WUJUDKAN KEMANDIRIAN PROTEIN HEWANI DENGAN PANCA KRIDA KEMANDIRIAN PANGAN NUSANTARA

Untuk menjaga terjaminnya pasokan sumber protein hewani bagi generasi penerus bangsa, pengembangan industri peternakan diantaranya unggas, sapi, kerbau, kambing dan domba, serta ternak lainnnya sebagai produsen utama protein harus dilakukan.

Terlebih asupan gizi protein hewani bagi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prasyarat utama dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan kompetitif di era global saat ini. Sumber gizi protein hewani yang memiliki berbagai zat gizi esensial yang tidak bisa dipenuhi dari sumber pangan lain, berperan penting dalam pembentukan SDM dengan otak yang cerdas dan badan yang sehat.

Hal itu dibahas dalam Indonesia Livestock Club (ILC) #Edisi11 yang diselenggarakan Indonesia Livestock Alliance (ILA) dan Badan Pengembangan Peternakan Indonesia (BPPI), bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia (HPDKI), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) pada Sabtu (3/10/2020).

Hadir sebagai narasumber Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Ali Agus, memaparkan tentang panca krida kemandirian pangan nusantara.

“Pertama, komitmen politik dan sinergisitas kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pelaku usaha. Kedua, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan air untuk produksi protein hewani. Ketiga, kemandirian proses produksi protein hewani. Keempat, promosi dan pembudayaan pola konsumsi pangan protein hewani. Kelima, penguatan kelembagaan dan kualitas SDM,” ujar Ali Agus. 

Dalam skala global, terlebih di era pandemi COVID-19, masing-masing negara memiliki tekad dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, termasuk protein hewani untuk membangun SDM unggul bangsa. Maka, di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan, masing-masing negara lebih memprioritaskan rakyatnya sendiri agar dapat terpenuhi kebutuhan protein hewaninya. Dalam kondisi seperti itu, suatu negara yang tidak memiliki sumber protein hewani yang cukup, akan melakukan impor.

“Masalahnya ketika negara-negara produsen tersebut lebih mementingkan rakyat di dalam negerinya dibanding menjualnya ke luar negeri, produk protein hewani berisiko menjadi langka di pasar dunia. Itulah sebabnya sangat penting bagi Indonesia untuk memilik)i kemandirian akan sumber-sumber protein hewani,” katanya.

Ali Agus juga menambahkan, “Menghadapi situasi itu, dalam rangka menyongsong Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-40 yang akan diperingati pada 16 Oktober 2020, sangat penting untuk kembali kita ingatkan para pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintah, wakil rakyat, praktisi peternakan, akademisi, peneliti dan lainnya tentang pentingnya bersinergi dalam melakukan langkah bersama guna mewujudkan kemandirian protein hewani Bangsa Indonesia.”

ILC yang sudah digelar untuk yang kesebelas kalinya ini, juga menghadirkan narasumber Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Ir Fini Murfiani yang membawakan tema seputar Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Terwujudnya Kemandirian Protein Hewani, Ketua Umum HPDKI Ir Yudi Guntara Noor yang membahas mengenai Tantangan Peternakan Ruminansia dalam Turut Mewujudkan Kemandirian Protein Hewani, serta Ketua Umum GOPAN Herry Dermawan yang membawakan materi tentang Tantangan Perunggasan dalam Turut Mewujudkan Kemandirian Protein Hewani.

Sumber : http://www.majalahinfovet.com/ (IN)

IPB KE 57: ALUMNI GENKSI HELAT ACARA BERTEMA KESEHATAN INI

Alumni IPB (Institut Pertanian Bogor) Angkatan 14/1977 yang disebut Generasi Kreasi, Seni dan Intelektual (Genksi), secara khusus menyelenggarakan webinar dengan topik “Tetap Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19” dalam rangka ikut berpartisipasi pada Dies Natalis IPB yang ke 57 tahun pada September 2020.

Webinar bertemakan kesehatan bagi halayak dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan menghadirkan tiga orang alumni IPB Angkatan 1977 sebagai pembicara dan satu orang dokter ahli paru sebagai narasumber disambut antusias peserta. Dimoderatori oleh Ir Ruri Sarasono, MBA., acara dibuka oleh Ir M Ashar Lubis, MA sebagai Keynote Speaker.

Webinar dimulai dengan presentasi Prof DR Drh Charul Anam Nidom, MS. Kemudian dilanjutkan oleh Drh Kamaluddin Zarkasie, PhD. Keduanya alumni IPB 14/1977 itu membahas ilmu kesehatan terkait Pandemi Covid-19. Prof Nidom yang kini merupakan Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekular Unair memperkenalkan secara singkat tentang apa dan bagaimana virus Corona, penyakit infeksi yang kemudian mengglobal menjadi Pandemi itu.

Sedangkan Drh Kamaluddin Zakasie, PhD., menyampaikan bahwa, secara umum virus Corona dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Dan dari segi klasifikasi genetik, ada dua yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Alpha Corona virus dan Beta Corona virus. Sedangkan Gama Corona virus dan Delta Corona virus keduanya menginfeksi burung. “Jadi corona virus pada unggas sudah sangat dikenal pada penyakit IB (Infectious Bronchitis) yang biasa menyerang ayam,” jelasnya.

Narasumber ke tiga adalah dr Kasum Supriadi SpP yang menyajikan bahasan singkat berkenaan dengan dampak infeksi virus Covid-19 dan beberapa tips menghadapinya. Dokter spesialis paru RS Sumber Waras itu menyarakan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan protokol keshatan baku yang sudah ditentukan sehingga semua aktifitas dapat berjalan efektif dan aman.

Peserta webinar yang sempat menyentuh jumlah peserta 221 orang itu juga disuguhi pelatihan singhkat tentang peningkatan imunitas tubuh dengan Bio Energi Power (BEP) yang disampaikan oleh Dr Ir Hari Witono DAA yang juga alumni IPB 14/1977 itu. Witono menyampaikan, bahwa hakekat dasar pada setiap manusia memiliki kemampuan untuk self healing alias mengobati dirinya tanpa mengkonsumsi obat. Self healing ini bisa dilakukan dengan cara latihan pernapasan menggunakan metode BEP.

Sebagaimana harapan panitia, agar webinar ini dapat meningkatkan kepedulian peserta untuk meningkatkan ketahanan tubuh, juga turut mengedukasi masyarakat luas serta mempererat silaturahmi, baik antar sesama alumni maupun dengan sesama masyarakat yang peduli terhadap masalah pandemi ini.

Zoomseminar berjalan interaktif antara semua narasumber dengan para peserta yang penuh semangat sehingga waktu lewat 30 menit dari jadwal untuk kemudian ditutup oleh MC, Ir Mimy Santika pada 16.30 WIB. “Semoga IPB terus menginspirasi dan menghadirkan optimisme dengan karya inovasinya yang bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.”****

Sumber : http://www.majalahinfovet.com/

WAW!!… TELAH 95 NEGARA TUJUAN EKSPOR OBAT HEWAN INDONESIA

Seminar via Zoom bertema “Ekspor Obat Hewan dan Bagaimana Strateginya” diselenggarakan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Menghadirkan narasumber tunggal Peter Yan dari PT Medion Farma Jaya yang memaparkan pengalaman Peter Yan tentang ekspor produk obat hewan dari Medion, mulai dari pra ekspor produk, administrasi hingga pelaksanaan pengiriman produk ke negara tujuan.

Ketua Umum ASOHI, Irawati mengantar acara webinar sebagai sharing pengalaman dari salah satu anggota untuk anggota. Webinar yang dibuka oleh Ni Made Ria Isriyanti, Kasubdit POH yang mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan RI berdurasi sejak pukul 14.00-16.00 WIB.

Ria menyampaikan bahwa data ekspor produk obat hewan Indonesia dari BPS yang diolah Pusdatin telah sampai ke 95 negara.

Peserta webinar yang sempat menyentuh angka 109 peserta itu, selain dari internal anggota ASOHI baik di Pusat maupun dari ASOHI Daerah seluruh Indonesia, juga dihadiri dari unsur pemerintahan, selain Dit Keswan juga Dit PPHNak, Ditjen PKH.

Pemaparan pemgalaman Peter Yan dilajutkan dengan diskusi dengan para peserta yang dimoderatori oleh Forlin Tinora, Wakil Sekjen ASOHI. Sedangkan Bambang Suharno, Sekertaris Eksekutif ASOHI bertindak sebagai Pemandu Acara.****(DARMA)

Sumber : http://www.majalahinfovet.com/

ASOHI MENGGELAR WEBINAR SHARING BISNIS EKSPOR OBAT HEWAN DAN BAGAIMANA STRATEGINYA ?

Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) menggelar Webinar Sharing Bisnis ASOHI bertajuk “Ekspor Obat Hewan dan Bagaimana Strateginya?”, yang diharapkan mampu memotivasi para pelaku bisnis di bidang obat hewan.

“Saya harapkan acara ini dapat memotivasi kita semua para pelaku bisnis obat hewan untuk memulai meningkatkan ekspor yang sejalan dengan program pemerintah yakni Gratieks (Gerakan Tiga Kali Ekspor),” ujar Ketua Umum ASOHI, Drh Irawati Fari, dalam sambutannya.

Hal itupun langsung disambut baik oleh Kasubdit POH, Drh Ni Made Ria Isriyanthi, yang hadir mewakili Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, dengan menjabarkan gambaran usaha obat hewan yang tiap tahun meningkat.

Dari data BPS yang diolah Pusdatin Kementan (2019), ditampilkan Ria bahwa ekspor obat hewan pada 2018 mencapai 739.208 kg dengan nilai sekitar Rp 195 miliar, meningkat pada 2019 menjadi 832.896 kg dengan angka Rp 204 miliar.

“Sedangkan pada 2020 (Januari-Agustus) ekspor obat hewan kuantitinya baru mencapai 661.627 kg dengan nilai Rp 149 miliar,” ujar Ria. Adapun negara tujuan ekspor disampaikan Ria, mencapai 95 negara. Diantaranya Asia (35 negara), Eropa (32 negara), Afrika (15 negara), Amerika (11 negara) dan Australia (2 negara).

“Produk kita mampu bersaing di kancah internasional. Rencana ke depan kita akan memperluas peluang pasar di wilayah Asia Tengah dan Afrika. Untuk itu kami pemerintah selalu memutakhirkan aturan-aturan terkait ekspor,” kata Ria.

Webinar yang dihadiri sebanyak 115 orang peserta ini turut menghadirkan narasumber Ketua Sub Bidang Eksportir ASOHI, Peter Yan, yang membahas seluk-beluk ekspor obat hewan ke berbagai negara.

 “Pentingnya ekspor obat hewan ini mendukung peningkatan devisa dan ekonomi negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Bagi perusahaan, pentingnya ekspor ini bisa meningkatkan branding product and company, pengembangan perusahaan dan pasar, hingga pemanfaatan kapasitas produksi,” ujar Peter.

Lebih lanjut dijelaskan, ekspor obat hewan ini menjadi sangat penting karena kondisi pasar dalam negeri yang cenderung sudah jenuh. “Kita coba keluar dari zona nyaman agar potensi perusahaan obat hewan kita semakin berkembang dan semakin tumbuh, salah satunya melalui ekspor ini,” tukasnya. (RBS)

Sumber : http://www.majalahinfovet.com/

AUDIENSI VIRTUAL PENGURUS ASOSIASI OBAT HEWAN IBDONESIA ASOHI DAN DIRJEN PKH

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dr. Ir. Nasrullah MSc menegaskan bahwa Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) adalah bagian dari keluarga besar  Dirjen PKH . “Jadi ASOHI jangan jauh-jauh dari  saya,” tegas  Dirjen saat memberikan tanggapan di acara audiensi virtual pengurus Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Jumat pagi (2/10/20) . Ini adalah pertemuan pertama pengurus ASOHI dengan Dirjen PKH semenjak Nasrullah diangkat sebagai Dirjen PKH bulan Agustus lalu menggantikan Dr. Drh I Ketut Diarmita MP. Mengingat masih situasi pandemi Covid-19, kedua pihak sepakat audiensi dilakukan secara virtual.

Dalam kesempatan ini Ketua Umum ASOHI Drh. Irawati Fari didampingi oleh sekjen Harris Priyadi, Wakil Sekjen Forlin Tinora, Bendahara Umum Henny Rusminah, Para ketua Ketua Bidang (Gowinda Sibit, Andi Wijanarko, Teddy Candinegara, Haryono Jatmiko), serta Dewan Penasehat Gani Haryanto (Ketua) beserta anggotanya yang merupakan para senior yaitu Jonas Jahja, Sofjan Sudardjat, Ketut Tastra Sukata, Rakhmat Nuriyanto. Hadir juga Bambang Suharno selaku sekretaris eksekutif ASOHI dan Pemimpin Umum Majalah Infovet.

Sementara itu Dirjen didampingi oleh Direktur Kesehatan Hewan Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD, Kasubdit POH Ni Made Ria Isriyanthi PhD, kepala seksi di POH Dameria Melanie.

Acara diawali dengan sambutan Dirjen dilanjutkan dengan presentasi singkat Ketua Umum ASOHI . Dalam paparannya Irawati menjelaskan secara tentang pendiri ASOHI yang salah satunya adalah Dr. Drh. Sofyan Sudardjat MS (Dirjen PKH 1999-2006),  susunan pengurus ASOHI serta peran sebagai mitra pemerintah yang selama ini terlah berjalan dengan berbagai dinamikanya. Irawati juga menyampaikan komitmen ASOHI untuk mendukung pemerintah termasuk dalam program Gratieks (Gerakan Tiga kali ekspor) yang dicanangkan Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo.

Menurut Ira, peran ASOHI selama ini antara lain memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang obat hewan.

“ASOHI juga berkontribusi dalam pengembangan produksi dalam negeri dan ekspor obat hewan melalui pembinaan CPOHB (Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik) kepada anggota, kerjasama dengan asosiasi obat hewan negara lain, pertemuan internasional dan kegiatan lainnya ,” ujar Irawati.

Ia menambahkan bahwa jumlah eksportir mengalami peningkatan sekitar 2 kali lipat selama 5 tahun dan nilai ekspor mencapai 23,6 triliun selama 2015-2018, serta jumlah negara tujuan juga terus meningkat hingga sekarang telah masuk ke 5 benua dan hampir 100 negara.  Atas nama ASOHI, Ira menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam pengembangan ekspor dan berharap pemerintah terus membantu memfasilitasi kegiatan ekspor obat hewan.

Menanggapi paparan Ketua Umum, Dirjen memberikan apresiasi kepada industri obat hewan di bawah ASOHI yang telah berkontribusi besar pada ekspor. Ia berharap kinerja yang baik ini diekspos agar masyarakat tahu prestasi kita. Bukan hanya ke media bidang peternakan tapi juga ke media umum. Menurut pengamatan Dirjen, selama ini banyak orang  yang belum tahu prestasi industri obat hewan yang sudah berhasil di pasar international. Ia berjanji akan memberikan “karpet merah” berupa dukungan dan bantuan untuk mempermudah pengembangan pasar obat hewan di luar negeri.

Dalam kesempatan ini, Dirjen juga mengharapkan ASOHI untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bukan hanya dalam bidang obat hewan namun juga dalam bidang peternakan, khususnya bidang perunggasan yang sering menghadapi masalah fluktuasi harga.

Adapun terhadap masukan-masukan ASOHI lainnya tentang harmonisasi aturan pusat daerah, obat hewan ilegal, dan yang lainnya, Dirjen berpesan agar segera ditindaklanjuti bersama Direktur Kesehatan Hewan. ***

Polisi Gerebek Rumah di Kota Blitar Diduga Distributor Obat Ternak Ilegal

Polrestabes Surabaya memasang police line sebuah rumah di Jalan Suryat Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Info yang beredar, pemasangan police line ini dilakukan pascapenggrebekan obat ternak mengandung zat ketamin.

“Benar ada penggeledahan berkoordinasi dengan tim ahli dari peternakan. PT tersebut ngakunya depo, kebetulan direktur kita amankan dan sudah ditahan,” kata Kasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, AKBP Memo Ardian saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (14/2/2020).

“Tempat itu merupakan pengembangan dari tangkapan satresnarkoba sebelumnya yang menangkap pengedar obat ketamin untuk hewan, namun digunakan sendiri dan diedarkan,” jawab Ardian.

Sebelumnya diamankan W, direktur PT tersebut. Turut diamankan dari W, 26 ekstasi dan 14 ketamin untuk hewan. Keterangan ahli kedokteran dan peternakan, ketamin ini untuk hewan dan ternyata ketamin ini ilegal bukan import yang terdaftar.

Ketamin, dijual di bawah nama merek Ketalar, adalah obat yang terutama digunakan untuk memulai dan mempertahankan anastesi. Hal ini memberikan efek analgesik, sedasi dan amnesia.

“Sesuai dengan pentujuk ahli dan dinas perternakan bahwa yang diedarkan tidak terdaftar, obat keras yang dimaksud itu yang injeksi,” tambahnya.

Narasumber : https://news.detik.com

Nasib Peternak Ayam Mandiri Diprediksi Tinggal Dua Bulan

Anjloknya harga ayam broiler mengancam kelangsungan usaha peternak ayam mandiri di Kulonprogo. Jika harga tak kunjung membaik, Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo memprediksi usaha peternakan ayam bakal bangkrut dalam kurun waktu dua bulan.

Bangkrutnya Peternak Karena Tidak Ada Kerja Sama

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kulonpogo Nur Syamsu Hidayat mengatakan dalam kondisi seperti ini, bangkrutnya peternakan ayam mandiri terjadi karena tidak adanya kerja sama dengan mitra usaha seperti PT maupun sejenisnya.

Akibatnya, masalah finansial bakal membelit para pelaku usaha tersebut. Jika harga ayam masih rendah, dalam dua bulan ke depan akan banyak usaha peternakan ayam mandiri gulung tikar.

“Setidaknya dalam satu atau dua bulan kedepan, kita akan lihat apakah mereka [peternakan ayam mandiri] bakal bertahan, secara finansial atau tidak. Sebab mandiri harus menanggung kondisi secara terus menurus, kalau tidak kuat, maka akan menimbulkan masalah bagi peternak ayam di Kulonprogo,” katanya, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya, dibandingkan dengan peternak ayam mandiri, peternak yang bermitra dengan pabrik atau perusahaan, bisa bertahan. Sebab inti pabrik dan Day Old Chicken (DOC) itu merupakan pengusaha besar, yang mana pakan langsung ke peternak sudah disuplai perusahaan.

Dia mengatakan untuk saat ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut. Sebab tupoksi dinas menurutnya hanya membina dan pendampingan kepada para peternak. Itupun tidak semua peternakan. Hanya pengusaha yang sudah mendapatkan tanda pendaftaran peternakan rakyat (TPPRA).

“Sejauh ini tidak ada yang mendaftar, padahal kami sudah mengimbau agar mendaftar itu, sekarang setelah ada permasalahan seperti ini, mereka baru teriak-teriak,” ujarnya.

Mafia Ayam Akan Ditindak

Di tempat terpisah, Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terbukti menjadi mafia ayam di DIY, yang menimbulkan anjloknya harga ayam broiler di tingkat peternakan dan pakan.

“Kalau ada mafia, kita akan menindak. Tapi, mudah-mudahan tidak ada permainan harga. Kami berharap penurunan harga ini sifatnya temporer dalam waktu-waktu tertentu,” kata Kapolda usai penyerahan beasiswa dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Sanggar Obligota Blimbing, Desa Sukoreno, Sentolo, Rabu (26/6/2019).

Peran Satgas Pangan lanjutnya akan dioptimalkan dalam mengawasi rantai distribusi dari peternakan hingga pasar. Selain itu koordinasi dengan pihak terkait juga bakal diintensifkan.

Narasumber : semarang.bisnis.com

Kementan Klaim PDB Hortikultura dan Peternakan Meningkat Tajam

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) sektor peternakan dan hortikultura terus tumbuh secara meyakinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB sektor pertanian tahun 2013 nilainya mencapai Rp 847,8 triliun. Dua tahun berlalu, angka tersebut terus meningkat tajam masing-masing sebesar Rp 880,4 triliun dan Rp 906,8 triliun.

“Selama empat tahun ini, PDB peternakan dan hortikultura tumbuh positif dan meningkat tajam. Kenaikan juga terjadi pada triwulan I tahun 2019,” ujar Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Ketut Kariyasa dalam keterangannya, Jumat (6/6/2019).

Menurut Kariyasa, meningkatnya PDB sektor pertanian tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan bantuan berupa benih unggul dan kebijakan pengendalian impor.

Selanjutnya, PDB tahun 2016 dan 2017 juga meningkat, masing-masing sebesar Rp 936,4 triliun dan Rp 969,8 triliun. Demikian juga dengan tahun 2018, nilainya tumbuh sebesar 3,7% atau Rp 1.005,4 triliun. Angka tersebut bahkan melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 3,5%.

“PDB Pertanian pada triwulan I 2019, tubuh positif sebesar 19,67%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 1,15%,” katanya.

Kariyasa mengatakan, pertumbuhan paling signifikan dimulai pada tahun 2015, yakni sebesar 2,26%. Disusul pada tahun 2016 dan 2017 yang tumbuh 2,94% dan 3,68%. Sedangkan tahun 2018, nilainya sangat menyakinkan, yakni mencapai sebesar 6,99%.

“Hal serupa juga terjadi pada awal tahun ini, dimana PDB Subsektor Hortikultura tumbuh 7,96% dibanding tahun sebelumnya. Adapun (y on y) tumbuh sebesar 7,06% dibanding Triwulan sebelumnya (q to q),” katanya.

Sementara dari subsektor Peternakan tahun 2015 nilainya tumbuh sekitar 3,57%. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 tumbuh berturut-turut 4,45% dan 3,75%. Di tahun 2018, nilainya kembali meyakinkan yang mencapai 4,58%.

“Sementara pada awal tahun 2019 ini, PDB Peternakan tumbuh sangat tinggi, yaitu 7,96% dibanding tahun sebelumnya dan 9,27%,” katanya.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan, Kuntoro Boga menjelaskan, pemerintah terus memacu peningkatan produksi dan populasi ternak sapi dan kerbau melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB). Selama dua tahun, program ini mampu meningkatkan populasi ternak lebih dari dua juta ekor.

Upsus SIWAB juga dilengkapi dengan pengendalian pemotongan sapi betina produktif hingga 43 persen. Kemudian ada juga kebijakan pengadaan sapi indukan impor, dimana para impotir wajib mengimpor indukan betina, ujarnya

“Yang jelas, selama empat tahun terakhir semua subsektor pertanian tumbuh sangat baik,” tutup Kuntor.

Narasumber : www.detik.com

Distributor Enseval Dampingi Untuk Cara Salurkan Obat dengan Baik

(dari kiri) Hari Nugroho Kepala Komunikasi Eksternal PT Kalbe Farma Tbk, Dr. Noegroho Edy Rijanto M.Kes, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Akhmad Arifin dan Kepala Cabang Enseval Semarang saat memberikan paparan mengenai pentingnya perizinan untuk toko obat./Bisnis-Alif Nazzala R.

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui salah satu entitas anak usahanya, PT Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval), melakukan pendampingan kepada para pelanggan Enseval yang menyalurkan obat untuk menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Area Business Manager Enseval Semarang Akhmad Arifin menuturkan, kegiatan ini bertujuan agar pelanggan dapat memastikan mutu obat selama proses distribusi penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara maksimal dari obat yang digunakan.

“Enseval ingin membantu jaringan distribusinya, khususnya pelanggan yang menjual produk obat, untuk memiliki izin usaha sehingga mereka secara sah dapat menjual obat dengan baik sesuai persyaratan yang telah ditetapkan,” katanya Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, Enseval senantiasa memastikan pelaksanaan CDOB dalam mendistribusikan produk obat. Saat ini Enseval telah memperoleh 46 sertifikasi CDOB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lokasi kantor pusat dan cabang Enseval di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, penerapan CDOB itu sudah disusun sejak tahun 2003, dan mulai tahun 2017 melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, Pedagang Besar Farmasi (PBF) diwajibkan menerapkan pedoman teknis CDOB.

Ilustrasi obat-obatan tablet dan kapsul. – REUTERS/Srdjan Zivulovic

“Penerapan CDOB merupakan faktor penting dalam proses pendistribusian obat yang bertujuan memastikan mutu obat selama proses distribusi dan penyaluran, sehingga aman ketika dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu lanjut dia, Enseval memberikan bimbingan teknis kepada pelanggan dengan kategori PBF untuk menerapkan CDOB berupa sosialisasi CDOB, training penerapan CDOB, pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat CDOB.

“Selain kepada PBF, Enseval juga melakukan pelatihan tentang cara penyimpanan obat yang benar di beberapa rumah sakit yang menjadi pelanggannya,” tambahnya.

Sedangkan bagi pelanggan yang dikategorikan sebagai apotek dan toko obat menjual obat, Enseval mendorong agar para pelanggan tersebut memiliki perizinan yang sesuai dengan dengan bidang usahanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang Noegroho Edy Rijanto menyambut baik program pendampingan yang dilakukan oleh Enseval.

“Dengan memiliki perizinan yang sesuai bagi pelaku usaha yang menjual obat tentu dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa obat yang mereka beli tersebut memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (k28).

Narasumber : semarang.bisnis.com

DIDUGA PERSULIT EKSPOR DAGING AYAM, BRASIL LAPORKAN RI KE WTO

DIDUGA PERSULIT EKSPOR DAGING AYAM, BRASIL LAPORKAN RI KE WTO

Kementerian Pertanian Brasil telah meminta Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Secara formal untuk menginvestigasi kebijakan impor ayam Indonesia dari Brasil.

Seperti dilansir dari Channel News Asia, Brasil telah memenangkan kasus serupa terhadap Indonesia pada 2017. Meski begitu, Brasil menilai pemerintahan Indonesia belum menerapkan hasil keputusan persidangan WTO tersebut.

Pasalnya, pemerintah Brasil menilai Indonesia masih menghadang impor ayam tersebut. Adapun, argumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah ayam dari Brasil tidak memiliki sertifikat halal.

Menteri Pertanian Brasil Tereza Cristina, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan, tim inspeksi dari Indonesia telah mengunjungi pabrik pemprosesan ayam di Brasil tahun lalu. Akan tetapi, tim tersebut belum menerbitkan hasil inspeksi tersebut.

“WTO menyatakan sebuah negara tidak bisa menunda penerbitan dokumen perizinan kebersihan sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar Cristina, seperti dilaporkan Channel News Asia, Sabtu, 15 Juni 2019.

Cristina menambahkan, pemerintah Indonesia juga tidak pernah menunjukkan alasan penundaan tersebut. Maka dari itu, ujarnya, sebagai eksportir ayam terbesar dunia, pihaknya berharap panel WTO dapat mengevaluasi hal tersebut pada pertemuan 24 Juni 2019 mendatang.

Sebelumnya, pelaku usaha peternakan berharap pemerintah tidak menerbitkan rekomendasi impor ayam meskipun Indonesia kalah dari Brasil dalam forum perdagangan WTO pada 17 Oktober 2017. Pada kasus tersebut, Brasil mengajukan sembilan gugatan terhadap ketentuan kebijakan Indonesia tentang importasi produk hewan.

Panel tersebut meluruskan Brasil memenangkan empat gugatan terhadap ketentuan impor Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Perjanjian WTO. Sementara itu, lima ketentuan lainnya ditolak karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut bertentangan dengan Perjanjian WTO.

Narasumber : bisnis.tempo.co/nasional.kontan.co.id

CEGAH AMR, PENGGUNAAN ANTIBIOTIK HARUS BIJAK

seminar “Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba untuk Dokter Hewan Technical Service”

JAKARTA, 08 Mei 2019. Bertempat di Gedung Menara 165 Jl TB Simatupang. Masyarakat diimbau cerdas menggunakan antibiotik untuk mencegah bahaya anti microbial resistance (AMR/resistensi antimikroba). Hal itu harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan one health yang bersifat multisektor dan melibatkan banyak pihak.

“Semua aktor mulai peternakan hingga konsumen, dan dari fasilitas kesehatan ke lingkungan, terlibat dalam kampanye dan penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab,” ujar pengurus Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) Tri Satya Putri Naipospos, dalam seminar “Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba untuk Dokter Hewan Technical Service” di Jakarta pada Kamis (9/5).

Penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab harus dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam sektor peternakan. Termasuk dokter hewan yang bekerja di berbagai sektor seperti praktisi, perwakilan dari sektor swasta, terutama perusahaan obat-obatan hewan dan pabrik pakan.

“Ke depan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab di tingkat peternakan dan masyarakat veteriner untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba di sektor peternakan dan kesehatan hewan” ujar Tri Satya.

Anggota Komite Pengendali Resistensi Antimikroba (KPRA) Kemenkes Hari Parathon menegaskan pentingnya penggunaan antibiotik yang bijak. Hal ini dijelaskannya dapat membantu mencegah dan mengurangi laju AMR sehingga di masa yang akan datang masyarakat masih dapat menggunakan antibiotik.

Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam paparannya menjelaskan, peran petugas lapangan dalam memastikan pemberian obat yang tepat dan bijak. “Kami selalu mendukung Pemerintah dalam implementasi berbagai peraturan, seperti peraturan terkait pelarangan penggunaan antibiotik untuk imbuhan pakan, juga petunjuk teknis untuk medicated feed,” ungkap Irawati.

Mengakhiri pertemuan Ria berharap paparannya dapat meningkatkan kesadaran dokter hewan technical service tentang penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab. Kemudian mempromosikan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab profesi dokter hewan tentang penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Terakhir, mendorong dokter hewan untuk menjadi agen perubahan pada penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab di tingkat peternakan dapat tercapai.

seminar “Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba untuk Dokter Hewan Technical Service”

Personel Direktorat Kesehatan Hewan mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ni Made Ria Isriyanthi menyampaikan bahwa AMR telah menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Berdasarkan studi dari WHO tahun 2014, diperkirakan angka kematian akibat AMR dapat mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2050 bila tidak ada pengendalian AMR. Untuk mencegah bertambahnya kerugian dan memperlambat laju AMR ini diperlukan langkah-langkah strategis berbagai sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya.

“Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian telah mengambil langkah strategis dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) yang merupakan tidak lanjut dari Rencana Aksi Global” Kata Ria.

Lebih lanjut, Kementan telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait resistensi antimikroba sejak tahun 2016 melalui kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik sedunia, seminar bagi mahasiswa kedokteran hewan di 11 universitas di Indonesia, seminar bagi peternak unggas melalui sarasehan, Expo dan pameran (Indolivestock, ILDEX dan Sulivec) dengan melibatkan sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

“Kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait AMR juga telah dilakukan untuk para stake holder secara bertahap dari tahun 2017 hingga sekarang” tambah Ria dalam seminar yang diselenggarakan Kementan bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, serta Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tersebut.(Evi)

PERIKANAN BUDI DAYA INDONESIA JADI LOKASI PERCONTOHAN PERBAIKAN TATA KELOLA BIOSEKURITI

Indonesia bersama dengan Vietnam dipilih menjadi negara percontohan untuk implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budi daya yang sedang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Dipilihnya Indonesia lantaran strategi nasional dalam penanganan oenyakit ikan, khususnya udang dinilai sukses.

Adapun, penilaian ini disampaikan oleh Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),di kutip oleh Bisnis.com Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya Indonesia dan Vietnam dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa kepercayaan FAO ini sekaligus juga merupakan pengakuan dan dukungan dari lembaga serta negara internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan.

“Saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi resiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan. Hal ini dimulai dengan kerja sama dengan FAO dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice di tahun 2015 dan telah diadposi hingga saat ini,” terang Slamet melalui keterangan resmi, Senin (13/5/2019).

Slamet menjelaskan bahwa proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring dengan pesatnya permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya.

Seperti diketahui, penduduk dunia pada 2050 diproyeksikan akan mencapai 9,7 miliar jiwa. “Dengan kerja sama ini, kita berharap pengelolaan kesehatan ikan untuk mendukung sektor akuakultur makin kuat dan berbasis pada teknik atau metodologi yang berstandar internasional, sehingga status kesehatan dapat dikelola secara berkelanjutan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Slamet juga menyampaikan bahwa saat ini ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point check list.

Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor risiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktik budidaya udang.

Adapun, penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance. Selain itu juga akan dilakukan surveilan epidemiologi oleh narasumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia.

“Kami telah melakukan diskusi internal bahwa jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname,” katanya.

Pertimbangannya, penyakit EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor.

Dia berharap melalui kerja sama ini terjadi peningkatan kapasitas pengaturan sistem biosekuriti akuakultur secara nasional utamanya untuk kegiatan surveilan penyakit ikan dan khususnya untuk masyarakat pembudidaya udang.(Evi)