PROYEKSI KEBUTUHAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN TAHUN INI

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita meninjau lokasi peternakan sapi (Foto: ditjenpkh.pertanian.go.id)

Data Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kementan, pada Idul Adha tahun 2019 menyebutkan proyeksi
kebutuhan pemotongan hewan kurban diperkirakan mencapai 1.346.712 ekor, terdiri
dari 376.487 ekor sapi, 12.958 ekor kerbau, 716.089 ekor kambing, dan 241.178
ekor domba.

“Ini adalah angka estimasi
jumlah pemotongan hewan kurban tahun ini. Kita perkirakan ada kenaikan jumlah
pemotongan hewan kurban sebesar 10% dari jumlah pemotongan tahun 2018
lalu,” ungkap 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut
Diarmita di Subang, Sabtu (3/8).
Ketut menambahkan, ketersediaan
sapi potong dan hewan kurban lainnya jelang hari raya Idul Adha 1440 H
mencukupi.
Untuk memastikan ketersediaan dan
pemenuhan stok hewan kurban, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan Dinas
yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh provinsi di
Indonesia.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan
bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS total populasi sapi potong,
sapi perah, dan kerbau di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 18.120.831 ekor
dengan rincian populasi sapi potong sebanyak 16.648.691 ekor, sapi perah
604.467 ekor, dan kerbau 877.673. ekor. Adapun untuk populasi sapi potong dapat
dirinci menjadi Sapi Bali sebanyak 32,91%, Onggole 15,15%, Madura 6,79%,
Simental 9,08%, Limosin 11,23%, Brahman 4,14%, Brahman Cros 0,36%, Aceh, 6,12%,
dan sapi jenis lainnya 14,20%.
Menurut Ketut, beragamnya rumpun
sapi potong baik asli maupun lokal merupakan potensi basis yang ke depannya
harus ditingkatkan daya saingnya. Sapi potong asli indonesia diantaranya tediri
dari: Sapi Bali, Aceh, Madura, dan Sapi Pesisir. Sedangkan sapi yang termasuk
dalam rumpun lokal, seperti Sapi Sumba Ongole (SO), Peranakan Ongole (PO), dan
rumpun sapi lainnya yang telah beradaptasi dan dikembangkan dengan baik dengan
kondisi lokal.
“Keberagaman rumpun sapi
potong asli tersebut, menjadi modal dasar bagi Indonesia dalam memproduksi
daging sapi untuk kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah telah
mengambil kebijakan dalam pegembangan dan perbaikan mutu genetik ternak sapi
potong untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha terhadap ternak sapi potong yang
memiliki persentase karkas yang tinggi dan produktifitas yang efisien.
Kebijakan pengembangan ternak
sapi potong di Indonesia yang dilakukan antara lain adalah dengan pemurnian
genetik ternak sapi potong. Kementan memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) untuk sapi potong, yakni BPTU
Indrapuri di Aceh, BPTU Padang Mangatas di Sumatera Barat, BPTU Sembawa di
Sumatera Selatan, dan BPTU Sapi Bali di Bali.
“Untuk mendukung
perkembangan sapi potong di Indonesia, Kementan juga memiliki 2 Balai
Inseminasi Buatan nasional (BBIB Singosari dan BIB Lembang), dan 1 Balai Embrio
Transfer (BET Cipelang),” pungkasnya. (Rilis/INF)

Agribiz Network

PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF SUKSES DITEKAN

Pemotongan sapi betina produktif bisa ditekan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementan bekerjasama Baharkam Polri. (Istimewa)

Hasil kerjasama Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terbukti menunjukkan hal positif dalam menekan laju pemotongan sapi betina produktif.

Melalui release-nya, Rabu (13/3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan, berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), tercatat penurunan pemotongan ternak ruminansia betina produktif mencapai 47,10% periode 2017-2018. 

“Angka ternak betina produktif yang dipotong pada 2017 sebanyak 23.078 ekor menurun menjadi 12.209 ekor di 2018. Hal ini tentu sangat mendukung kegiatan utama kami yakni Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) guna memacu produksi dan populasi sapi dalam negeri,” kata Ketut.

Menurutnya, pencapaian tersebut adalah hasil nyata dari pelaksanaan kerjasama pengendalian pemotongan betina produktif bersama Baharkam Polri sejak Mei 2017 lalu. Keberhasilan penurunan pemotongan betina produktif ini tentu tidak terlepas dari peran dan keterlibatan jajaran kepolisian melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi Baharkam dan jajarannya yang telah melakukan pengawasan kelompok ternak, pasar hewan dan check point, dari hulu sampai hilir di Rumah Potong Hewan atau di tempat pemotongan di luar RPH,” ucapnya.

Kombes Pol. Asep Tedy Nurassyah dari Baharkam Polri mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut sampai di tingkat desa (Bhabinkamtibmas). Menurutnya pelarangan penyembelihan sapi betina produktif telah tertuang dalam UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Untuk tindakan di lapangan, kita lakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sedangkan terhadap pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan penegakkan hukum sesuai peraturan dengan melihat karakteristik masyarakat yang dihadapi, sehingga masyarakat merasa terbina dan terayomi,” kata Asep.

Ia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang sudah memproses kasus pelanggaran tersebut secara hukum, mulai dari surat teguran, surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran dan ada yang sudah sampai ke taraf penyidikan. “Polri telah mengimbau untuk tidak memotong sapi betina produktif karena bisa mengakibatkan sanksi pidana,” tandasnya.

Jika terbukti ditemukan adanya pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda sebanyak 100 sampai 300 juta rupiah. (INF)

Agribiz Network