.
“Saya cukup terkesan dengan susu kambing yang sudah saya minum tadi. Saya senang ada produk-produk seperti ini di Sumatera Utara, apalagi produk ini dihasilkan langsung oleh peternak Sumatera Utara. Produk seperti ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara langsung. Selain itu, susu ini akan menciptakan masyarakat dengan tubuh yang sehat dan gizi terpenuhi,” ungkap Musa Rajekshah.
“Saya akan dukung penuh dan bantu drh. Adil Harahap dan Bapak Safwan Khayat dalam mengurus proses perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kementerian Pertanian. Bantu saya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat hal seperti ini juga, tapi dalam skala yang lebih besar, yaitu skala Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya.
Sekedar informasi, susu kambing merupakan susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah menghasilkan susu kolostrum. Susu kambing memiliki nilai protein yang cukup tinggi dan dipercaya berkhasiat untuk tubuh dan gangguan kesehatan. Susu kambing diyakini memiliki lebih banyak khasiat seperti kecernaannya yang tinggi, alergenisitas yang rendah, komposisi kimia bermanfaat, dan lebih mirip dengan susu manusia dibandingkan susu sapi. Susu kambing dapat menjadi salah satu susu alternatif selain susu sapi yang saat ini menjadi susu komersial.
Beternak kambing perah mulai dilirik oleh masyarakat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar dan nilai ekonomi yang cukup tinggi di Sumatera Utara. Semoga dengan berkembangnya ternak kambing perah di Sumatera Utara dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat serta manfaat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. (Adil/INF)
Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF) yang merongrong peternakan babi di Indonesia beberapa waktu lalu, dirasa masih meresahkan peternak. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ditemukannya vaksin yang tepat untuk mengatasinya.
Sehingga perlu dipelajari bagaimana mencegah ASF dan meresponnya agar lebih sigap dalam menghadapinya. Pembelajaran mengenai mekanisme penularan penyakit merupakan salah satu upaya dalam menyusun strategi pengendalian suatu penyakit.
Potensi Serangga sebagai Vektor ASF
Serangga dan beberapa jenis artropoda berpotensi sebagai vektor dalam penyebaran ASF. Misalnya caplak dari genus Ornithodoros merupakan vektor yang berperan penting dalam penularan ASF.
Oleh karena itu, salah satu tindakan pencegahan ASF selain melakukan pengawasan biosekuriti yang ketat dan menerapkan regulasi transportasi lalu lintas babi/produk babi, juga penting melakukan pengontrolan vektor.
Mengingat penyakit demam babi ini merupakan penyakit yang baru masuk di Indonesia pada 2019 lalu, maka belum dilakukan studi lanjut mengenai potensi keterlibatan vektor dalam penularan ASF di Indonesia.
Tulisan ini akan mengulas mengenai tingkat risiko vektor yang memiliki kontribusi besar dalam penularan ASF, sehingga dapat mengarahkan strategi kontrol vektor yang efektif dan antisipasi penyebaran ASF secara signifikan dengan memahami kompetensi keterlibatan vektor di Indonesia.
Mengenal Vektor pada Penularan ASF
Penularan penyakit oleh vektor terjadi ketika seekor vektor memperoleh penyakit dari satu hewan dan menularkannya ke hewan lain. Penyakit ditularkan oleh vektor baik secara mekanis maupun biologis. Transmisi mekanis berarti… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2020)
Upaya Kementan Stabilisasi Perunggasan dan Serap Livebird dari Peternak
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming mendorong para pengusaha dari generasi milenial terjun langsung dan berkecimpung di dunia bisnis sektor pertanian.
Mardani mengatakan sektor pertanian memiliki potensi besar dan mampu menyelamatkan negara dari ancaman krisis global. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memiliki tingkat prioritas dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan alat mesin pertanian yang pesat membuat akses bisnis semakin terbuka lebar. Peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menerapkan konsep family farming dengan menjadikan lahan sempit dan pekarangan rumah sebagai lahan hidroponik dan aeroponik.
Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperkirakan dalam 2 tahun ke depan, bisnis yang masih dapat berjalan dengan baik adalah bisnis pertanian, hal ini terlihat dari perkembangan ekspor yang terus meningkat setiap bulannya. Ia juga mengatakan berdasarkan data yang ada, ekspor yang tumbuh selama pandemi COVID-19 hanya sektor pertanian.
“Untuk komoditinya yang menjadi andalan adalah kelapa sawit, karet dan kakao. Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).
Tidak hanya memiliki target di bidang pertanian, Syahrul juga menegaskan saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
“Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak,” tuturnya.
Hingga kini ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen menyerap livebird dari peternak UMKM dengan target sebanyak 4.119.000 ekor. Hasilnya, pada 21 April – 21 Mei 2020 terealisasi pembelian livebird dari peternak UKM sebanyak 928.833 ekor atau 22,25%.Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) juga terus berupaya melakukan stabilisasi perunggasan dengan mengimbau perusahaan perunggasan menyerap livebird di tingkat peternak UMKM.
Dirjen PKH Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan penyerapan livebird tersebut terbukti mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan harga livebird. Harga livebird di tingkat peternak mengalami peningkatan pada bulan Mei 2020 dan sudah mencapai harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020, yaitu harga pembelian di tingkat petani untuk batas bawah seharga Rp 19.000/kg.
Ketut mengatakan saat memasuki awal tahun 2020, kondisi perunggasan memang kurang kondusif dan harga livebird sempat anjlok mencapai angka terendah pada bulan April 2020 dengan rata-rata Rp 13.517/kg di Pulau Jawa. Harga ini jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) tingkat peternak yaitu Rp 15.000-17.000/kg.
Produksi DOC bulan Juni berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR) sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam ras pada bulan Juli sebanyak 205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras pada bulan Juli 2020 sebanyak 162.465 ton yang artinya terjadi surplus sebanyak 42.713 ton atau 26,29%.
“Persentase surplus cukup besar sehingga laju pertumbuhan produksi DOC FS dikendalikan dengan melakukan penyesuaian produksi berdasarkan demand,” kata Ketut.
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan. Harga livebird sejak Januari-April telah dilakukan pengurangan produksi DOC FS melalui cutting telur HE, afkir dini Parent Stock (PS) umur lebih dari 60 minggu, dan tunda setting telur HE untuk CSR ke yayasan/pesantren dan wilayah terdampak bencana.
Dalam upaya melakukan stabilisasi perunggasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan dan terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan data Setting Hatching Report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand FS aktual setiap minggu.
Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, tindakan antisipatif akan dilakukan secara cepat berupa pengendalian produksi FS melalui afkir dini PS. Penyerapan livebird dari peternak UMKM oleh mitra perusahaan perunggasan, penugasan BUMN juga akan ada saat supply berlebih, dan harga livebird di bawah HPP.
Pemerintah juga dikatakan akan mengawal penyimpanan dan distribusi daging beku (karkas) dari cold storage agar harga daging ayam tetap stabil sehingga tidak melebihi harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
“Kami juga mengimbau peternak eksternal (mandiri) agar segera melakukan Standing Order (SO) DOC FS kepada pembibit untuk 3-4 minggu kedepan. SO sebagai acuan produksi DOC FS, pembibit melakukan setting telur HE berdasarkan SO untuk eksternal dan internal farm,” papar Sugiono.
Selain itu juga akan dilakukan audit kinerja farm PS aspek kesesuaian Good Breeding Practices (GBP) sekaligus pembinaan aspek manajemen dan biosecurity breeding farm untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Sugiono menyebut pihaknya juga akan mengupayakan penyelesaian revisi Permentan 32 Tahun 2017 dalam jangka dekat.
Untuk jangka menengah, langkah yang dilakukan antara lain mengusulkan review struktur biaya produksi ayam ras sebagai rekomendasi perubahan harga acuan Permendag No 7 tahun 2020, harga acuan pembelian di tingkat petani untuk livebird dan telur ayam ras diupayakan mencapai efisiensi dalam aspek upaya produktivitas (performa), serta mempertimbangkan harga pakan dan DOC.
Dengan adanya efisiensi biaya produksi ini, diharapkan HPP livebird dan telur ayam ras menjadi lebih rendah dan menjadi rekomendasi perubahan harga acuan Permendag yang dinilai terlalu tinggi. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan dengan perbaikan harga LB dan telur ayam ras juga diperlukan untuk stabilisasi jangka menengah.
“Capaian NTP subsektor peternakan paling berkontribusi terhadap NTP pertanian. Lalu, langkah jangka menengah lainnya yaitu memvalidasi data demand dari setiap provinsi sebagai basis perhitungan supply demand menurut wilayah,” papar Sugiono.
Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah akan merumuskan kewajiban pemotongan ayam ras di RHPU, optimalisasi cold storage untuk menekan peredaran livebird, optimalisasi tata niaga ayam ras melalui rantai dingin, akselerasi target peningkatan konsumsi ayam dan telur ayam ras melalui promosi dan peningkatan industri olahan, serta akselerasi capaian target ekspor produk unggas dengan memperluas penerapan sistem kompartemen bebas AI.
Pemotongan hewan kurban secara aman di tengah pandemi Covid-19, yang diatur Permentan No.1 14/2014 terus disosialisasikan .
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan I Ketut Diarmita mengatakan bahwa secara garis besar kebijakan tersebut sudah mengatur upaya penyesuaian pelaksanaan new normal dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan. Ditjen PKH juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dalam situasi pandemi Covid 19.
“Dalam pelaksanaan kurban tahun ini kita harus memperhatikan tiga pokok yaitu kesehatan dari hewan yang akan di kurbankan, proses penyembelihan dan distribusi daging kepada yang membutuhkan,” ujar Diarmita dalam acara Tani On Stage yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Selasa (21/7).
Menurut Ketut, kesehatan hewan menjadi persyaratan utama yang harus dicermati dalam pelakasanaan pemotongan. Kesehatan hewan, kata dia, sangat penting mengingat banyak sekali penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.
“Dihimbau kepada masyarakat yang ingin berkurban agar membeli hewan kurban yang sehat di tempat-tempat penjuaalan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Dalam hal penyelenggaraan hewan kurban harus memperhatika ketentuan teknis yang diatur dalam Permentan No. 114 /014 tentang pemotongan hewan kurban,” katanya.
Sementara itu, Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB menyarankan dalam penanganan hewan kurban, daging dan jeroan, alat dan tempatnya dipisahkan.
“Terdapat dua pembagian jeroan yaitu jeroan merah, seperti, jantung, hati, limpa, ginjal dan paru. Sedangkan jeroan hijau perut-an dan usus, yang jauh lebih banyak bakteri zoonosis nya. Untuk itu kita harus memperhatikan pembuangannya, limbahnya. Limbah darah dan isi jangan dibuang ke aliran air yang umum mengalir, namun dimasukkan ke dalam tanah. Umat islam itu bersih dan cinta lingkungan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan rangkaian Idul Adha dengan lancar, meski harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada.
“Hari ini kita mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan protokol pemotongan hewan kurban. Insya Allah semua bisa berjalan lancar dan aman,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan penjagaan terhadap kebutuhan bahan pokok serta menjamin ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dengan baik. Lebih dari itu, kata Kuntoro, para petani tetap melakukan produksi meski dalam situasi pandemi.
“Untuk pertanian kami memastikan petani tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, kedua distribusi bahan pangan dan konsumsi masyarakat juga tetap tersedia. Kemudian yang ketiga di kantor Kementan tetap bekerjaa seperti biasa, walau harus mematuhi protokol kesehatan,” tutupnya.
Ada empat narasumber dalam Sosialisasi Kurban Dalam Masa Pandemi, yaitu Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB, Supratikno, Kepala Tim Peneliti Penyembelihan Halal HSC IPB, Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, dan Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. ist/ed/ntr
Industri sapi potong khususnya penggemukan sapi bakalan(feedloter)berharap ada angin segar dariIndonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA).
Hal itu terungkap pada Webinar Mimbar Trobos Livestok Seri 2 bertajuk “Menuju Bisnis Feedlot yang Berkelanjutan”. Acara ini digelaroleh TROBOS Communication (TComm), majalah TROBOS Livestock dan disiarkan secara live olehchanelAgristreamTV pada Selasa (14/7).
Didiek Purwanto, Ketua Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menjelaskan IACEPA yang sudah berlaku pada 5 Juli 2020 momentum sangat membantu industri ini bisa eksis.
“Minimal kebijakan IACEPA itu bisa mengurangicost production dari parafeedlotter. Sejak pandemi biaya produksi feedloter meningkat, bahkan harga sapi bakalan, pakan, transport dll. Sehinggalanding cost biaya sapi dibandingkan harga jual sudah cukup merugi,” ungkap Didiek yang juga Ketua Umum PB Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) ini.
Dia melihat secara optimis IACEPA akan menumbuhkan investasi antara kedua negara, termasuk soal bakalan sapi. “Masing-masing negara itu tumbuh industrinya dan bisa bekerjasama untuk mengekspor ke negara ketiga. Jadi lebih komprehensif sifatnya. Bukan kerjasama jangka pendek,” ujarnya.
Ekosistem Industri Sapi Potong
Wakil Ketua Umum Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan – Juan Permata Adoe lantang menyatakan industri sapi potong dan pemerintah perlureset button, yang bisa mengatasi persoalan mengapa Indonesia tak punya daya saing industri sapi di dalam ataupun luar negeri.
“Banyak yang tak paham, industri sapi ini bukan berdiri sendiri, dia adalah anggota ekosistem industri sapi yang harus terus tersambung secara berkelanjutan. Saya sempat tanya kepada pejabat kenapa industri sapi potong dibunuh denganpolicy impor daging. Karena pejabat tidak tahu ekosistemnya. Orang hanya tanya daging, tapi tidak eprnah mau tahu daging itu produk dari ekosistem industri sapi potong,” ujarnya. Ekosistem itu, bukan hanya berada berada di level nasional namun sudah menembus batas negara di level global.
Diterangkannya, IACEPA sudah memberikan gambaran betapa ekosistem itu saling terkait. “Kita harus fleksibel mengembangkan industri sapi potong ini. Kita jadi pasar sapi bakalan tapi kita juga harus melanjutkannya, mengembangkan sayapnya membangun nilai tambah dan daya saing sehingga kita bisa menembus pasar ekspor juga,” ujarnya.
IACEPA sudah disepakati, danpartnershipini harus adaquick win, dalam 3 bulan seharusnya sudah bisa ekspor,s ambil melanjutkan riset yang sedang berjalan. “Bagi yang tidak memiliki sarana untuk membangun ekosistem, bergabung dengan pihak lain, asal platformnya jelas. Tidak ada lagi orang yang bisa berjalan sendiri, semua harus bekerjasama membangun ekosistem,” urai dia.
Juan menjelaskan, Australia sebagai sumber sapi bakalan Indonesia, memiliki pangsa 16%market sharedaging dan sapi dunia (setara 1,8 juta ton sapi hidup) harus mempertahankan ekosistem ini, dan suka atau tidak industri sapi potong Indonesia realitanya adalah bagian dari itu.
“Semua masih mencari titik temu. Maka dimana titik temunya, kita harus menjadi negara yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing global, mengeksporbeefyang bakalannya dari Australia. Kita bersama Australia membangun itu, ini saatnya. Kita puluhan tahun bekerjasama, logistik juga mulai efisien,” dia memaparkan.
Limited Country Manager for Indonesia – Meat and Livestock Australia Valeska menyatakan kedudukan Indonesia sangat penting bagi Australia. Indonesia merupakan mitra dagang sapi hidup terbesar, dengan pangsa 53% dari total ekspor bakalan negeri Kangguru. “Sebanyak 13% sapi Australia diekspor dalam bentuk sapi hidup. Dari keseluruhan sapi yang dihasilkan negara benua itu, hanya 25% dipakai untuk konsumsi domestik, 75%-nya untuk diekspor
Kesetaraan dan Akreditasi
Valeska menyatakan industrifeedlotdi Indonesia saling berkontribusi dengan industri sapi potong Australia. “Performa dan kinerjafeedlot Indonesia sangat baik, tidak kalah dengan Australia pada teknologi pakan, ADG (average daily gain, penambahan bobot badan harian) dll. Penggemukan sapi potong Indonesia adalah termasuk terbesar di Asia dengan kualitas yang dalam beberapa hal melebihi Australia,” ungkap dia.
Dia menuturkanfeedlotdi Australia mayoritas masih berdiri sebagai usaha mandiri. “Ada 25% yang dikelola scara integrasi vertikal dengan rumah potong hewan. Integrasi juga dilakukan dengan prosesing untuk memproduksi daging khusus yang memerlukancustom feedinguntuk memasok pasar tertentu,” dia menjelaskan.
“IACEPA akan memperdalam kerjasama, meingingkatkan kepastian, mengeksplorasi peluang untuk bersama-sama menjadi pemain dalamglobal value chaindaging sapi, dengan mengekspor daging ke negara-negara lain.Partnershipmenjadi platform untuk melaksanakan studi dan investasi selanjutnya,” urai Valeska.
Valeska meyakini penggemukan sapi potong di Indonesia menggunakan sapi bakalan Australia akan efisien. Penggemukan akan lebih efisien lebih efektif dilakukan di Australia selatan atau ke Indonesia. Namun, dari segi efisiensi logistiknya, sapi bakalan yang banyak dihasilkan di Australia Utara lebih murah untuk dikirim ke Indonesia karena dilakukan dengan kapal. Untuk mengangkut sapi bakalan ke selatan Australia harus melalui transportasi darat dengan jarak yang jauh.
Australia memang sangat luas, sehingga sapi dikelola secara pastoral, khususnya di bagian utara. Namun pakan rumput di sana tidak sesuai untuk penggemukan sapi. Rumput native hanya bisa untukmaintenance metabolis. Maka penggemukan sapi di Australia, banyak dilakukan di bagian selatan, dengan pakan dan manajemen yang mirip dengan Indonesia, dengangrain fed.
Valeska menguraikan, bagi industrifeedlot di Indonesia, penyetaraan standarisasi produk dan adopsi sistem integritas daging sapi menuntut pemahaman yang mendalam tentang performansfeedlotlebih dari sekedar efisiensi produksi dan melihat secara akurat setiap aspek produksi.
Untuk itu, dia memaparkan, memerlukan penilaian melalui skema akreditasi / skema penjaminan mutu industri yang dilakukan oleh industri sehingga membentukbenchmarkdan menetapkan industri ini sebagai pemimpin dalam bidangnya.Credential sustainabilityditerapkan mengingat industrifeedlotIndonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, sehingga berpeluang menjadi pemain utama di Asean.
Di Australia, sistem integritas daging diterapkan untuk mengukur tingkat keamanan pangan, jaminan mutu, dan ketelusuran(traceability) dari awal hingga akhir (paddock to plate).Sistem integritas ini melindungi status bebas penyakit industri daging sapi Australia dan mendukung pemasaran produk yang bersih, aman, dan alami.
Penggemukan sapi diakreditasi melaluiNational Feedlot Accreditation Scheme(NFAS) adalah program penjaminan mutu industryfeedlotAustralia, yang diaudit secara independen. NFAS merupakan platform utama dari sektor feedlot untuk menunjukkan kekuatan, integritas dan kredibilitas sistemnya kepada pemangku kepentingan eksternal.
Juan Permata Adoe menyatakan, dengan gambaran kesetaraan itu, industri sapi potong nasional perlu melakukan akreditasi untuk membuktikan mutu dan dayasaing. “Sehingga kita bisa dipercaya oleh negara ketiga sebagai tujuan ekspor, bahwa produk kita sama dengan Australia. Ini kesempatan, dengan adanya IACEPA,” ungkapnya.
Potensi Kehilangan Rp 2,4 T
Djoni Liano menyatakan terjadi potensial loss sebesar Rp 2,4 triliun yang diterima petani hijauan dan pemasok pakan kepada industrifeedlot berhenti karena terjadi krisis pada industri sapi potong, yang selama ini menyumbang 23% kebutuhan daging nasional dan menyerap 29.000 tenaga kerja.
“Bahkan Industri sapi potong memiliki keterkaitan dengan 120 jenis industri lain dari berbagai sektor usaha seperti transportasi, logistik, olahan, pakan, dll,” tandas dia.
Djoni menyoroti kekosongan kebutuhan daging sapi dalam negeri tahun 2020 yang mencapai 294 ribu ton dari kebutuhan daging nasional 717 ribu ton, akan diisi oleh daging kerbau India. Karena produksi nasional hanya diproyeksikan 422 ribu ton.
“Pada 2020 sebanyak 170 ribu ton daging kerbau sudah dikeluarkan izin impornya. Kebutuhan 294 ribu ton itu akan diisi oleh daging impor, yang harusnya bisa diisi oleh daging feedlot yang bernilai tambah. Ini yang mengkuatirkan kita di dalam menjalankan industri ini. Tidak hanya industri (feedlot) ini yang jadi persoalan, peternakan lokal akan mengalami masalah,” dia memaparkan.ntr
MENYOROTI PERMENTAN 32/2017, DICABUT ATAU DIREVISI?
Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA) bersama beberapa asosiasi di bidang peternakan bersama melakukan Webinar via daring. Seminar tersebut membahas Permentan No. 32 tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. Sekitar 70 orang dari kalangan peternak, instansi pemerintah, dan swasta hadir dalam acara tersebut. Yeka Hendra Fatika selaku direktur dari PATAKA sendiri yang bertindak sebagai moderator dalam acara hari itu.
Sigit Prabowo dari PPUN sebagai presenter pembuka diskusi menjelaskan berbagai perbedaan definisi peternak berdasarkan tiap regulasi UU peternakan terkini. Dalam hal ini ia menyoroti bahwa peternak mandiri UMKM disandingkan dengan koorporasi tanpa adanya pembinaan yang jelas dari pemerintah. Padahal peternak mandiri memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah dan hal itu tadi juga ada di dalam UU No. 18 tahun 2019.
“Kami merasa peternak belum terbina dengan baik oleh pemerintah daerah, dan juga TS dari koorporasi obat hewan. Oleh karenanya kita harus berekonsiliasi dengan berbagai pihak. Apalagi belakangan ini saya merasa TS masih fokus dengan omzet, bukan pembinaan. Entah karena peternak sudah pintar – pintar, atau gimana saya nggak tahu juga,” tutur Sigit.
Sigit juga menekankan bahwa urgensi berkonsolidasi dengan pemda yakni terkait pemasaran dan pemetaan pasar. Jadi apabila terjadi over supply berlebih, maka tujuan pasar akan jelas mau dikemanakan kelebihan produksi tersebut. Selain itu juga ia menyebutkan bahwa peternak harus melek dengan regulasi dan peraturan perundangan yang ada.
Selain itu Sigit menyoroti bahwa apakah regulasi yang ada saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai turunan dari UU peternakan yang sudah ada?. Dan apakah peraturan perundangan tadi sudah tepat sasaran dan menguntungkan bagi semua stakeholder?. Tentunya ini sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan.
Pada kesempatan yang sama, Joko Susilo selaku Sekjen ISPI juga memaparkan beberapa hal yang perlu disoroti. Utamanya adalah kemampuan akses peternak mandiri terhadap sapronak, harga, dan produksi dimana pada akhirnya peternak mandiri dianggap tidak efisien dan efektif. Ia juga menyoroti kegaduhan di dunia perunggasan yang terus gaduh meskipun beberapa Permentan tentang pengaturan supply dan demand telah banyak dikeluarkan.
“Saya jadi mempertanyakan implementasi permentan – permentan yang tadi, sudah efektif belum sih ini peraturannya?. Sudahkah dapat memproteksi peternak mandiri?. Atau jangan – jangan malah menambah keruwetan permasalahan?,” tutur Joko.
Yang terpenting menurut Joko adalah mengenai pengawasan dari implementasi regulasi yang telah diterbitkan. Ia merasa bahwa kegaduhan – kegaduhan masih terjadi karena fungsi pengawasan masih belum benar – benar fungsional. Jika memang benar fungsi pengawasan telah dijalankan dengan benar, ia merasa kegaduhan yang terjadi pasti dapat diminimalisir bahkan tidak ada.
ISPI sendiri melihat situasi ini dan mengusulkan melalui surat rekomendsinya kepada Ditjen PKH selaku pemangku kebijakan. Mulai dari pendefinisian peternak, pembibit, dll nya sampai yang terpenting adalah mengaktifkan fungsi pengawasan.
“Siapa yang mau mengawasi?, pemda kah?, pemerintah pusat kah?. Jadi ini harus dilaksanakan dan sangat urgent. Jadi kalau ini luput, maka ya kegaduhan akan tetap terjadi kedepannya. Jika perlu pengawasan juga dilakukan berjenjang mulai dari pemerintah daerah sampai pusat,” tutur Joko.
Jenny Soelistiyani perwakilan Pinsar Petelur Nasional yang juga hadir dalam acara tersebut juga merespon hal yang diwacanakan oleh Joko Susilo. Ia memberi contoh misalnya ketika ada masalah di broiler, masalah tersebut kemudian merambat kepada peternak layer yang menyebabkan harga telur turun. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu beredar “telur putih” yang merusak harga telur konsumsi.
“Kami sudah melakukan dokumentasi, pelaporan, bahkan terkait telur infertil yang beredar di pasaran, kami sudah melapor bahkan ke polisi, tapi apa?, tidak ada tanggapan dan tidak ada yang meberikan sanksi kepada pengedarnya. Artinya apa?, tidak ada fungsi pengawasan yang berjalan, padahal itu juga sudah tertuang di dalam regulasi, masa enggak ada tindak lanjutnya?. Makanya saya setuju dengan Mas Joko, bila perlu ini harus dinaikkan jadi perpres, atau peraturan lainnya,” tutur Jenny.
Ia berharap juga bahwa adanya komitmen dari semua stakeholder agar terjadi harmonisasi di bidang perunggasan. Hal ini agar tidak terjadi lagi kegaduhan di dunia perunggasan Indonesia sendiri, karena jika terus gaduh, maka Indonesia akan hanya berkutat di situ-situ saja, padahal musuh dari luar sudah siap menjajah pasar Indonesia.
Sementara itu Tri Hardiyanto sebagai Dewan Penasihat GOPAN meyoroti satu persatu pasal yang ada di Permentan No. 32 tahun 2017. Ia menguliti satu persatu pasal – pasal yang ada, yang menguntungkan, yang merugikan, dan yang siftnya multi tafsir.
“Saya beri contoh pasal 5,6, dan 7 ini kan masalah kuota. Kita juga masih butuh tim analisis. Mereka harus difasilitasi dan diberi keleluasaan lebih dan kewenangan untuk melakukan observasi, sehingga lebih baik dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Jadi tim ini harus diberi previlige dalam hal kewenangan dan fasilitas. Sehingga nantinya tidak dipermalukan termasuk oleh pemerintah sendiri,” tukas Tri.
Tri juga menyebutkan bahwa pasal 8 dalam permentan tersebut harus dirombak, para integrator harus difokuskan di pasar ekspor bukan dalam negeri. Sehingga kebutuhan dalam negeri dapat lebih banyak dipenuhi oleh pelaku UMKM mandiri.
Achmad Dawami selaku Ketua Umum GPPU yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menguraikan bahwa peraturan perundangan kini dirasa lebih mengacu pada efisiensi dan produksi bukan kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan kegaduhan yang diakibatkan oleh terbitnya beberapa peraturan perundangan baru.
“Sekarang begini, kalau enggak gaduh kan artinya ya sudah beres masalahnya kan?, kalau masih gaduh, ya pasti ada masalah toh. Kan kesimpulannya begitu?,” tukasnya.
Meskipun begitu ia setuju bahwa jika dirasa kurang ampuh, utamanya dalam segi pengawasan dan sanksi, permentan memang harus dinaikkan levelnya. Entah perppu, entah kepres, yang intinya adalah penerapan sanksi dan wewenang.
Haris Azhar selaku praktisi hukum yang juga hadir sebagai pembahas mengatakan bahwa semua aturan hukum, utamanya permentan seharusnya merupakan bentuk pengejewantahan dari peraturan diatasnya. Ia juga mengatakan bahwa permentan 32 ini juga harus ditinjau dari legal sains, sehingga jelas apakah perementan ini merupakan penerapan dari UU peternakan atau malah “pembelokan” dari masalah yang selama ini terjadi.
“Saya mau bilang dengan kondisi seperti ini, acuannya banyak, jadi permentan ini mau menertibkan pasar, menerapkan keberpihakan kepada yang lemah, atau mengemankan produksi dan distribusinya?. Ini terlalu banyak warnanya, jadi enggak fokus, jadi malah ribet,” tukas Ketua Umum LBH Lokataru tersebut.
Ia juga sepakat bahwa industri pangan ini harus serius dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan kehidupan di dunia kerja. Jika dilihat dari kacamata HAM, sektor pangan ini hal yang luar biasa dan perlu fokus dalam aspek legaltasnya.
Haris melihat di masa kini bahwa peternak rakyat menjadi kelompok rentan, karena perusahaan integrator semakin besar. Karena mengguritanya perusahaan tadi, maka tidak menghasilkan pemberdayaan. Ia juga bilang bahwa semakin urgent sekarang ini untuk mendorong Negara agar menolong para peternak.
“ Menurut saya apapun dasar hukum yang dipakai, minta peraturan baru yang memang melindungi peternak kecil. Konsekwensinya ya nanti mungkin ada beberapa pasal yang dihilangkan, masa anusia mengikuti permentan, salah itu, harusnya permentan yang mengikuti manusianya, itu baru adil,” tukas Haris.
Dirinya juga menyarankan agar mendorong pemerintah agar membuat peraturan baru yang lebih pro peternak. Hal ini dirasa perlu untuk menguji keberpihakan pemerintah terhadap rakyat (peternak). Ia juga bilang bahwa permentan 32 ini tidak bisa dipakai dalam menyelamatkan peternak rakyat mandiri karena masih bias.
Pada sesi diskusi, kritik juga datang dari Wayan Suadnyana, salah satu peserta diskusi yang mengeritik keras permentan tersebut. Menurutnya permentan tersebut juga banyak melanggar peraturan perundangan lainnya, bukan malah mengejawantahkan peraturan perundangan yang ada.
Saya merasa peternak diperdayai, bukan diberdayakan. Tolonglah supaya peternak itu diberdayakan, jangan diperdayai. Jadi permentan ini jangan sampai jadi pelegalan dari kesalahan – kesalahan yang terjadi sebelumnya,” tutur Wayan.
Salah satu peserta yang juga mendukung pendapat Wayan yakni Ashwin Pulungan. Menurutnya, karena bersifat quick yield, sektor peternakan unggas ini tentunya cocok untuk pemberdayaan masyarakat.
“Perputaran uang di situ kan cepat, ini lah yang dilihat oleh para investor besar, sehingga PMA banyak masuk. Oleh karenanya perlu difokuskan terutama pasal perlindungan peternak dan pembagian pasar,” kata Ashwin.
Ashwin juga mengatakan bahwa selama ini pemerintah banyak membuang energi untuk mengatur perunggasan dengan permentan yang tidak penting. Masalah hanya berkutat disitu -situ saja, tidak selesai – selesai.
Yang disayangkan adalah, meskipun ada peserta diskusi yang berasal dari kalangan pemerintah, tetapi tidak ada yang ikut berdiskusi, menanggapi, atau sekedar mendengarkan saran dan kritik dari para peserta dalam acara yang berlangsung selama 3 jam tersebut. Begitu pula dari kalangan perusahaan integrator.
Akhir kata, Permentan 32 dirasa masih kurang greget dan belum ada sesuatu yang bisa disimpulkan dari diskusi ini. Entah butuh revisi atau sekalian diganti/dicabut, Permentan No.32 harus fokus terhadap satu hal, misalnya perlindungan peternak, pembagian pasar, dan lain sebagainya.
Selain itu memang dirasa perlu membuat peraturan perundangan baru yang nantinya tidak menyebabkan kegaduhan dan menjadiwin – win solutionagar perunggasan tidak lagi gaduh dan fokus dalam produksi yang efisien. (CR)
Tidak mudah memang mengendalikan penyakit parasitik. Hingga kini masalah satu parasit saja masih menghantui peternak di Indonesia. Bagaimanakah kelanjutannya? Tidak susah menyebut penyakit parasit apa yang dapat merugikan ternak terutama unggas. Langsung saja ke intinya, Koksidia, dijamin peternak maupun praktisi perunggasan masih geleng-geleng kepala kalau mendengar penyakit ini. Nyatanya memang hingga kini Koksidiosis masih menjadi penyakit parasitik yang sukses meneror peternak. Merusak dari Dalam Dijelaskan oleh Prof Umi Cahyaningsih dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), menyatakan bahwa penyakit parasit seperti Leucocytozoonosis dan utamanya Koksidiosis merupakan pembunuh senyap yang menjadi biang keladi kerugian peternak di satu waktu. “Biasanya enggak banyak yang mikir sampai kesitu, padahal harusnya dicek, itu penyakit juga berbahaya untuk ayam sama peternaknya,” tutur Umi. Berbahaya bukan karena penyakit bersifat zoonotik, melainkan dapat menyebabkan kematian tinggi dan produktivitas menjadi terhambat.
Peradangan usus akibat koksidiosis dan NE. (Foto: Ist)
Penurunan produktivitas tersebut dapat berupa pembengkakan nilai FCR (feed conversion ratio), pertumbuhan terhambat, sampai terjadinya penurunan produksi telur dan tingkat pengafkiran yang tinggi. Tingkat kematian ayam rata-rata berkisar antara 10-80%, terdiri dari kematian DOC sebesar 7-50% dan ayam dewasa 2-60%. Lebih lanjut Umi menjelaskan, gejala penyakit ini (Leucositozoonosis) bersifat akut, proses penyakit berlangsung cepat dan mendadak. Suhu tubuh ayam akan sangat tinggi pada 3-4 hari post infeksi, kemudian diikuti dengan anemia akibat rusaknya sel-sel darah merah, kehilangan nafsu makan (anoreksia), lesu, lemah dan lumpuh. Ayam yang terinfeksi parasit protozoa dapat mengalami muntah darah, mengeluarkan feses berwarna hijau dan mati akibat perdarahan. Infeksi Leucocytozoon dapat mengakibatkan muntah darah dan perdarahan atau kerusakan yang parah pada ginjal. Kematian biasanya mulai terlihat dalam waktu 8-10 hari pasca infeksi. Ayam yang terinfeksi dan dapat bertahan akan mengalami infeksi kronis dan selanjutnya dapat terjadi gangguan pertumbuhan dan produksi. Oleh karena itu, lanjut Umi, sangat penting untuk mengendalikan vektor penyakit tadi, karena kerugiannya akan sangat besar bagi peternak. Belum lagi jika berbicara penyakit endoparasitik lain seperti Koksidia dan bahkan kecacingan. “Koksidia tidak usah ditanya lagi kerugiannya gimana, yang pasti sangat besar. Selain itu, yang saya soroti sebenarnya penyakit cacingan ini yang juga masih di-underestimate,” ungkapnya. Ia memaparkan data dari USDA berupa kerugian akibat serangan penyakit parasitik di AS yang mencapai USD 240 juta/tahun, angka tersebut lebih tinggi ketimbang kerugian akibat penyakit infeksius lainnya yang hanya mencapai setengahnya. “Rata-rata penyakit bakterial dan viral kan akut, ternak matinya cepat, kerugiannya juga sedikit karena kematian. Namun kalau parasit ini beda, ternak dibuat enggak produktif, stres, makan tetap tapi hasil berkurang, pengobatan jalan, tapi ujungnya banyak yang mati juga, berkali-kali lipat itu kerugiannya,” ucapnya. Tidak berbeda jauh dengan Leucocytozoonosis, Koksidiosis juga merupakan penyakit yang sudah sering… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Juni 2020)(CR)
Penyakit yang disebabkan oleh toksin yang berasal dari metabolit jamur disebut Mikotoksikosis, dimana jamur ini bisa berasal dari biji-bijian bahan baku pakan ataupun berasal dari lingkungan sekitar. Adapun beberapa toksin yang dikenal, yakni Aflatoxin-B1 (Aspergillus flavus, A. parasiticus), Zearalenone-F2 (Fusarium graminearum), Fumonisin (F. moniliforme, F. proliferatum, F. nygamei), DON-Deoxynivolenol-Vomitoxin (F. graminearum), Ochratoxin (A. ochraceus, Penicillium viridicatum, P. palitans) dan T2-Trichothecenes (F. sporotrichioides).
Toksin dan pengaruhnya terhadap beberapa organ pada ayam (Sumber: Poultry Diseases)
Sedangkan secara biokimia toksin-toksin tersebut berefek kepada gangguan metabolisme karbohidrat (Aflatoxin, Ochratoxin A dan Phomopsin A), gangguan metabolisme lemak (Aflatoxin, Ochratoksin A, T-2, Citrinin, Rubratoxin B), gangguan penyerapan vitamin (Aflatoxin, Dicumarol), gangguan sintesa protein (Aflatoxin, Trichothecenes), gangguan pada sistem pernapasan mitochondria (Aflatoxin, Ochratoxin A, Rubratoxin B, Patulin), gangguan sistem endrokrin (Aflatoxin, Zearalenone, Ergot, Alkaloids) dan gangguan pembentukan tulang rangka (Aflatoxin, Ochratoksin). Perlu juga kiranya diketahui toleransi derajat atau level kandungan toksin pada pakan atau bahan baku pokok pakan sebagai berikut: Pakan starter broiler (50 ppb), pakan finisher broiler (60 ppb), pakan starter/grower layer (50 ppb), pakan layer (60 ppb), jagung (50 ppb), sedang untuk bungkil kacang kedelai/BKK/soybean meal (40/50 ppb). Metode pencegahan kontaminasi mikotoksin kebanyakan tidak… (Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Juli 2020)(AHD-MAS)
BUMN Berdikari Bawa Harapan Baru Peternak Ayam Lampung
Pengelola peternakan ayam di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat, Muhammad Junaidi mengapresiasi PT Berdikari (anak perusahaan BUMN) yang melakukan kerjasama dengan pengusaha peternakan ayam di Lampung, khususnya Tulangbawang dan Tulangbawang Barat.
Sebab kehadiran perusahaan plat merah di tengah-tengah pengusaha peternakan ayam ini membawa angin segar terhadap sektor peternakan.
“Alhamdulillah, kami dipercaya BUMN PT Berdikari melalui PT N3M menjadi mitra peternak ayam broiler. Tentu dengan kehadiran PT Berdikari dan PT N3M diharapkan dapat menstabilkan harga ayam di Lampung, sehingga peternak tidak dirugikan,” kata Muhammad Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Juli 2020.
Muhammad Junaidi juga mengajak para peternak yang beberapa bulan terakhir ini sempat drop karena harga jatuh dibawah Rp10 ribu perekor, untuk kembali bangkit.
Caranya bekerjasama dengan BUMN PT Berdikari. “Buat peternak ayam broiler untuk bareng-bareng kerjasama dengan kita. Tenang, kita ada jaminan pembelian kembali ayam diharga pokok atau HLL jika harga jatuh,” jelas mantan Anggota DPRD Lampung itu.
Sebagaimana diketahui untuk Lampung, PT Berdikari (BUMN) memberikan kepercayaan kepada PT N3M untuk membangun kemitraan dengan peternak di Lampung.
Junaidi menerangkan usaha peternakan ayam boilernya terdapat di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. Saat ini populasi ayam di peternakannya sebanyak 40 ribu ekor. Ia menarget tahun depan dapat menampung sebanyak 100 ribu ekor.
“Doc atau anak ayam usia sehari yang dikirim PT Bedikari, alhamdulillah sehat dan kualitasnya bagus. Strain atau galurnya adalah cobb yang mampu menghasilkan ayam pedaging cepat berbobot dalam usia 30 hari,” kata dia.
